Pemilu 2009

Tarikan PengaruhKutonegaran dan Pasisiran

2009-03-13T03:31:00.001-07:00

Jawa Tengah merupakan tempat lahir dan berkembangnya budaya Jawa. Akan tetapi, kadar pengaruh kebudayaan ini tidak semuanya merata di wilayah itu. Provinsi ini masih terbagi-bagi ke dalam subwilayah kultur yang relatif berbeda meskipun batasannya ”tipis”.

Bagi masyarakat Jawa, keraton bukan hanya suatu pusat politik dan budaya, tetapi keraton juga merupakan pusat keramat kerajaan. Pandangan senada juga pernah diungkapkan Franz Magnis-Suseno (1996) dalam bukunya, Etika Jawa. Keraton adalah tempat raja bersemayam, dan raja merupakan sumber kekuatan- kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketenteraman, keadilan, dan kesuburan.

Oleh karena itu, pengaruh keraton bukan hanya menyangkut struktur sosial masyarakatnya, tetapi juga bersifat kewilayahan. Wilayah kekuasaan keraton pun akan terbagi-bagi berdasarkan kadar pengaruhnya.

Ketika pusat Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta, sebagian besar wilayah Jateng masuk dalam pengaruh dari Keraton Surakarta. Karena itu, pemilahan wilayah pengaruhnya pun tak lepas dari kedekatan secara geografis dengan Kota Surakarta sebagai pusat budaya dan sebagai kutonegaran (pusat kerajaan).

Menurut pakar sejarah dari Universitas Diponegoro, Prof Dr Djuliati Suroyo, derajat pengaruh dan keterdudukan kepada kutonegaran inilah yang menjadi ukuran untuk memahami bagaimana peta budaya di Jateng yang terbagi dalam empat wilayah konsentrik.

Wilayah konsentrik yang pertama adalah kutonegoro, yakni Kota Surakarta yang menjadi lokasi keberadaan keraton. Wilayah kedua adalah wilayah yang langsung ”diperintah” oleh raja, dalam hal ini pengaruh keraton masih cukup kuat di wilayah yang disebut nagarigung.

Lalu wilayah konsentrik ketiga adalah monconegara yang tidak memiliki keterikatan terlalu kuat dengan keraton. Pemerintahan di wilayah ini lebih banyak didominasi oleh kepala daerah, sedangkan kekuasaan keraton relatif lemah. Budaya keraton di wilayah monconegara pun juga tidak sekuat yang ada di wilayah nagarigung. Ketiga wilayah tersebut, kutonegaran, nagarigung, dan monconegara, cakupan wilayah geografisnya masuk kawasan pedalaman.

Wilayah konsentrik yang keempat adalah pasisiran yang sama sekali tidak memiliki keterikatan kuat dengan kutonegaran. Wilayah ini merujuk pada kawasan pesisir utara Jawa, di mana pengaruh kekuasaan keraton, ketertundukan kepada raja Jawa semakin lemah.

Wilayah pasisiran ini tidak lepas dari pengaruh Islam dan China. Tercatat dalam sejarah, penyiaran agama Islam ke tanah Jawa dimulai dari wilayah ini. Bahkan, pada tahun 1511 di daerah ini pernah muncul Kesultanan Islam Demak yang pengaruhnya mampu menguasai daerah pedalaman.

Hubungan wilayah pedalaman dan pesisir ini mulai memanas ketika pada akhir abad ke-16 senapati dari Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta berhasil menaklukkan Demak.

Upaya penghancuran kota-kota perdagangan di pesisir utara Jawa kemudian dilanjutkan oleh cucunya, Sultan Agung (1613- 1645).

(YOHAN WAHYU/Litbang Kompas)

PETA POLITIK

2009-03-13T03:29:00.000-07:00

Jawa Tengah

Arena Pertaruhan "Nasionalis"

Kamis, 12 Maret 2009 | 04:27 WIB

YOHAN WAHYU DAN IGNATIUS KRISTANTO

Jawa Tengah boleh dibilang tergolong homogen dari segi etnis dan budayanya. Mayoritas penduduknya, 98 persen, bersuku Jawa dan dalam keseharian menggunakan bahasa Jawa. Saking seragamnya, orang Jepara yang terletak di pesisir utara dapat dengan mudah mengerti ucapan bahasa Jawa yang dikeluarkan orang Kebumen yang lokasinya di pesisir selatan meskipun dengan dialek yang berbeda.

Akan tetapi, kesamaan etnis ini tidak terjadi dalam preferensi politiknya. Jepara pada Pemilu 2004 dimenangi oleh Partai Persatuan Pembangunan yang berasas Islam, sedangkan Kebumen dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berideologi nasionalis.

Dari sini tampak bahwa Jateng terbagi menjadi dua ”mazhab” besar, nasionalis dan Islam. Pilihan politik nasionalis lebih banyak dianut penduduk wilayah pedalaman, sedangkan partai-partai yang mengusung ideologi Islam banyak mendapat tempat di pesisir utara.

Namun, penguasaan pemilihnya lebih condong ke nasionalis. Dengan partai pemenangnya adalah PDI-P. Jika suara pemilih partai-partai nasionalis pada Pemilu 2004 digabung dan dilawankan dengan gabungan partai-partai Islam, proporsinya mencapai 60 persen banding 40 persen.

Segregasi pilihan politik ini ternyata bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat kewilayahan. Pemilahan wilayah terjadi antara daerah pesisir utara dan pedalaman. Wilayah utara banyak dikuasai partai-partai Islam seperti PPP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan pedalaman dikuasai oleh PDI-P.

Pemilahan wilayah politik ini hampir mirip di Jawa Timur, hanya lokasinya yang berbeda. Jika di Jatim pembagian geografisnya antara barat dan timur, di Jateng antara utara dan selatan. Pola kecenderungan politik ini relatif stabil, tidak berubah, dan sudah terjadi sejak Pemilu 1955. Ini menunjukkan seakan-akan pola politik aliran yang terjadi sejak pemilu pertama itu tidak berubah hingga kini.

Menurut Herbert Feith (1999), politik aliran memang masih kuat, khususnya di Jawa. Pilihan politik penduduk di wilayah lebih banyak dipengaruhi faktor kepercayaan dan kecurigaan daripada faktor pilihan program- program yang ditawarkan partai politik.

Fakta ini sungguh menarik. Jika ditilik sejarahnya, pandangan Feith dapat ditelusuri jejaknya. Perbedaan kultur politik pesisir utara dan pedalaman sudah terjadi sejak era kedatangan Islam di Jawa pada abad ke-14. Islam masuk lewat pesisir utara.

Menurut pandangan guru besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Prof Dr Djuliati Suroyo, wilayah pesisir atau pasisiran adalah wilayah yang relatif terbuka terhadap pengaruh luar. ”Di wilayah ini, Islam lebih mudah masuk karena pengaruh Hindu-Buddha relatif tidak sekuat di wilayah pedalaman,” kata Djuliati.

Ketika pusat kerajaan Jawa berpindah dari pesisir utara ke wilayah pedalaman, di Surakarta dan Yogyakarta mulai muncul pembagian ”kasta” wilayah berdasarkan pengaruh keraton.

Dari kacamata orang Jawa, kedua pusat kota menjadi wilayah inti, sedangkan wilayah pesisir utara tergolong wilayah monconegara.

Meskipun sejak abad ke-18 hampir seluruh Jateng secara resmi beragama Islam, intensitas keagamaannya berbeda. Pusat Islam tetap di daerah pesisir utara dan cenderung berkebudayaan santri. Sebaliknya, meskipun keraton- keraton Jawa yang terletak di pedalaman secara resmi memeluk agama Islam, dalam gaya kehidupannya pengaruh tradisi Hindu-Jawa lebih menonjol.

Pemilu 2009

Kini pegangan penduduk Jateng dalam memilih partai sebagian besar tertuju pada PDI-P. Dalam dua pemilu terakhir, perolehan suaranya tetap di urutan pertama. Bahkan dalam pemilihan gubernur pada tahun 2008, pasangan calon yang diusung partai ini, Bibit Waluyo-Rustriningsih, berhasil memenanginya. Kemenangan di dua pemilu dan pemilihan gubernur tersebut tidak hanya meneguhkan partai ini terkuat di Jateng, tetapi juga menjadikan provinsi tersebut sebagai basis politik terbesar di Jawa.

Dominasi PDI-P di Jateng tidak lepas dari menguatnya relasi politik dan budaya di provinsi ini. Budayawan dari Banyumas, Ahmad Tohari, melihat identitas konstituen PDI-P berbanding lurus dengan identitas kaum abangan dan kejawen yang begitu mengakar kuat di Jateng.

”Pernyataan orang yang mengaku sebagai simpatisan PDI-P itu sekaligus pernyataan identitas kultural mereka sebagai orang Jawa. Jadi bukan sekadar identitas politik saja,” ujar Tohari.

Namun, dominasi PDI-P di Jateng mulai mendapat tantangan. Tanda-tandanya mulai terlihat sejak perolehan suaranya menurun dari 43 persen pada Pemilu 1999 menjadi 30 persen pada Pemilu 2004.

Demikian juga yang terjadi ketika menghadapi pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Dari daerah-daerah yang dimenangi PDI-P pada Pemilu 2004, hanya 18 daerah yang bisa menempatkan calonnya dapat menguasai kursi bupati atau wali kota. Beberapa daerah yang sebelumnya menjadi salah satu basis pendukungnya, PDI-P tidak berhasil menempatkan kandidatnya sebagai pemenang pilkada.

Misalnya di pilkada Blora, calon yang diusung PDI-P kalah melawan calon yang diusung Golkar. Basuki Widodo- Yudhi Sancoyo meraih suara terbanyak dengan mengalahkan pasangan Hartomi Wibowo-Bambang Susilo. Demikian juga di pilkada Kabupaten Wonosobo yang tergolong daerah pedalaman, calon dari PDI-P juga kalah. Pemenangnya adalah Abdul Kholiq Arif-Munthohar yang didukung PKB dan PKS dengan meraih suara lebih dari separuh pemilih.

Hal ini juga mendapat perhatian pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Susilo Utomo. Menurut pandangan dia, PDI-P dalam menghadapi Pemilu 2009 memang masih menjadi partai yang dominan di Jateng. Namun, semua tergantung sejauh mana soliditas internal partai ini. Ancaman yang cukup tampak menjelang pemilu ini, menurut Susilo, adalah perang antarcalon anggota legislatif (caleg), baik caleg dengan partai politik berbeda maupun caleg dari partai politik yang sama.

”Isu ideologi dalam kampanye caleg jarang disinggung, padahal kata kunci bagi PDI-P adalah berjuang untuk rakyat kecil”, ujar Susilo. Jika kampanye legislatif, terutama dari caleg PDI-P, melupakan hal ini, bukan tidak mungkin akan memengaruhi peluang partai berlambang kepala banteng mulut putih ini pada Pemilu 9 April 2009.

Potensi pemilih yang condong ke ideologi ”nasionalis” di Jateng besar, sekitar 60 persen dari total konstituen. Sebagian besar berada di wilayah pedalaman. Di wilayah inilah nantinya partai-partai ”nasionalis” lain akan bersaing dengan PDI-P. Apalagi dalam pemilu kali ini tercatat ada 26 partai yang mengusung corak kebangsaan. (Litbang Kompas)

Sosok Keraton dalam Politik

2009-03-13T03:25:00.000-07:00

Jumat, 13 Maret 2009 | 06:10 WIB

Keraton Yogyakarta adalah simbol budaya adiluhung Jawa, khususnya yang bernuansa Mataraman. Hingga kini, keraton yang berdiri dua setengah abad lalu itu masih menjadi patron kultural masyarakat di DIY dan sebagian Jawa Tengah. Namun uniknya, meski kental mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat, keraton tak serta-merta menjadi patron dalam berpolitik.

Lantas, di manakah letak Keraton Yogyakarta dalam konteks pemilih pemilu dan seberapa besar pengaruh tokoh terhadap pilihan politik?

Arif Akhyat, pengajar pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, menyatakan, Keraton Yogyakarta sebagai patron budaya sebenarnya mengakar kuat hingga ke masyarakat bawah. Sebagai institusi, keraton sebetulnya menjadi patron perubahan dalam masyarakat, termasuk orientasi pilihan politik. Namun, kekuatan pengaruh keraton tersebut berlaku pada kalangan tertentu semata, yaitu pada orang Yogyakarta asli dan pendatang yang telah menyatu secara kultural dengan keraton.

Selain itu, sikap politik Keraton Yogyakarta yang secara demokratis membebaskan pilihan politik rakyat menjadikan peta politik DIY menjadi cenderung ”netral” dari intervensi perintah keraton. Pada titik tertentu, sikap keraton yang sebenarnya sangat dipatuhi oleh kawula Yogyakarta itu menempatkan citra keraton lebih berfungsi sebagai institusi budaya ketimbang politik (Sultan HB X sebagai Raja Yogyakarta adalah Gubernur DIY, sekaligus pimpinan Golkar).

Dengan demikian, tak mengherankan jika publik Yogyakarta memandang Keraton Yogyakarta sebagai patron budaya, tempat nilai-nilai budaya Jawa dilestarikan. Namun, dalam berpolitik, publik Yogya bisa memiliki pilihan politik yang berbeda. Secara sederhana, hal itu juga tecermin dalam polarisasi dukungan kerabat Keraton Yogyakarta terhadap patron keraton, yaitu Sultan Hamengku Buwono X. Prabukusumo, adik HB X, contohnya, cenderung mendukung Partai Demokrat dan calon presiden yang diusung parpol tersebut dalam Pemilu 2009.

Meski demikian, patron budaya itu terbukti sewaktu-waktu bisa menjadi sebuah patron politik manakala pihak keraton atau Sultan HB X sendiri memerintahkan sebuah gerakan politik, sebagaimana terjadi pada ”Aksi Massa Reformasi” Mei 1998. Demikian juga terkait dengan pencalonan Sultan HB X sebagai presiden, terlihat peran Keraton Yogyakarta yang kembali dilibatkan dalam kancah politik melalui acara ”Pisowanan Agung”. Dalam kasus-kasus semacam itu, terbukti Keraton Yogyakarta masih memiliki pamor kuat untuk menggerakkan pilihan politik publik Yogyakarta.

Santri dan abangan

Dalam situasi bebas, menurut Sigit Pamungkas, potret karakter konstituen Yogyakarta sejauh ini tak bergeser banyak dari hasil kajian Afan Gaffar dalam buku Javanese Voters: A Case Study of an Election Under a Hegemonic Party System in Indonesia. Pemilih cenderung menetapkan preferensi politiknya sesuai dengan komitmen sosioreligi yang diyakini. Secara sederhana, pemilih masih terpilah dalam kelompok santri dan abangan. Kelompok ”santri” cenderung memilih partai politik berhaluan Islam, sedangkan ”abangan” lebih condong memilih parpol non-agama, seperti parpol berideologi nasionalis atau sosialis.

Dalam konteks kekinian, ”santri” tak sekadar mengacu pada kalangan pondok pesantren atau mereka yang belajar kepada kiai (nyantri). ”Santri” mencakup konteks yang lebih luas, yaitu mereka yang bersimpati atau berafiliasi pada organisasi sosial keagamaan (Islam) tertentu. Tak terbatas pada organisasi sosial keagamaan yang sudah lama eksis di Indonesia saja, seperti NU atau Muhammadiyah, tetapi juga organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Sementara itu, ”abangan” mereferensi kelompok masyarakat di luar santri, termasuk pemeluk Islam yang nonpartisan terhadap organisasi sosial keagamaan tertentu.

Heterogenitas komposisi penduduk DIY saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi parpol untuk menggarap pemilih Yogyakarta. Kemampuan memetakan konstituen dalam kantong-kantong santri dan abangan akan lebih memudahkan parpol dalam melakukan pendekatan yang efektif guna meraih suara konstituen pada Pemilu 2009. (NURUL FATCHIATI)

Peta Politik

2009-03-13T03:23:00.000-07:00

Daerah Istimewa Yogyakarta

Geliat "Santri Kota" di Wilayah "Abangan "

Jumat, 13 Maret 2009 | 06:12 WIB

Meski Muhammadiyah, salah satu organisasi sosial keagamaan besar, berpangkal dari Yogyakarta, provinsi yang pertama bergabung dengan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan ini sejatinya adalah basis kaum nasionalis. Kekuatan politik kaum nasionalis patut mewaspadai kekuatan partai aliran keagamaan yang mulai meraih simpati konstituen Yogyakarta.

Kompetisi di antara parpol yang berhaluan nasionalis, komunis, dan Islam di DIY sebenarnya sudah terjadi sejak pemilu pertama digelar. Pada Pemilu 1955 itu, ketika DIY masih menjadi satu wilayah dengan Provinsi Jawa Tengah, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendominasi perolehan suara di wilayah yang saat ini menjadi wilayah DIY. PNI menang mutlak di Kabupaten Kulon Progo serta menang tipis di Kabupaten Bantul dan Sleman. Sedangkan PKI menang di Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Dilihat secara provinsi, pamor partai Islam saat itu masih relatif kecil, bahkan kalah oleh Grinda, sebuah gerakan politik kaum priayi/bangsawan di Yogyakarta yang meraih suara ketiga terbanyak. Partai Islam Masyumi yang tersohor itu hanya mampu meraih peringkat keempat.

Pada era pemilu berikutnya, kekuatan politik Golkar telah mampu menggiring suara bagi partai ”beringin” itu. Bahkan, sebelum fusi parpol diberlakukan tahun 1971, Golongan Karya yang mampu mendefinisikan dirinya dalam birokrasi mendapat suara terbanyak meski masih dibayang-bayangi perolehan Partai NU.

Seperti halnya ”nasib” mayoritas provinsi di Indonesia, sepanjang pemilu masa Orde Baru, Golkar menang mutlak di DIY. Namun, kemenangan parpol tersebut tak pernah lebih besar dari 71 persen. Sebagian pemilih yang berdomisili di Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta cenderung loyal berpihak pada partai nasionalis. Bahkan, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dari pemilu ke pemilu dalam kurun waktu 20 tahun (1977-1997) di dua wilayah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Afiliasi keislaman

Pemilu langsung yang terselenggara tahun 1999 mengukuhkan citra wilayah ini sebagai basis nasionalis. PDI-P sebagai representasi dari parpol nasionalis menang mutlak di semua kabupaten/kota di DIY dan berhasil meloloskan 15 wakilnya di kursi DPRD provinsi. Selain bangkitnya pemilih nasionalis, pada saat yang sama basis-basis konstituen partai Islam rupanya turut berkembang. Kekuatan politik Islam tampak dari ”menyeruaknya” perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang meraih tempat kedua dengan 17,27 persen suara, mengalahkan Golkar di tempat ketiga dan PKB di tempat keempat.

”Kemenangan” politik PAN dengan meraih tempat kedua dalam Pemilu 1999 menandai bangkitnya kekuatan politik yang berafiliasi kepada identitas keislaman. Meski parpol ini secara platform bersifat terbuka, tak terhindarkan terbentuknya afiliasi politik yang dekat dengan simbol keislaman, terutama gerakan Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta. Malah bisa dikatakan, PAN memiliki massa riil pendukung yang dikonstruksi dan terbentuk dari jumlah massa Muhammadiyah di wilayah ini.

Perolehan suara PAN dalam Pemilu 2004 mencapai 342.921 suara. Sedangkan dari proyeksi data pemilih Pemilu 2004, diperkirakan pemilih potensial PAN sebenarnya mencapai 544.325 jiwa lebih atau 1/7 jumlah penduduk.

”Orang Muhammadiyah memilih PAN bukan karena partai (kuasi) Islam. Bukan pula karena parpol itu berwatak plural. Orang Muhammadiyah memilih PAN semata karena parpol itu ’baju’-nya Muhammadiyah,” kata Sigit Pamungkas, pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM.

Dengan habitat sosial semacam itu, tak heran, PAN yang sebenarnya ”pendatang baru” dalam percaturan politik di DIY dengan cepat meraih simpati konstituen. Terbukti, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul merupakan lumbung suara PAN pada tahun 1999. Di wilayah-wilayah itu PAN mengalahkan Golkar dan menduduki peringkat kedua di bawah PDI-P.

Sifat kelompok santri di DIY dalam berpolitik saat ini tak berbeda jauh dengan masa lalu. Kelompok ini relatif ”patuh” pada afiliasi keagamaannya meski tak selalu setuju dengan pandangan organisasi sosial keagamaan yang menjadi referensinya. ”Konstituen yang termasuk kaum santri di Yogyakarta cenderung ’manut’ atau mengikuti pilihan politik orang-orang yang punya komitmen sosioreligi sama,” kata Sigit Pamungkas.

Di lain pihak, pemilahan karakter pemilih pemilu Yogyakarta yang relatif terdidik dan melek informasi membuka pintu bagi kehadiran parpol kuasi agama seperti PAN. Partai kuasi menjadi partai ”alternatif” ketika baik konstituen Muslim maupun non-Muslim mendapati kekecewaan dengan parpol nasionalis, seperti PDI-P dan Golkar. Itu terbukti dari perolehan suara PAN dalam dua pemilu langsung (1999-2004) yang memang cenderung tetap (17 persen), sementara suara parpol-parpol nasionalis justru semakin turun.

Merosotnya perolehan suara parpol nasionalis dalam Pemilu 2004 menjadi fenomena tersendiri. PDI-P yang mengantongi sedikitnya 35 persen suara pada Pemilu 1999 menurun hampir 10 persen. Partai Golkar juga berkurang suaranya meski tak terlampau besar. Di sisi lain, perolehan suara parpol berbasis massa Islam yang direpresentasikan oleh PAN, PKB, dan PKS cenderung kokoh, bahkan meningkat. Apakah ini merupakan tanda mulai tergerogotinya kekuatan politik di basis kaum nasionalis?

Kultur nasionalis

Kedekatan sosiopolitik pemilih DIY pada ideologi nasionalis tak lepas dari peran Keraton Yogyakarta sebagai patron kultural dan sosok yang cenderung mengedepankan paradigma nasionalisme dalam berkomunikasi politik kepada rakyat Yogyakarta. Salah satu contoh konkret adalah penggabungan wilayah ini dengan ”bayi” negara RI pada masa kemerdekaan serta dukungan kuat Sultan Hamengku Buwono IX terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Arief Akhyat, pengajar Jurusan Sejarah UGM, nasionalisme terbentuk pula dari perjalanan sejarah sosial ekonomi masyarakat Yogyakarta. Pascakemerdekaan, sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk DIY, terperangkap kemiskinan. Semakin jauh letak suatu kawasan dari Keraton Yogyakarta, semakin ”berjarak” pula kesejahteraan penduduknya dengan kemakmuran. Pada Pemilu 1955, kondisi yang demikian menjadi lahan garap potensial bagi PNI dan PKI yang menjunjung konsep marhaenisme dan keberpihakan kepada kaum papa, sebuah isu yang kini banyak digaungkan kembali oleh partai-partai nasionalis.

Di samping faktor penguat identitas nasionalis tersebut, posisi Yogyakarta sebagai kota ”pendatang” tempat bernaungnya berbagai institusi pendidikan memberikan perkembangan warna politik tersendiri yang cenderung dinamis bagi perubahan. Partai-partai mapan, seperti PDI-P dan Golkar, terpaksa berbagi suara pemilih dengan parpol nasionalis baru, seperti Partai Demokrat. Hal itu tampak dari perolehan Demokrat di DIY yang cukup berarti, sekitar 6 persen suara. Tampilnya sosok Susilo Bambang Yudhoyono ke tampuk teratas pemerintahan agaknya menjadi penarik dukungan yang cukup efektif untuk menarik simpati pemilih partai-partai nasionalis tradisional.

Kian menyebarnya dukungan kaum nasionalis tradisional kepada Partai Demokrat maupun partai nasionalis-sekuler lainnya bisa jadi bakal makin menyurutkan pamor partai nasionalis mapan seperti PDI-P dan Golkar. Belum lagi kehadiran partai nasionalis baru seperti Gerindra dan Hanura yang gencar mempromosikan nilai-nilai keberpihakan kepada rakyat.

Selama dua pemilu terakhir (1999-2004), tampak proporsi perolehan parpol nasionalis dan Islam sebenarnya relatif tetap. Pada Pemilu 1999, pemilih parpol Islam di wilayah ini mencakup 44 persen, sedangkan pemilih partai nasionalis sekitar 56 persen. Komposisi ini terulang kembali dalam jumlah relatif sama pada Pemilu 2004. Artinya, pemilih nasional dan pemilih Islam relatif loyal kepada ideologi yang dianut, tetapi bisa jadi beralih ”baju” kepada partai lain, asalkan ideologinya sama.

Bersandar pada fakta hasil dua pemilu langsung dalam sepuluh tahun terakhir, diprediksi parpol yang mengusung ideologi nasionalis masih tetap eksis di DIY. Konstituen Yogyakarta yang sebagian besar ”abangan” menjadi segmen pangsa potensial bagi parpol-parpol nasionalis. Tiga parpol nasionalis yang bakal berkompetisi cukup ketat adalah PDI-P, Partai Golkar, dan Demokrat, selain partai baru seperti Gerindra dan Hanura. Namun, PAN, PKB, PKS, dan parpol berhaluan Islam lain juga potensial menjadi pilihan warga Yogyakarta. Tinggal kelincahan parpol memanfaatkan waktu menuju 9 April 2009, melimbang suara konstituen DIY yang masih mungkin bersulih. (NURUL FATCHIATI/ Litbang Kompas)

Parpol Jangan Pikir Kekuasaan

2009-03-09T18:52:00.000-07:00

Muhammadiyah Ajak Masyarakat Kritis Pilih Pemimpin Nasional

Selasa, 10 Maret 2009 | 04:11 WIB

Bandar Lampung, Kompas - Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, Muhammadiyah mendesak partai politik dan semua komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan belaka.

Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden yang bertanggung jawab.

Muhammadiyah juga mengajak masyarakat tetap kritis dalam memilih pemimpin nasional pada Pemilu 2009.

Demikian rekomendasi hasil sidang Tanwir Muhammadiyah 2009 di Bandar Lampung yang dibacakan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rosyad Saleh pada penutupan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2009, Minggu (8/3).

Muhammadiyah merekomendasikan, pemimpin nasional harus memiliki visi dan karakter yang kuat sebagai negarawan. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan partai politik, diri sendiri, keluarga, kroni, dan lainnya.

Pemimpin nasional juga harus berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan kepentingan negara, mampu menyelesaikan persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara.

Pemimpin nasional juga harus mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri, serta mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, termasuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Seorang pemimpin nasional juga melepaskan jabatan di partai politik apa pun dan berkonsentrasi memimpin bangsa dan negara.

Dalam rekomendasi tersebut Muhammadiyah menegaskan, Pemilu 2009 harus dijadikan sebagai momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden yang bertanggung jawab.

Untuk itu, segenap kekuatan politik, elite, dan warga masyarakat harus menjauhkan diri dari segala bentuk politik uang dan cara-cara yang kotor dalam berpolitik pada Pemilu 2009. Tindakan seperti itu, selain tidak benar, juga dapat merusak tatanan kehidupan politik nasional dan meruntuhkan moral bangsa.

Secara cerdas

Rekomendasi tersebut juga ditegaskan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, bahwa Muhammadiyah juga menyerukan dan mengajak segenap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis. ”Penggunaan hak politik tersebut merupakan wujud tanggung jawab berdemokrasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Din.

Bersama-sama dengan rekomendasi politik tersebut, Muhammadiyah juga mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun visi dan karakter bangsa. Indonesia harus menjadi bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan; ketaatan beribadah; akhlak mulia dan budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju, dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk masalah-masalah di tingkat internasional, Muhammadiyah menyerukan kepada dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas konkret bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. (HLN)

DPR untuk Mencari Nafkah

2009-03-09T18:49:00.000-07:00

Demokrasi Tumbuh Tidak Ideal

Selasa, 10 Maret 2009 | 04:16 WIB

Jakarta, Kompas - Dukungan kepada anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal, dan anggapan bahwa yang dialaminya hanyalah nasib apes, menunjukkan bahwa menjadi anggota legislatif masih lebih ditujukan untuk mencari nafkah dan bukan wakil rakyat dengan standar moral tertentu.

Ini menjadi salah satu masalah pelik dalam demokratisasi di Indonesia.

”Status Abdul Hadi sebagai anggota DPR tidak hanya menjadi sumber nafkah bagi dirinya sendiri, tetapi juga pihak lain yang masuk dalam jaringan kekerabatan atau kepentingannya. Karena itu, yang dialami Abdul Hadi juga akan merusak nafkah jaringannya sehingga wajar jika mereka ikut kecewa,” kata sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, Senin (9/3) di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Tamrin menanggapi aksi sekitar 200 pendukung Abdul Hadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang menggelar doa bersama bagi tersangka penerima suap dari rekanan dan pegawai Departemen Perhubungan tersebut. Abdul Hadi tercatat sebagai caleg untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan I (Kompas, 7/3).

Status tersangka itu diterima Abdul Hadi setelah Senin (2/3) sekitar pukul 22.30, dia dan pegawai Departemen Perhubungan, Darmawati, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dari mobil yang mereka tumpangi ditemukan uang 90.000 dollar AS (Rp 1,08 miliar dengan kurs Rp 12.000 per dollar AS) dan Rp 54,55 juta.

Dari informasi kedua orang itu, KPK lalu menangkap Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Surabaya, di Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat.

Juru bicara KPK, Johan Budi, menegaskan, yang dialami Abdul Hadi bukan masalah apes atau tidak apes, tetapi yang dilakukannya diduga merupakan kejahatan yang menjadi ruang lingkup KPK untuk mengusutnya. ”Kami akan memproses kasus ini secara profesional dan proporsional,” katanya.

Tamrin menambahkan, kuatnya pandangan menjadi anggota legislatif untuk mencari nafkah, seperti terlihat dalam aksi pendukung Abdul Hadi, terutama terjadi karena demokratisasi di Indonesia berjalan dalam kondisi yang tidak ideal, yaitu di tengah banyaknya pencari kerja dan lebarnya jurang penduduk kaya dan miskin. Padahal, demokratisasi antara lain mensyaratkan adanya kesetaraan.

Namun, lanjut Tamrin, kondisi ini tidak boleh menghalangi pemberantasan korupsi oleh KPK dan institusi lainnya. Upaya itu harus tetap dilakukan, di samping pembangunan sistem yang lebih adil. Sebab, penangkapan oleh KPK tidak hanya membuat anggota DPR lainnya berpikir saat melakukan hal serupa, tetapi juga memberikan pemahaman baru kepada masyarakat, terutama tentang korupsi di lingkungan pejabat publik.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, menambahkan, upaya KPK selama ini telah menumbuhkan kontrol di masyarakat terhadap korupsi di lingkungan pejabat publik. ”Upaya kontrol ini harus terus dibangun, antara lain lewat kampanye atau pemberitaan intensif terhadap berbagai korupsi,” katanya. (NWO)

Pertanyaan Rakyat, untuk Siapa Pemilu Ini?

2009-03-09T15:49:00.001-07:00

Selasa, 10 Maret 2009 | 04:40 WIB

Imam Prihadiyoko

Kaum intelektual menyatakan, pemilu harus berjalan lengkap dengan segala pernik demokrasi yang ideal. Pernik itu, seperti bersih dari politik uang, diselenggarakan dengan jujur, tanpa cacat, baik selama proses persiapan maupun pelaksanaan.

Realitas di lapangan tak sepenuhnya berjalan di garis ideal. Ada lintasan abu-abu, bahkan wilayah hitam yang harus dilalui.

Ketika menginginkan pemilu yang bersih dari politik uang, di sisi lain masih banyak warga yang mengatakan, sekarang ini giliran mereka mendapatkan uang dari politisi atau partai politik. Mereka tidak peduli risiko lima tahun yang akan datang. Toh, pengalaman yang menjadi ingatan kolektif rakyat memberikan gambaran, pascapemilu mereka tidak akan mendapat apa-apa lagi.

Tak heran jika rakyat bingung saat salah satu ketua umum parpol terkena peringatan dari Panitia Pengawas Pemilu karena membagikan beras dalam kantong bergambar partai, yang dianggap politik uang. Padahal, rakyat membutuhkan beras itu. Atau, sebagian warga Sulawesi Selatan marah kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir gara-gara memecat calon anggota legislatif (caleg) PAN dari Sulawesi Selatan yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Padahal, langkah semacam ini seharusnya mendapat dukungan rakyat. Sebab, PAN turut menegakkan hukum dan berkomitmen serius memberantas korupsi. Namun, tampaknya masih ada rakyat yang tidak mau. Pendidikan politik yang mereka terima tidak nyambung dengan problem kehidupan yang dihadapi rakyat dalam keseharian.

Dalam mazhab Gramscian, ada idiom yang mengatakan, kalangan terdidik atau cendekiawan harus memihak dengan kelas atau suatu kelompok tertentu. Hal ini sering diterjemahkan Soetrisno Bachir dengan mengatakan, kekuasaan sesungguhnya bukan untuk kekuasaan semata, tetapi untuk memberikan kesejahteraan yang diamanatkan konstitusi. Kepada rakyatlah ujung dari kekuasaan itu harus berakhir.

Artinya, penyelenggaraan pemilu yang menelan biaya ratusan miliar rupiah dari uang rakyat yang terhimpun dalam APBN, dan pasti lebih besar lagi yang dikeluarkan dari kas partai dan kantong caleg, idealnya didedikasikan untuk menyejahterakan rakyat. Namun, pengalaman lima tahun terakhir, tampaknya memang tidak mudah mewujudkan amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat. Inilah yang muncul di benak rakyat ketika akhir-akhir ini menyaksikan banyaknya partai dan terutama caleg mendatangi rakyat dengan seribu satu tawaran.

Parpol berharap, pemilu dapat membangun mekanisme untuk merespons citra negatif lembaga perwakilan. Paling tidak, itulah yang diungkapkan mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu dari DPR Ferry Mursyidan Baldan.

”Sebagai politisi, saya sering dihadapkan pada pertanyaan konstituen yang langsung menanyakan apa bedanya atau apa yang dijanjikan kepada kami untuk sesuatu yang lebih baik. Karena kondisi psikologis pikiran mereka hari ini berbeda dengan kami politisi. Kami sedang berupaya, pemilu penting, pemilih datang dengan tingkat kesulitan seperti ini. Pikiran mereka, menantunya baru terkena pemutusan hubungan kerja, anaknya belum bayar sekolah. Bagaimana menghubungkan hal ini adalah persoalan tersendiri,” ujarnya.

Sebulan menjelang pemberian suara Pemilu 2009, Givi Efgivia, caleg PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II, juga masih sering ditanyai tentang apa arti pemilu bagi masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan masyarakat ini memang tak gampang dijawab. Banyak caleg, seperti Givi, gamang untuk memberikan jawaban. Bukan karena mereka tak bisa memberikan jawaban, tetapi sedikit tebersit keraguan pada sistem pemilu, apakah memang bisa menghasilkan pilihan rakyat yang bisa diharapkan memberikan perubahan nasib bagi rakyat. Keraguan yang hampir sama besar, atau bahkan lebih besar lagi, dirasakan oleh pemilih.

Ferry mengakui, pertanyaan masyarakat saat ini memang sudah lebih maju. Kalau sebelumnya rakyat masih sering mempertanyakan apakah pemilu jadi atau tidak, sekarang pertanyaannya lebih substansial. Mereka punya keyakinan, pemilu akan tetap berlangsung. Sama yakinnya dengan Komisi Pemilihan Umum ketika ditanya tentang pelaksanaan pemilu, yakin 100 persen akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Menurut Ferry, masyarakat sekarang sudah menanyakan seperti apa pemilu nanti. Meski tampaknya ringan, pertanyaan itu merupakan gambaran bahwa masyarakat memang masih banyak yang bingung menghadapi pemilu nanti dan ada tanda ketidakpastian. Inilah yang menghantui masyarakat.

”Terus terang saya bilang, pemilu jadi. Jawaban ini juga membantu memberikan kesan psikologis. Jadi, intensitas kampanye tak kita turunkan, malah ditingkatkan, karena pemilu sebentar lagi. Ini yang saya lakukan, meski tidak langsung, tetapi bisa meyakinkan bahwa pemilu jadi dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagai politisi yang sedang maju sebagai caleg lagi, ia mengakui, memang tidak mudah berkampanye untuk mengumpulkan suara dukungan ketika langsung dihadapkan pada keraguan, bahkan ketidaksukaan rakyat pada partai dan politisi. Apalagi ketika berhadapan dengan masyarakat di dapil yang langsung menanyakan apa yang dibawa. Ketika diberi kartu nama, mereka bertanya mengapa tidak ada kaus. Ketika diberikan kaus, mereka bertanya lagi, mengapa cuma kaus. Ketika diberikan uang tambahan, minta tambahan lagi, dan seterusnya.

Kondisi seperti ini tampaknya membuat sejumlah caleg frustrasi ketika harus berhadapan dengan konstituen di dapilnya. Yang paling mengesalkan, lanjut Givi, adalah menghadapi makelar politik yang datang dan ikut menjanjikan suara pemilih. Bagi caleg yang tak mau turun sendiri dan memiliki modal dana yang besar, kehadiran makelar ini menguntungkan. Tergantung dari bagaimana negosiasi dan kesepakatan yang dibuat.

”Saya yang tidak punya uang banyak sering kali dipusingkan dengan berbagai proposal dan makelar ini. Kalau saya mampu, bisa dibayangkan berapa dana yang harus disiapkan. Kalau dari hitungan-hitungan, bisa saja nantinya berpikir bagaimana harus mengembalikan uang sebanyak itu. Apa harus korupsi? Itu sebabnya saya tak pernah melayani makelar suara ini,” ujar Givi.

Di Dapil DKI Jakarta, harga yang diminta untuk satu suara Rp 50.000-Rp 100.000. Bahkan, ada yang bersedia menerima pembayaran setelah hasil pemilu diumumkan. Harga yang hampir serupa dimintakan makelar suara di Jawa Timur.

Seorang caleg Partai Kebangkitan Bangsa yang maju di Dapil Jawa Timur sampai malu untuk turun menemui konstituen karena selalu ditanyai tentang ”oleh- oleh” yang ia memang tidak sanggup membawanya.

Dilema lain yang dihadapi caleg saat harus turun di dapilnya adalah pilihan untuk terjun langsung atau melibatkan infrastruktur partai. Idealnya, infrastruktur partai bisa menjadi motor untuk memenangi kampanye. Ternyata, semuanya ada harga yang harus dibayar. Inilah yang membuat sesak dada caleg atau mereka yang menghendaki pemilu yang bersih.

Diskusi Pemilu

2009-03-09T15:46:00.001-07:00

Membayangkan Keriuhan Setelah Pemilihan

Selasa, 10 Maret 2009 | 04:53 WIB

Sidik Pramono

Lima tahun silam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ”kecolongan”. Dalam 550 anggota DPR terpilih yang dilantik 1 Oktober 2004 ternyata terselip sejumlah nama yang perolehan suaranya bermasalah. Dalam penetapan calon terpilih, KPU mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil pemilu. Kemudian, terbukti ada manipulasi hasil rekapitulasi di sejumlah daerah yang menjadikan dasar putusan MK sebenarnya tidak valid lagi.

Namun, nasi telah menjadi bubur. Upaya KPU mengirimkan surat kepada Presiden mengenai perubahan penetapan calon terpilih anggota DPR hasil Pemilu 2004 tidak bersambut. Anggota DPR yang ”tiket masuk”-nya manipulatif tetap bisa menduduki jabatan dan menikmati beragam fasilitas yang menyertainya sampai sekarang. Sampai Pemilu 2009 tinggal hitungan hari.

Lima tahun berselang, potensi masalah setelah hari pemilihan tak juga berubah. Bahkan, bisa jadi malahan bertambah. Kesibukan KPU dipastikan tidak akan berhenti hanya sampai pada hari pemungutan suara, pada 9 April.

Rekapitulasi

Setelah pemungutan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), proses rekapitulasi mesti dilaksanakan secepatnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengharuskan penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara. Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara di TPS berhadapan dengan keterbatasan waktu karena proses penghitungan empat jenis surat suara yang bakal makan waktu. Dengan sekitar 350 pemilih per TPS, proses rekapitulasi diperkirakan bakal rampung tengah malam.

Potensi masalah berupa kerumitan merekapitulasi terbayang seturut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2009 yang mengakomodasi pemberian tanda lebih dari sekali pada surat suara. Waktu sosialisasi kepada penyelenggara pemilu yang terbatas dikhawatirkan berisiko memunculkan konflik karena mungkin masih terdapat beragam pemahaman atas ketentuan sah tidaknya surat suara.

Persoalan bakal lebih rumit karena KPU mengakomodasi beragam jenis penandaan dan perppu memungkinkan terdapat beragam varian penandaan. Terlebih selama ini KPU (juga partai politik serta calon anggota legislatif) ”telanjur” menyosialisasikan sekali penandaan seperti yang awalnya dinyatakan dalam UU No 10/2008.

Proses rekapitulasi selanjutnya secara bertingkat dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat. Pada tahapan ini, KPU terikat batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional paling lambat 30 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara. Belajar dari pengalaman pemilu lalu maupun sejumlah pemilihan kepala daerah, protes peserta pemilu maupun ”perpecahan” internal aparat penyelenggara pemilu di daerah masih mungkin terjadi.

Pada saat bersamaan, sekalipun tidak akan menjadi hasil resmi dan sekadar ”pembanding”, KPU mempersiapkan sistem teknologi informasi yang akan mengiringi proses rekapitulasi manual itu. Saat ini, KPU merencanakan adanya sistem yang memungkinkan hitung cepat (quick count) di mana hasil rekapitulasi akan dipindai (scanning) di KPU kabupaten/kota untuk dikirimkan ke pusat. Berikutnya, setelah tuntasnya penetapan hasil pemilu adalah penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Tahapan ini membutuhkan persiapan matang. Sedikit berbeda dari ketentuan yang berlaku pada Pemilu 2004, terdapat beberapa varian penghitungan yang mesti diterjemahkan dalam penghitungan teknis yang dibuat KPU.

Untuk pertama kalinya, ada ketentuan ambang batas parliamentary threshold yang besarnya 2,5 persen suara sah nasional untuk pemilu anggota DPR. Artinya, yang perolehan suara pemilu anggota DPR-nya tak mencapai 2,5 persen suara sah nasional, parpol itu tidak berhak mendapatkan kursi DPR seberapa pun suara yang diperoleh di sebuah daerah pemilihan. Imbasnya, perolehan suara parpol peserta pemilu bakal berpengaruh pada bisa atau tidaknya parpol bersangkutan memenuhi ketentuan parliamentary threshold itu. Ketelitian KPU dalam setiap tahapan akan menentukan sahih atau tidaknya hasil akhir pemilu pada akhirnya.

Terkait dengan penetapan hasil pemilu, gugatan dari peserta pemilu adalah faktor penting yang mutlak diperhatikan. Di tingkat bawah, terbuka kemungkinan penghitungan suara ulang mesti dilakukan jika sejumlah syarat tidak terpenuhi, seperti proses yang tertutup dan dilakukan di tempat yang kurang terang.

Akhirnya, setiap peserta pemilu memiliki waktu 3 x 24 jam sejak penetapan hasil pemilu untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu kepada MK. Karena sifat putusan MK yang terakhir dan mengikat, setiap pemohon mutlak menyiapkan bukti yang valid dan meyakinkan untuk menghindarkan kemungkinan terulangnya ”kecolongan” seperti Pemilu 2004.

Proses penanganan pidana pemilu juga mesti dipastikan tuntas sebelum putusan akhir hasil pemilu. UU memberikan batasan waktu terhadap penanganan pidana pemilu, termasuk kapan putusan pengadilan mesti dilaksanakan sejak putusan diterima jaksa. UU juga menegaskan, putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang memengaruhi perolehan suara peserta pemilu mesti rampung paling lambat lima hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu.

ANALISIS POLITIK

2009-03-09T15:43:00.000-07:00

DPR (Bukan) Ladang Perburuan Kenikmatan

Selasa, 10 Maret 2009 | 04:51 WIB

J KRISTIADI

Seorang lagi wakil rakyat, Abdul Hadi Djamal dari Komisi V dan Panitia Anggaran DPR, tertangkap basah karena dugaan korupsi. Masyarakat tidak terkejut lagi menyaksikan peristiwa aib yang menimpa orang berpredikat terhormat dan dianggap bermartabat itu. Tetapi masyarakat benar-benar takjub menyaksikan kenekatan dan keberanian koruptor melakukan tindakan yang sangat tercela itu.

Kutukan dan kemarahan rakyat tidak mempan meredam dorongan naluri dan nafsu keserakahan mereka yang jauh lebih kuat ketimbang moral dan nalar sebagai orang-orang pilihan rakyat. Mereka bahkan tidak menyadari perilaku koruptif telah mulai menghancurkan serta meluluhlantakkan norma, tatanan, dan nilai kehidupan masyarakat yang beradab.

Perilaku mereka telah menjungkirbalikkan kiblat perpolitikan Indonesia sebagai medan perjuangan mewujudkan kesejahteraan bersama menjadi ladang perburuan kenikmatan. Kedaulatan rakyat sebagai dasar pembangunan negara demokrasi telah disalahgunakan elite politik untuk mengikuti godaan mengejar kenikmatan daging.

Sedemikian buruknya citra DPR sehingga tidak mengherankan kalau sebagian masyarakat menganggap wakil rakyat yang belum tertangkap hanya karena mereka masih dapat menyembunyikan perilaku korupnya.

Sejak berniat

Ancaman daya rusak korupsi semakin mengerikan karena perilaku korup telah dimulai sejak mereka berniat berkuasa. Tertangkapnya calon anggota legislatif yang melakukan tindak kriminal merupakan pucuk gunung es dari upaya perburuan kekuasaan demi memperoleh kekuasaan agar mempunyai akses terhadap kekayaan negara. Kejahatan kolektif yang sangat tidak bermoral itu dapat dipastikan akan mengakibatkan korupsi tumbuh subur dan merambat ke sekujur tubuh bangsa dan negara yang menggerogoti daya tahan bangsa ini.

Pertanyaan sederhana tetapi mendasar adalah bagaimana korupsi dapat ditekan sampai tingkat paling minimum karena menghapuskan korupsi adalah upaya yang mustahil. Sejarah panjang umat manusia dalam mengelola kekuasaan menghasilkan para bijak bestari yang memberikan peringatan bahwa kekuasaan dan korupsi adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Suara kenabian itu mungkin dapat diwakili oleh ungkapan bijak Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup, apalagi kekuasaan yang absolut pasti merusak tatanan kehidupan. Dalil itu memperingatkan agar penguasa yang berkubang dalam kenikmatan kekuasaan harus berhati-hati karena mereka berada dalam genangan godaan melakukan korupsi yang mempunyai daya rusak amat dahsyat.

Suara profetik itu merupakan penggalan surat Lord Acton kepada Uskup dan sejarawan Inggris Mandell Creighton (1843-1901) pada saat terjadi krisis Gereja Katolik tahun 1870. Intinya, Acton tidak setuju dengan hukum gereja (kanonik) yang memberikan privilese kepada Paus (Pius IX) yang tidak dapat bersalah dalam menentukan doktrin dan ajaran Gereja Katolik.

Tokoh bijak lainnya sebelumnya adalah Edmund Burke (1729-1797) yang mengingatkan pula, dalam masyarakat yang korup, kebebasan tidak akan berlangsung lama. Dalam masyarakat yang demikian, kebebasan hanya dimanfaatkan melakukan hal yang disenangi, bukan sebagai hak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki keadaan.

Jauh sebelum itu, Publius Cornelius Tacitus pada zaman Kekaisaran Romawi mewariskan ajaran yang ampuh dengan mengatakan, semakin korup sebuah republik, semakin banyak peraturan perundangan dalam negara itu. Tetapi, tidak menjamin negara tersebut bebas dari korupsi.

Mengingat kelekatan kekuasaan dengan tindak korupsi, cara mencegah yang dianggap paling efektif adalah sebagai berikut. Pertama, penguasa harus dapat dikontrol secara ketat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan secara konstitusional melakukan pengawasan. Namun, lembaga kontrol itu tidak boleh terlalu besar agar tidak menjadi lembaga baru yang juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks seperti itu, lembaga DPR saat ini masih terlalu kuat dan belum terdapat sistem kontrol yang efektif, baik secara internal maupun pengawasan dalam desain checks and balances mechanism. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan keras harus dilakukan sebagai tindakan untuk mengatasi situasi gawat darurat dewasa ini.

Kedua, sanksi sosial yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dengan memperlakukan koruptor bukan sebagai orang bermartabat, tetapi sebagai narapidana khusus yang perlu dipermalukan di depan umum. Misalnya, gagasan mengenakan pakaian khusus serta pemborgolan mereka dalam proses pengusutan perlu dilaksanakan. Seandainya dalam proses peradilan mereka ternyata bebas, negara merehabilitasi nama baiknya. Perlakuan itu untuk memberikan simbol bahwa perbuatan korup adalah tindakan yang hina.

Ketiga, parpol harus mendidik dan melakukan seleksi ketat, tetapi demokratis, kadernya yang akan dipercaya menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Pendidikan terutama menanamkan nilai agar kader partai tahan terhadap godaan kekuasaan yang sangat menggiurkan. Tanpa upaya seperti itu, parpol sebagai tiang demokrasi akan menghancurkan demokrasi itu sendiri.

Keempat, gerakan antikorupsi dan politisi busuk harus dilakukan terus-menerus. Militansi aktivis gerakan ini tidak boleh kalah kuat dari intensi elite politik yang sejak awal berniat korupsi. Rakyat harus tak boleh lelah dan jeli memilih wakilnya.

Singkatnya, perlawanan terhadap korupsi tidak dapat hanya dilakukan dengan ikrar antikorupsi dan sumpah jabatan yang semakin tidak bertuah. Perlu dibangun sistem kontrol yang efektif serta pendidikan politik bagi kader parpol, serta keikutsertaan masyarakat melawan penyakit sosial yang mempunyai daya hancur yang sangat dahsyat itu.

PARTAI ISLAM

2009-03-09T01:08:00.001-07:00

Andalkan Identitas Islam, Peluang Kecil

Minggu, 8 Maret 2009 | 08:29 WIB

Bandar Lampung, Kompas - Setiap partai politik yang mengusung asas Islam harus mengubah orientasi dan kinerjanya menjelang pemilu legislatif 2009 agar memperoleh suara. Jika tetap bekerja dengan cara-cara sekarang, peluang partai politik yang mengusung asas Islam sebagai identitas akan sangat kecil untuk memperoleh suara.

Demikian diungkapkan Yudi Latif, Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Sabtu (7/3), seusai menjadi pembicara pada Sidang Tanwir Muhammadiyah 2009 di Bandar Lampung.

Yudi mengatakan, saat ini masyarakat tidak ideologis. ”Keberislaman” tidak selalu paralel dengan ”keberpartai-Islaman”. ”Orang boleh mengapresiasi Islam dan menjadi religius, tetapi tidak berarti harus memilih partai Islam,” ujar Yudi.

Oleh karena itu, partai-partai yang mengusung asas Islam kini tidak bisa lagi menangkap pendukung hanya dengan memberikan janji simbolik dengan mengandalkan identitas keagamaan.

Bagi masyarakat saat ini, identitas keagamaan itu tidak cukup memberi jaminan efektif bahwa partai-partai yang mengusung asas Islam sudah mengembangkan politik yang lebih bersih dan lebih baik. ”Dan itu sudah terbukti,” ujar Yudi.

Faktor lain yang memecah perolehan suara adalah saat ini partai politik yang mengatasnamakan syariat Islam di Indonesia cukup banyak. Tidak bisa satu partai Islam mengklaim sebagai satu-satunya juru bicara Islam dengan pendukung terbesar.

”Suara pendukung syariat Islam itu terdistribusi ke banyak partai politik yang mengusung asas Islam, seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PPP, atau Bulan Bintang, sehingga perolehan suara partai Islam itu tidak begitu tinggi,” ujar Yudi.

Faktor suara yang terbagi-bagi dengan kondisi rakyat yang tidak terlalu ideologis berpengaruh terhadap menyusutnya jumlah pemilih tradisional partai Islam dan mendukung meningkatnya jumlah swing voters atau pemilih yang masih meraba-raba partai yang akan dipilih. Partai Islam harus berpandangan, swing voters merupakan potensi.

Namun, saat ini kemampuan partai-partai Islam merangkul swing voters sangat rendah. Itu karena partai Islam tidak pernah melakukan pelayanan publik. Partai Islam cenderung mengandalkan pemilih tradisional.

Menurut pandangan Yudi, partai Islam yang saat ini sudah cukup baik melakukan pelayanan publik adalah PKS. PKS banyak melakukan pelayanan di daerah bencana untuk menarik simpati masyarakat. Sementara partai Islam lainnya hanya sebatas mengibarkan bendera tanpa pelayanan. (HLN)

Survei: Pemilih Lebih Banyak Tandai Partai Dibanding Calon

2009-03-04T15:25:00.001-08:00

Inggried Dwi W

Direktur Riset LSI Dodi Ambardi (tengah) bersama pengamat politik CSIS J. Kristiadi dalam paparan hasil survei "Efek calon terhadap perolehan suara partai", Jumat (27/2), di Kantor LSI, Jl. Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, JUMAT — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan, secara umum pemilih lebih banyak yang menandai partai dibandingkan menandai calon.

Direktur Riset LSI Dodi Ambardi menjelaskan, temuan ini mengindikasikan bahwa para calon dan KPU belum mampu membantu dan meyakinkan pemilih agar menandai calon sebagai indikator peningkatan kualitas pemilu. Survei yang dilakukan pada 8-18 Februari 2009 ini ingin mengetahui bagaimana efek calon terhadap perolehan suara partai, pascaputusan MK yang menetapkan calon terpilih ditentukan suara terbanyak.

Hasil survei menunjukkan, 44 persen dari 2.455 responden menandai partai, 36 persen menandai calon, 12 persen menandai partai dan calon, dan lainnya 9 persen. Hasil ini didapatkan dengan melakukan simulasi pilihan menggunakan surat suara. Pertanyaan yang diajukan: apa yang dipilih?

"Hasil ini menunjukkan, bagi pemilih partai masih lebih penting ketimbang calon," ujar Dodi dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jl Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Berkaitan dengan calon, survei menemukan bahwa tingkat pendidikan menjadi indikator pemilih menandai calon. "Semakin baik tingkat pendidikan, semakin cenderung memilih calon dibanding memilih partai," ungkap Dodi.

Sementara itu, ketika diajukan pertanyaan 'Partai mana yang dipilih bila pemilihan anggota DPR diadakan sekarang?', hasilnya 24,3 persen responden memilih Demokrat, disusul PDI-P dengan 17,3 persen, dan Golkar 15,9 persen.

"Hasil pentingnya, efek partai jauh lebih penting dibandingkan efek calon terhadap partai. Ini tidak membuktikan anggapan bahwa calon bisa mendongkrak suara partai," tambah Dodi.

Survei ini dilakukan terhadap 2.455 responden yang merupakan WNI yang mempunyai hak pilih. Dengan sampel itu, margin of error 2,4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dodi menjelaskan, reponden terpilih diwawancara tatap muka dan disimulasi dengan menggunakan surat suara.

Inggried Dwi Wedhaswary

Inilah Tiga Tipe Anggota DPR 2009-2014

2009-03-04T15:22:00.000-08:00

Ist

JAKARTA, RABU — Minimnya informasi mendasar tentang kualitas dan kapasitas calon anggota legislatif, pun dari caleg yang bersangkutan, akan membuat proporsi parlemen periode 2009-2014 mendatang masih jauh dari harapan. Meski demikian, Indonesia masih punya harapan.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebutkan prediksinya mengenai tiga tipe anggota dewan yang akan duduk di gedung rakyat.

"Masyarakat punya kebingungan yang sangat besar jadinya," ujar Sebastian seusai Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Popularitas vs Kualitas: Meneropong Wajah Parlemen Indonesia Hasil Pemilu 2009" di Gedung Joeang Jakarta, Rabu (4/3).

Tipe pertama adalah caleg yang memiliki modal besar serta caleg-caleg yang dimodali oleh kaum pemilik modal. Tipe kedua adalah para caleg yang dekat dengan masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para artis. Tipe ketiga adalah mantan anggota dewan sekarang.

Jika komposisi di parlemen lebih berat pada tipe yang pertama, Sebastian mengkhawatirkan warna UU dan kebijakan yang diproduksi oleh DPR mayoritas pro-pasar. Jika komposisi lebih berat ke tipe kedua, dikhawatirkan kualitas parlemen akan menurun, tetapi peluang lahirnya wakil rakyat yang berkomitmen dan berintegritas akan sangat besar.

"Tipe ketiga juga jangan diabaikan. Kalau mereka masih jadi, dikhawatirkan mereka akan jadi guru korupsi bagi anggota yang baru," ujar Sebastian.

Sebastian menyadari prediksinya negatif. Namun, masih ada harapan jika masyarakat secara cerdas mencari tahu informasi mengenai wakil rakyat yang diinginkannya. "Masyarakat sudah harus tahu mau pilih siapa ketika datang ke TPS," tandas Sebastian.

KOMPAS.com Caroline Damanik

Biaya Politik Kian Besar

2009-03-04T15:17:00.000-08:00

Untuk Meraih Suara Terbanyak, Caleg Harus Dekati Pemilih

Rabu, 4 Maret 2009 | 05:17 WIB

Jakarta, Kompas - Putusan penetapan calon anggota legislatif dengan suara terbanyak dalam Pemilu 2009 menyedot biaya politik yang besar. Caleg harus mengalokasikan banyak dana untuk mendekatkan diri dengan konstituen melalui pertemuan langsung dan kunjungan ke daerah basis.

”Untuk bisa menemui konstituen langsung di daerah basis diperlukan biaya besar untuk kebutuhan transportasi, penginapan, konsumsi, dan pertemuan,” kata Rahardi Zakaria, caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Selasa (3/3) di Bandung.

Caleg juga menanggung biaya politik lain berupa pengadaan atribut kampanye. Pada pemilu sebelumnya atribut kampanye tidak diadakan orang per orang. Semua diadakan partai. Namun, Rahardi menilai biaya politik itu masih dalam batas normal.

Risiko biaya politik caleg kian besar jika dia melakukan politik uang. Menurut Rahardi, warga sering kali mengajukan proposal bantuan atau permintaan dana secara langsung kepada caleg.

Hal serupa dialami Happy Bone Zulkarnain, caleg Partai Golkar. Dia mengatakan, tak mudah untuk menyadarkan warga tentang bahaya politik uang. ”Sering saya menegaskan kepada mereka untuk tak memilih saya bila harus dengan uang,” katanya.

Calon pemilih, ujar Happy, seperti menempatkan caleg sebagai Sinterklas yang datang membawa hadiah dan uang. Caleg dipandang sebagai orang berduit. Bagi caleg, itu sukar dihindari sebab semua hal akan diupayakan demi meraih suara terbanyak.

”Pengalaman pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari tahun ke tahun yang membudayakan politik uang akhirnya membentuk pola pikir tersebut. Hal itu juga yang menyebabkan siklus politik uang sukar diatasi atau dihindari caleg” katanya.

Bahkan, politik uang berkembang menjadi ajang pertaruhan caleg untuk jorjoran. Agung Nurhalim, caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengatakan, yang terjadi di lapangan adalah transaksi atau lelang. ”Misalnya, ada pertaruhan bagi siapa pun caleg yang mau atau berani membangun masjid, itu yang akan dipilih warga. Tawar-menawar nilai sumbangan pun sering kali tak terhindarkan,” katanya.

Praktik politik uang itu diakui Dedi Sunjaya, warga Jalan Samoja, Bandung. Ia mengatakan, pemberian uang oleh caleg saat berkampanye adalah hal biasa. ”Buat apa mereka datang jika tak membawa uang,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Bob Sugeng Hadiwinata, berpendapat, fenomena semacam itu adalah fase yang harus dilewati guna pembelajaran politik. ”Caleg akhirnya sadar, uang tak selalu berkorelasi dengan pilihan warga dan justru memberatkan mereka,” katanya.

Warga masih bingung

Dari Yogyakarta, Selasa, dilaporkan, masih banyak warga bingung dan sulit membayangkan proses Pemilu 2009. Muryani (25) dan keluarga besarnya yang tinggal di Dusun Blimbing, Kabupaten Gunung Kidul, misalnya, mengaku sama sekali tak mengerti mekanisme pencontrengan pada Pemilu 2009. Bahkan, dia juga belum pernah melihat contoh surat suara.

Muryani mengaku hanya memperoleh sosialisasi pemilu dari caleg yang aktif berkampanye hingga pelosok desa. Sosialisasi itu juga belum menyentuh hingga pencontrengan. Caleg itu lebih banyak menebarkan janji politik.

Ditemui terpisah, Sumarmi yang sehari-hari adalah kader Posyandu di Dusun IX, Cerme, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, tidak bisa membayangkan seperti apa pemilu ”Semua orang bilang pemilu kali ini beda dari yang sudah-sudah,” katanya.

Ia tahu bahwa pada pemilu nanti dia harus memilih caleg dengan cara mencontreng. Namun, dia tak tahu di bagian apa pencontrengan itu harus dilakukan di kertas suara.(egi/wkm/yop/ays/rek/rul)

Menyelamatkan Suara Rakyat

2009-03-03T01:53:00.001-08:00

Menyelamatkan Suara Rakyat

Selasa, 3 Maret 2009 | 05:02 WIB

Oleh Denny Indrayana

Suara rakyat adalah spirit utama demokrasi. Media penyaluran suara rakyat adalah pemilihan umum yang jujur dan adil. Karena itu, penyelamatan suara rakyat adalah suatu keniscayaan guna suksesnya pemilu dan keharusan untuk menyelamatkan demokrasi.

Itulah landasan mengapa akhirnya Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kegentingan suara rakyat

Perppu adalah kewenangan konstitusional yang dimiliki setiap presiden. Sebagai emergency power, perppu dikeluarkan Presiden ”dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” (Pasal 22D Ayat 1 UUD 1945). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat menguji Perppu No 1/2004 terkait dengan penambangan di kawasan hutan lindung, yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri menjelang akhir jabatan, menyatakan hal ihwal kegentingan yang memaksa UUD 1945 merupakan penilaian subyektif Presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai DPR (Putusan MK No 003/PUU-III/2005, hal 14 dan 15). Terkait dengan Perppu No 1/2009, Presiden Yudhoyono mengeluarkan perppu setelah mengamati, penyelamatan suara rakyat dalam Pemilu 2009 adalah amat penting.

Dalam Perppu No 1/2009, aturan pertama memungkinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)—untuk kesempatan terakhir kali—memperbaiki rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Artinya, yang berubah adalah rekapitulasi DPT, tetapi tidak mengubah DPT sendiri. Jika DPT yang diubah, selain waktunya tidak memungkinkan terkait tahapan pemilu yang sudah mepet, konsekuensinya pada ketersediaan logistik juga kompleks. Dengan pembatasan hanya pada perbaikan rekapitulasi DPT, pemilih yang sudah terdaftar tetapi belum terekap bisa diselamatkan suaranya. Demikian pula para pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali bisa dikoreksi. Semua berujung pada penyelamatan suara rakyat dan peningkatan kualitas Pemilu 2009 yang jujur dan adil bagi semua pemilih serta semua partai politik peserta pemilu.

Aturan kedua, yang memungkinkan pengesahan penandaan lebih dari satu kali juga mempunyai semangat untuk menyelamatkan suara rakyat. Sebelumnya UU No 10/2008 hanya mengesahkan penandaan satu kali pada kertas suara. Simulasi pemilu yang diadakan Formappi dengan IFES di lima wilayah di Jakarta menghasilkan 24 persen suara tidak sah, salah satunya karena penandaan lebih dari satu kali pada kertas suara. Ingat, simulasi ini diadakan di Jakarta, bukan di daerah lain, apalagi terpencil, yang amat mungkin menghasilkan suara tidak sah lebih besar.

Angka suara tidak sah 24 persen itu amat berbahaya. Jika tidak diantisipasi, Indonesia akan menjadi jawara dunia dalam hal tidak sahnya suara pemilih dalam pemilu. Saat ini suara tidak sah tertinggi dipegang Argentina, 21 persen. Angka 24 persen itu meningkat hampir 300 persen dari ketidaksahan suara pemilih mencapai 8,8 persen dalam Pemilu 2004.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan bahwa suara harus tetap sah sepanjang niat pemilih (voter intention) jelas. Dengan semangat itu, perppu mengesahkan penandaan lebih dari satu kali dan KPU juga sudah mengeluarkan peraturan penandaan lain yang sah selain pencentangan. Semuanya adalah upaya Presiden (serta KPU) untuk menyelamatkan suara rakyat dan menghindari mubazir dan sia-sianya suara pemilih karena terlalu kakunya pengaturan pengesahan suara.

Caleg suara terbanyak

Ihwal penetapan caleg dengan suara terbanyak, Perppu No 1/2009 tidak mengaturnya. Presiden menghormati dan memahami putusan MK No 22-24/PUU-VI/ 2008. Dalam pertimbangan putusan itu, MK menegaskan ”tidak akan menimbulkan kekosongan hukum walaupun tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, putusan Mahkamah demikian bersifat self executing. KPU beserta seluruh jajarannya, berdasarkan kewenangan Pasal 213 UU No 10/2008, dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan Mahkamah dalam perkara ini”.

Jelas MK memutuskan tidak perlu ada perppu. Dengan semangat menghormati putusan MK, sebagai lembaga paling berwenang dalam menguji konstitusionalitas UU, Presiden menyerahkan pengaturan caleg terpilih dengan suara terbanyak kepada KPU. Peraturan KPU harus disusun sesuai dengan putusan MK, yang menegaskan caleg terpilih adalah yang meraih suara terbanyak. Maka, MA akan menguatkan konstitusionalitas caleg terpilih dengan suara terbanyak.

Kalaupun terjadi skenario terburuk, MA membatalkan peraturan KPU tentang caleg terpilih itu, maka Pasal 213 UU No 10/2008 dan putusan MK tetap dapat menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan caleg terpilih. Selanjutnya, meski masih timbul sengketa hasil pemilu legislatif, forum penyelesaiannya adalah di persidangan MK, yang akan konsisten memutuskan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Dengan semangat menyukseskan Pemilu 2009, kita optimistis, Perppu No 1/2009—berlaku mulai 26 Februari 2009—akan disetujui DPR untuk menjadi undang-undang. Kita sepakat suara rakyat harus diselamatkan.

Denny Indrayana Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

ANALISIS POLITIK

2009-03-03T01:38:00.000-08:00

Bahaya "Kohabitasi" Indonesia

Selasa, 3 Maret 2009 | 06:00 WIB

Oleh EEP SAEFULLOH FATAH

Ada sesuatu yang berbeda dalam langgam berpolitik Muhammad Jusuf Kalla belakangan ini. Sebelumnya, sadar akan posisinya sebagai ”the real vice president”, hampir empat setengah tahun Kalla terlihat sangat menahan diri. Ia berusaha keras menyesuaikan arah dan kecepatan langkahnya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia duduk tertib di belakang Presiden.

Belakangan, semenjak muhibah luar negerinya yang terakhir bulan lalu, Kalla terlihat lebih ofensif. Ia lebih kerap berdiri tegak sambil berulang-ulang menegaskan kesiapannya menjadi kandidat presiden, berhadapan dengan Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2009 yang sudah di ambang pintu.

Dalam beberapa hari terakhir, Kalla bahkan menyebut dirinya lebih cakap dan sigap dibanding Sang Presiden.

Di atas permukaan, perubahan dramatis langgam berpolitik Kalla tentu saja mendinamisasi politik kita di tengah makin mendekatnya hari pencontrengan pemilu legislatif.

Tapi, di bawah permukaan, pada tingkat yang lebih mendasar, fenomena Kalla sesungguhnya memberi pelajaran penting tentang desain institusi demokrasi yang kita pilih sejak lebih dari satu dasawarsa lampau.

Perubahan langgam berpolitik Kalla beserta segenap konsekuensinya terhadap hubungan presiden-wakil presiden serta jalannya pemerintahan secara keseluruhan menegaskan betapa rumit, kompleks, dan potensial bermasalahnya presidensialisme yang kita pilih.

Bukan hanya mesti mengelola kombinasinya yang rumit dengan sistem multipartai, sistem presidensial kita juga mesti mengelola ”kohabitasi” beserta segenap komplikasinya.

Kohabitasi sebetulnya tak dikenal dalam sistem presidensial, tetapi kerap menjadi persoalan dalam semipresidensialisme. Dalam sistem semipresidensial, kohabitasi terjadi manakala presiden dan perdana menteri—yang sama-sama memiliki kekuasaan konstitusional besar—berasal dari dua partai dan haluan ideologi atau politik berbeda. Kohabitasi pun terjadi karena keduanya harus mengelola sistem politik sebagai sebuah kesatuan.

Praktik kohabitasi yang saat ini sedang berjalan, dan sejauh ini mampu menghindarkan diri dari komplikasi yang destruktif, dapat kita temukan di Finlandia hari-hari ini. Presiden Tarja Kaarina Halonen terpilih sebagai presiden perempuan pertama Finlandia melalui pemilu awal tahun 2000. Ia berasal dari Partai Sosialis Demokrat.

Sementara itu, April 2007, melalui pemilihan Eduskunta (parlemen Finlandia), Matti Vanhanen dari Partai Tengah berhasil menggalang pemerintahan koalisi dan menduduki jabatan perdana menteri. Kohabitasi pun tak terhindarkan di antara kedua pemimpin itu.

Indonesia jelas tak menganut semipresidensialisme. Dengan segenap karakternya yang sedikit banyak membingungkan, bagaimanapun Indonesia lebih dekat ke presidensialisme murni. Namun, presidensialisme Indonesia terdesak untuk membuat banyak penyesuaian, terutama sebagai konsekuensi dari pertemuan antara presidensialisme itu dan sistem banyak partai.

Salah satu penyesuaian, yang risikonya sedang kita tuai hari-hari ini, adalah tak terhindarkannya praktik kohabitasi.

Berbeda dengan yang lazim kita temukan dalam semipresidensialisme, kohabitasi di Indonesia tidak terjadi di antara presiden dan perdana menteri, melainkan di antara presiden dan wakil presiden. Koalisi antarpartai yang menjadi gejala umum dalam Pemilu Presiden 2004 membuat Istana Presiden dan Wakil Presiden dikendalikan oleh dua pemimpin dengan latar belakang partai yang berbeda.

Kohabitasi ala Indonesia ini berpotensi mengidap masalah terutama di awal dan ujung masa pemerintahan. Di awal, Presiden dan Wakil Presiden mesti menghadapi masa konsolidasi kekuasaan yang tak mudah. Untunglah, pada saat dilantik sebagai wakil presiden, 20 Oktober 2004, Kalla tak membawa serta kepentingan formal Partai Golkar.

Keadaan ini membuat konsolidasi lebih mudah dilakukan sekalipun dalam praktiknya tetap saja tidak sederhana.

Lalu, perubahan signifikan terjadi ketika Kalla berhasil merebut jabatan Ketua Umum Partai Golkar serta mengubah haluan partai ini dari oposisi (di bawah aliansi Akbar Tandjung-Megawati Soekarnoputri) menjadi pendukung pemerintah. Kalla menjadi pedang bermata dua bagi Yudhoyono. Mata yang satu mengancam dan mengendurkan oposisi politik dari dalam lembaga legislatif, sementara satu mata lainnya justru mengarah persis ke ulu hati Yudhoyono.

Pedang bermata dua

Perubahan langgam berpolitik Kalla belakangan mengonfirmasikan teori ”pedang Kalla bermata dua” itu. Berdasarkan teori ini, hubungan Yudhoyono-Kalla pun berlangsung dalam tiga fase atau ronde.

Ronde pertama berlangsung dalam konsolisasi pemerintahan yang berlarut hingga akhir 2006. Ronde kedua yang lebih tenang, di tengah saling pengertian yang mulai terbangun, berlangsung hingga akhir 2008. Perubahan langgam berpolitik Kalla sejak bulan lalu menandai mulainya ronde ketiga.

Apresiasi layak diberikan kepada keduanya lantaran berhasil menghindari perpecahan yang dramatis hingga hari-hari ini. Namun, dinamika hubungan keduanya belakangan ini menandaskan betapa kecemasan layak diajukan.

Kecemasan ini terutama bukan lantaran terbuka kemungkinan perubahan hubungan keduanya dari duet menjadi duel. Kecemasan terutama layak terbangun lantaran model kohabitasi yang kita praktikkan berpotensi mengganggu daya tahan, stabilitas, dan efektivitas demokrasi presidensial yang kita anut.

Saya tak cemas membayangkan Yudhoyono dan Kalla bakal berbalas pantun sebagai dua pesaing dalam Pemilu Presiden 2009. Yang saya cemaskan adalah keduanya membuktikan betapa besarnya kontribusi kohabitasi ala Indonesia ini bagi inefektivitas pemerintahan hasil pemilu.

Maka, inilah saatnya kita memikirkan sebuah desain ulang presidensialisme dengan meminimalkan potensi-potensi bahaya institusional dan sistemik yang diidapnya.

EEP SAEFULLOH FATAH Pengajar pada Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia

Anggota DPR Diciduk KPK

2009-03-03T01:15:00.000-08:00

Orangtua Sudah Nasihati Abdul Hadi Waspadai Godaan Setan
Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

(foto: blog Abdul Hadi)

Makassar - Penangkapan anggota DPR Abdul Hadi Djamal membuat keluarga besarnya di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), shock. Sebab mereka telah sering menasihati agar Abdul Hadi Djamal waspada pada godaan setan selama menjadi anggota DPR.

"Sudah sering saya nasihati, hati-hati kalau bekerja di panitia anggaran, banyak setannya. Jangan sampai tergelincir. Kerjakan amanah rakyat," kata KH Jamaluddin Amin, bapak kandung Abdul Hadi, saat ditemui di kediamannya di Jl Talasalapang, Makassar, Senin (3/3/2009)

Pria yang pernah menjabat sebagai ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini mengaku sangat terpukul dengan penangkapan anaknya tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya masalah ini sesuai hukum yang berlaku.

"Saya sama sekali tidak menduga akan mendapat musibah ini. Mungkin sudah takdirnya Hadi, saya hanya bisa berdoa. Kalau dia tidak bersalah semoga Allah memberi jalan baginya," ujar Jamaluddin.

Hal senada disampaikan adik Abdul Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi. Menurut Ashabul, dia sudah berusaha mengontak Abdul Hadi Djamal namun belum berhasil.

"Kejadian ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau (Abdul Hadi Djamal), baik sebagai ketua DPW PAN Sulsel maupun sebagai adik," ungkap Ashabul.

Di sisi lain, Ashabul meminta DPP PAN bersikap adil dalam permasalahan ini. Dia berharap tidak ada konspirasi politik di balik penangkapan kakaknya.

Ikuti diskusi mengenai pembasmian koruptor di DPR. Klik: Pro dan Kontra! (mna/djo)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Pemilu Kian Membebani Anggaran Negara

2009-03-03T01:05:00.000-08:00

Didik Supriyanto - detikPemilu

Jakarta - Pemilu 2009 diperkirakan akan menyedot dana negara sampai Rp 22 triliun. Anggapan bahwa demokrasi memang mahal, membuat kita malas itu membikin pemilu efisien.

Banyak kalangan mengeluhkan, biaya pemilu sangat mahal. Lebih-lebih jika dihitung dalam durasi lima tahunan, termasuk pilkada. Lihatlah Pilkada Jawa Timur yang berlangsung dua putaran plus ulangan di beberapa kabupaten/kota.

Namun sejumlah pengamat tetap bersiteguh bahwa pemilu kita masih murah. Oleh karena itu tidak perlu merisaukan masalah anggaran. "Demokrasi memang mahal," demikian kata para pengamat pemilu, yang didukung oleh sejumlah elit politik.

Kesimpulan bahwa pemilu kita masih murah memang bukan tanpa dasar. Hal ini tampak bila dibandingkan dengan biaya pemilu per pemilih pada skala dunia, sebagaimana dikumpulkan oleh UNDP.

UNDP menghitung biaya Pemilu 2004 hanya US 1,5 dollar per pemilih. Lebih murah dibandingkan negara-negara maju dan beberapa negara berkembang di Amerika Latin, dan Asia. Namun angka itu masih lebih mahal dari India dan beberapa negara Afrika.

Sesungguhnya angka tersebut kurang akurat, karena US$ 1,5 dollar dihitung berdasarkan anggaran APBN. Padahal Pemilu 2004 juga menyedot APBD di setiap daerah yang tidak sedikit. Plus biaya pilkada bupati/walikota dan gubernur, maka biaya pemilu kita setiap lima tahun bisa dua kali lipat dari angka UNDP tersebut.

Mengapa pemilu kita mahal?

Pertama, dari segi sistem. Sistem pemilu kita memang hasil 'kreativitas' yang luar biasa sehingga efek pendanaannya pun juga luar biasa. Sistem proporsional tertutup jelas lebih murah, karena surat suara hanya berisi gambar partai. Nah, karena sistem ini denggap buruk (prasangka tanpa membandingkan kenyataan di tempat lain), maka sejak Pemilu 2004 diubah menjadi sistem proporsional terbuka.

Implikasinya surat suara harus memuat nama calon, sehingga ukuran surat suara lebar. Apalagi daerah pemilihan kursinya besar, sehingga di beberapa daerah surat suara tak hanya selebar koran, tetapi juga lebih dari satu halaman. Tujuan sistem poporsional terbuka untuk meningkatkan akuntabilitas calon terpilih pun tak tercapai, karena calon terpilih harus menghadapi konsituen yang demikian luas wilayahnya.

Kedua, dari segi waktu penyelenggaraan. Pemilu yang menyerentakkan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jelas membutuhkan dana yang berlipat-lipat dalam satu momen pemilu. Dengan melihat luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia, empat pemilu legislatif yang serentak jelas memasuki wilayah "unmanageable".

Dana berlipat tersedot dalam satu momen, sehingga dari segi pengaturan anggaran negara juga merepotkan. Di sisi lain, penyelenggara pilpres dan pilkada yang berlainan waktunya, menambah nyata, betapa bangsa ini seperti "tidak cerdas" mengatur anggaran negara. Jadi, setiap lima tahun sekali, ada satu waktu (pemilu legislatif) segenap tenaga dan pikiran dikerahkan habis untuk sukses pemilu, di waktu yang lan pilpres dan pilkada dibiarkan berjalan berserakan sehingga kontrol penggunaan anggaran pun rendah.

Ketiga, meski sejak Pemilu 1999 KPU ditetapkan selaku penyelenggara 'tunggal' pemilu, namun dalam praktek, banyak sekali instansi pemerintah yang ikutan ngurus proyek pemilu, seperti Depdagri, Kominfo, Polri, dan lain-lain. Kalau anggara pemilu yang tersebar di banyak instansi itu disatukan dengan anggaran KPU, semakin jelas betapa banyak uang rakyat dihamburkan untuk proyek pemilu.

Di sisi lain, struktur organisasi penyelenggara pemilu juga kian tidak efisien. Bawaslu dan pengawas pemilu yang tidak punya peran apa-apa, kecuali teriak di koran ada pelanggaran, menambah beban anggaran yang kian banyak, karena di pusat bersifat permanen, sementara di bawah strukturnya sampai desa.

Keempat, persepsi yang salah tentang pemilu dan demokrasi. Selama ini muncul anggapan di kalangan pengamat, pemantau dan elit politik, bahwa demokrasi itu mahal. Oleh karena itu, berapa pun besarnya anggaran pemilu, demi demokrasi harus dikeluarkan.

Mungkin karena para pengamat, pemantau dan elit politik itu tidak pernah merasakan betapa sulitnya mengumpulkan uang negara, maka mereka tidak memperhatikan masalah efisiensi penyelenggaraan pemilu. Bahkan gagasan efisiensi selalu dibenturkan dengan sikap antidemokrasi.

*) Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
( diks / nrl )

Sketsa Pemilu - 4

2009-03-03T01:01:00.000-08:00

Centang Perenang Pemberian Suara (4)
Didik Supriyanto - detikPemilu

Jakarta - Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, mengundang banyak protes. Peraturan yang diteken pada 28 Oktober 2008 itu digugat oleh partai politik.

Mereka khawatir, peraturan KPU tentang tata cara memberikan suara, akan menghasilkan banyak suara tidak sah. Alasan bahwa rakyat belum siap menggoreskan tanda centang (v) di kertas suara kembali menguat. Mereka minta agar KPU memberi banyak pilihan kepada pemilih dalam memberikan suara.

Seperti mengikuti ajaran partai yang biasa menyiasati peraturan perundangan, KPU pun membuka kesempatan untuk mengubah ketentuan pemberian suara. Cara memberikan suara memang tidak berubah, tetap menggunakan centang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan KPU No. 35/2008.

Namun pada bagian ketentuan tentang sah atau tidak sahnya suara, KPU membikin ketentuan tambahan, sebagaimana diinginkan oleh partai. Maka, Peraturan KPU No. 35/2008 direvisi dengan Peraturan KPU No. 3/2009. Peraturan ini disahkan pada oleh KPU pada 7 Februari lalu, atau dua bulan menjelang hari pemilihan.

Agar tidak salah memahami, apa yang dimaksudkan oleh KPU tentang sah atau tidak sahnya suara untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, berikut saya kutipkan secara lengkap Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU No. 3/2009:

(1) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1), apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, yaitu dalam bentuk tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda garis datar (--),atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\) , suaranya dianggap sah.

Sedang untuk pemilihan anggota DPD, Pasal 42 ayat (2) Peraturan KPU No. 3/2009, berbunyi: Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (2), apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara calon anggota DPD selain dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, yaitu dalam bentuk tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda tanda garis datar (-), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suaranya dianggap sah.

Itu artinya, dengan menggunakan bollpoin atau spidol, tanda apapun yang diberikan oleh pemilih dapat dianggap sah. Dengan demikian, tujuan mengubah pemberian suara, dari mencoblos dengan paku dengan menandai dengan bollpoin atau spidol, sebagaimana diinginkan oleh UU No. 10/2008, diabaikan.

Malah kini pemilih bisa menggoreskan tanpa apapun, bahkan termasuk coblos atau sobekan di kertas suara. Inilah potensi keributan di TPS pada hari pemilihan nanti. Adu mulut dan keributan bisa pecah antara KPPS dengan saksi, pengawas lapangan, dan pemilih, saat menentukan sah tidak sahnya suara. Sebab, tanda centang sudah diumumkan, sedang tanda lain hanya orang-orang KPU yang tahu. ( diks / iy )

Sketsa Pemilu 2009 - 3

2009-03-03T00:59:00.000-08:00

Centang Perenang Pemberian Suara (3)
Didik Supriyanto - detikPemilu

Jakarta - Meski KPU belum memutus tata cara pemberian suara, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sudah mengampanyekan contreng. Namun, KPU tetap lambat bertindak. Ketika akhirnya membuat peraturan, peraturan itu pun dipersilakan untuk dikoreksi.

Sekitar akhir April 2008, atau dua bulan setelah UU No. 10/2008 disahkan, beberapa anggota KPU sempat 'berang'. Pasalnya, Depkominfo telah mengumumkan cara pemberian suara pada Pemilu 2009 dengan mencontreng. Ini terlihat dari buku dan brosur yang diterbitkan oleh departemen tersebut.

Padahal, KPU selaku lembaga yang diperintahkan UU No. 10/2008 untuk mengatur tentang tata cara pemberian suara, belum memutuskan bentuk pemberian suara. KPU secara internal masih mendiskusikan masalah itu.

Di lingkungan internal KPU terjadi perdebatan. Dengan dalihnya masing-masing, ada pihak yang mengusulkan tanda centang atau contreng, ada yang mengusulkan tanda silang, dan ada yang mengusulkan tanda lingkaran. Materi perdebatan persis mengulang apa yang terjadi pada saat pembahasan RUU Pemilu.

Rupanya KPU yang terdiri dari tujuh orang juga tidak segera mengambil kata putus. Malah materi perdebatan muncul di media massa, sehingga banyak kalangan kemudian ikut urun rembug. Pilihannya semakin banyak, karena beberapa kalangan tak hanya mengusulkan centang, silang dan lingkaran, tetapi juga garis dan bahkan coblos.

Pertengahan 2008, KPU meluncurkan kampanye sosialisasi Pemilu 2009 di Istana Negara. Pada saat inilah, KPU mengeluarkan jargon alias tagline Pemilu 2009: 'pilih satu kali dengan tanda centang!' Sayangnya, setelah itu KPU tak sungguh-sungguh mengampanyekannya secara luas. Alasannya, dana sosialisasi belum turun.

Namun, tindakan KPU mengeluarkan jargon 'pilih satu kali dengan tanda centang', sepertinya masih diliputi keraguan. Pasalnya, sampai kampanye sosialisasi dicanangkan di Istana Negara itu, sesungguhnya KPU belum membuat keputusan resmi tentang tata cara pemberian suara. Tentu ini suatu keganjilan.

KPU baru meresmikan bentuk pilihan tersebut pada 28 Oktober 2008 lewat Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungatan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Pasal 40 Peraturan No. 35/2008 tersebut, berbunyi: 'tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan : 1) menggunakan alat yang telah disediakan; 2) dalam bentuk tanda 'centang' atau sebutan lainnya; 3) pemberian tanda 'centang' atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; 4) pemberian tanda 'centang' atau sebutan lain dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD; 5) tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara; dan 6) surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Rupanya urusan belum selesai. Peraturan ini mengundang tanya partai politik. Mereka khawatir, dengan ketentuan tersebut, banyak pemilih yang akan salah dalam memberikan suaranya. Celakanya, KPU tak kukuh pendirian. Alih-alih mempertahankan keputusannya, KPU justru membuka lebar perdebatan. Alasannya demi penyempurnaan peraturan KPU.

Demikinlah, Peraturan KPU No. 35/2008 belum merupakan kata putus. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pun ragu melakukan sosialisasi. Instansi pemerintah, seperti Depkominfo dan Departemen Dalam Negeri, juga masih menunggu 'perintah jelas' dari KPU. Organisasi masyarakat dan LSM yang terbiasa melakukan pendidikan pemilih, juga tak berani mengumumkan cara memilih yang benar.

*) Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
( diks / asy )

Sketsa Pemilu 2009 - 2

2009-03-03T00:56:00.000-08:00

Centang Perenang Penandaan Suara (2)
Didik Supriyanto - detikPemilu

jakarta - Tidak gampang menafsirkan pasal pemberian tanda. Saat pembahasan RUU Pemilu, DPR dan pemerintah malas menuntaskan perdebatan. Soal 'sepele' itu pun diserahkan ke KPU. Repotnya, sikap KPU gampang berubah.

Ketidakjelasan tanda pemberian suara ini bisa dilihat rumusan Pasal 176 UU No. 10/2008 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009. Baik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, maupun anggota DPD.

Pasal 176 ayat (1) menyatakan: Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: (a) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan (b) pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai, atau kolom nomor calon, atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sementara tentang pemilihan DPD, pasal tersebut ayat (2) berbunyi: Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: (a) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan (b) pemberian tanda satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD.

Apa yang dimaksud dengan frase "pemberian tanda" pada kedua ayat tersebut? Jika kita tidak mengikuti proses pembahasan undang-undang, maka kita bisa menafsirkan macam-macam.

"Saya tidak setuju cara menandai pemberian suara dilakukan dengan mencontreng. Ini menyulitkan pemilih. Sebagian besar rakyat tidak terbiasa memegang bolpoin. Mengapa tidak mempertahankan dengan mencoblos saja? Bukankah mencoblos juga berarti memberi tanda?" kata seorang anggota KPU provinsi dalam satu forum.

Usulan agar pemberian tanda kembali ke mencoblos, tak hanya disampaikan anggota KPU daerah, tetapi juga oleh pengurus partai politik, pengamat dan pemantau pemilu. Alasannya, demi memudahkan pemilih. Tak ada hubungan antara mencoblos dengan harkat bangsa.

Pertanyaannya, kalau mencoblos dipertahankan, mengapa UU No. 10/2008 tidak menggunakan redaksi yang sama dengan undang-undang pemilu sebelumnya? Itu artinya, keinginan dan semangat mengubah tanda pemberian suara, harus direalisasikan.

Para penyusun undang-undang bukanlah orang-orang bodoh yang tak bisa membedakan makna frase "tanda coblos" (sebagaimana terdapat dalam UU No. 3/1999, UU No. 12/2003, UU No. 23/2003 dan UU No. 34/2004) dengan "pemberian tanda" (sebagaimana terdapat pada Pasal 176 UU No. 10/2008).

Dengan dalih tersebut, usulan untuk kembali menggunakan tanda coblos dalam pemberian suara tidak bisa dipertahankan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan frase "pemberian suara" maka langkah terbaik adalah menengok kembali perdebatan para penyusun undang-undang dalam merumusakan pasal tersebut.

Jika itu dilakukan, maka kita bisa menyimpulkan: pertama, cara memberikan suara tidak lagi menggunakan paku, melainkan dengan bolpoin atau spidol; kedua, terdapat banyak usulan tanda yang harus digoreskan oleh pemilih di kertas suara, mulai dari tanda silang, melingkar, centang, sampai garis.

Nah, pada poin kedua itulah, DPR dan pemerintah tidak mencapai kata putus. Setiap orang mengajukan dalih masih-masing. Sayangnya, mereka malas menuntaskan perdebtan masalah "sepele" tersebut. Dengan pertimbangan ini adalah soal teknis pemilu, maka penyelesaiannya diserahkan kepada KPU.

Oleh karena itu, Pasal 176 ayat (3) UU No. 10/2008, berbunyi: Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU. Di situlah masalahnya, sebab KPU sendiri juga kebingungan menafsirkan masalah "sepele" tersebut.

Ketidakpastian Hukum Pemilu 2009

2009-03-03T00:52:00.000-08:00

Didik Supriyanto - detikPemilu

Jakarta - Pemilu yang baik adalah yang predictable prosses dan unpredictable result; proses atau prosedurnya pasti, namun hasilnya tidak pasti, alias tidak ada yang bisa memastikan siapa pemenangnya.

Itulah karakter pokok penyelenggaraan pemilu yang demokratis: jadwal dan tahapan-tahapan pemilu sudah pasti, proses-proses pelaksanaan sudah jelas, dan prosedur-prosedur teknis administratif sudah baku.

Tidak ada yang diragukan lagi, tidak ada yang dipertanyakan lagi. Baik pemilih, peserta maupun penyelenggara tahu pasti apa yang harus dilakukan. Do dan don’t-nya jelas, sehingga siapapun akan mendapat manfaat dan sanksi pasti atas apa yang dilakukannya.

Sebuah persaingan memang memerlukan aturan main yang jelas, agar semua pihak merasa diperlakukan secara fair. Apalagi pemilu merupakan wahana persaingan untuk memperebutkan kepercayaan rakyat. Sebuah kepercayaan yang kelak berwujud menjadi kekuasaan politik bagi yang memenangkannya.

Siapa tahu keinginan rakyat, siapa bisa menebak pilihan rakyat? Tidak ada yang tahu, sampai sebelum hasil pilihan yang dilakukan secara rahasia itu dihitung. Kebebasan pemilih untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di pemerintahan benar-benar dijaga, sehingga tiada surveyor atau dukun yang bisa menebak pasti hasil pemilu.

Itulah ciri pemilu yang baik, pemilu yang demokratis: predictable prosses dan unpredictable result.

Pada zaman Orde Baru, ciri pemilu yang baik kerap jadi bahan candaan. Katanya, pemilu-pemilu Orde Baru jauh lebih hebat dari negara demokratis manapun. Sebab pemilu Orde Baru tidak hanya predictable prosses, tapi juga predictable result. Ketua Umum Golkar pada saat itu bisa menentukan angka persentase perolehan suara hingga angka di belakang koma, tanpa jasa survei atau dukun.

Nah, pemilu-pemilu pasca-Orde Baru punya ciri yang berbeda: unpredictable prosses dan unpredictable result. Pemilu 1999 misalnya, meskipun pemungutan suara sudah lewat hampir dua bulan, namun tak jelas hasilnya. Saat itu anggota KPU (yang diisi oleh wakil pemerintah dan wakil partai), masih berdebat soal sah tidaknya hasil pemilu.

KPU tidak berhasil mengambil keputusan, hingga akhirnya Presiden Habibie mengambilalih urusan pemilu, dan mengumumkan perolehan suara peserta pemilu. Sampai sekarang, masih banyak kalangan yang mempertanyakan keabsahan hasil Pemilu 1999.

Pemilu 2004 ada perbaikan yang signifikan dalam hal pengaturan pemilu. UU No. 12/2003 yang mengatur Pemilu Legislatif dan UU No. 23/2003 yang mengatur Pemilu Presiden lebih baik dan lebih lengkap dari undang-undang sebelumnya.

Ratusan peraturan KPU diterbitkan untuk memperjelas pelaksanaan teknis pemilu. Ada kemajuan dalam hal penataan prosedur pemilu, sehingga KPU dapat dengan mudah menghadapi berbagai gugatan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang kalah.

Tetapi partai mana yang akan menang, calon presiden mana yang akan terpilih, masih menjadi tanda tanya besar sampai sebelum hari pemungutan suara. Tidak ada yang menyangkan kalau PDIP dan Megawati kalah telak; juga tidak ada yang tahu sebelumnya kalau Golkar menang, tapi kemudian calon presidennya kalah.

Bagaimana dengan Pemilu 2009? Pemilu legislatif tinggal 64 hari lagi, cara memberi pilihan saja belum jelas, juga cara menetapkan calon terpilih. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pasal 214 mengacaukan segalanya. Pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang merasa tidak bersalah. Kontroversi pengaturan pemilu dibiarkan berlarut.

Celakanya, pemerintah tidak merasa bertanggung jawab untuk mengadopsi putusan MK dalam bentuk perpu, karena merevisi undang-undang butuh waktu lama. Semua dikembalikan kepada KPU.

Anehnya KPU menyambutnya dengan gembira. Padahal yang akan diatur menyangkut substansi undang-undang. Katanya telah mendapatkan petunjuk dari MK. Padahal jika ada pihak yang tidak puas dengan peraturan KPU, gugatan akan dialamatkan ke MA, bukan MK.
( diks / iy )

Centang Perenang Pemberian Suara (1)

2009-03-03T00:51:00.000-08:00

Didik Supriyanto - detikPemilu

Jakarta - Sejak rakyat Indonesia mengenal pemilu, yakni Pemilu 1955, tanda pilihan yang dikenal adalah mencoblos surat suara (ballot). Surat suara adalah selembar kertas yang di dalamnya terdapat gambar partai atau nama calon, yang dibingkai dalam kotak.

Warga negara yang punya hak pilih dipersilakan memilih gambar atau nama tersebut dengan mencoblos. Alat pencoblos disediakan di bilik suara, berupa paku. Juga disediakan tatakan untuk memudahkan pemilih dalam mencoblos.

Demikian, cara pemberian suara terus berlanjut sampai tujuh kali pemilu Orde Baru. Nah, setelah rezim Soeharto tumbang, muncul pemikiran untuk mengubah cara pemberian suara. Tidak lagi menggunakan paku, melainkan bolpoin atau spidol.

Namun usulan menjelang Pemilu 1999 itu ditentang banyak kalangan. Terjadilah perdebatan: tetap mencoblos surat suara dengan paku, atau menandai dengan bolpoin. Para pembuat undang-undang sepakat, cara memberikan suara tetap dengan mencoblos.

Saat pembahasan RUU Pemilu 2004, muncul lagi perdebatan. Sebagian pihak mempertahankan mencoblos, dengan dalih rakyat belum siap menggunakan bolpoin; sedang pihak lain meyakinkan, memilih dengan mencoret mudah dilakukan karena angka buta huruf kian mengecil.

Akhirnya, meski surat suara kian lebar karena nama calon juga dimuat dalam surat suara, cara memilih tetap mencoblos. Bedanya, kali ini pemilih bisa mencoblos dua kali, yakni memilih partai dan calon. Memilih partai saja sah, tapi memilih calon tidak sah.

Perdebatan saat membahas RUU Pemilu 2009 sebetulnya tidak begitu seru. Mereka yang mempertahankan cara mencoblos, jumlahnya kian sedikit, suaranya pun tidak kencang.

Sepertinya mereka tidak enak hati, menganggap rakyat Indonesia buta huruf. Bayangkan, di dunia ini hanya ada satu negara Afrika yang masih menggunakan cara mencoblos. Di daratan Asia sudah tidak ada lagi. Apa bangsa ini masih terbelakang?

Para pembuat undang-undang juga masih teringat betul bagaimana kasus ‘pencoblosan massal’ pada Pemilu Presiden 2004, terjadi di Tawau, Sabah, Malaysia Timur.

Saat itu, Panwas Pemilu menemukan kasus pelanggaran yang biasa terjadi pada zaman Orde Baru: 50.000 lembar surat suara telah dicoblos sebelum digunakan. Jika tidak diketahui, sudah pasti surat suara itu akan dihitung karena dianggap sebagai pemberian suara dari TKI.

Jadi, pemberian suara dengan tanda mencoblos lebih mudah dimanipulasi. Sebab pelaku tinggal menumpuk surat suara, lalu memakunya dengan palu. Sekali pukul, ratusan surat suara tertandai. Saya curiga, jangan-jangan inilah alasan yang sesungguhnya Orde Baru mempertahankan cara mencoblos.

Tentu menandai surat suara dengan mencoret, menyilang, melingkari atau mencentang dengan bolpoin atau spidol, lebih sulit dimanipulasi. Setidaknya pelaku pelanggaran, harus bekerja lebih keras, karena harus menandai satu per satu setiap surat. Tidak bisa lagi sekali pukul.

Namun, sayangnya para pembuat undang-undang tidak secara tegas menjelaskan tanda apa yang dipakai oleh pemilih dalam pemberian suara. Pasal 176 UU No. 10/2008, hanya menyebutkan, “pemberian tanda”.

Ketidakjelasan perintah undang-undang inilah yang menyebabkan perdebatan panjang lagi, apalagi KPU juga tak segera mengambil kata putus. Akibatnya sampai sekarang, sebagain besar rakyat tidak tahu harus melakukan apa pada saat di bilik suara 9 April 2009.

Semoga sosialisasi massif yang dijanjikan KPU benar-benar terlaksana, sehingga suara rakyat tidak sia-sia.
( diks / iy )

Centang Perenang Pemberian Suara (5)

2009-03-03T00:48:00.001-08:00

Didik Supriyanto - detikPemilu

Jakarta - Saya terkejut membaca koran terbitan Senin (23/2/2009) kemarin. Diwartakan, pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang akan mengatur tiga hal: pertama, penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak, kedua, penandaan lebih dari satu kali, dan ketiga, perubahan daftar pemilih.

Substansi pertama tidak mengherankan. Perpu untuk mengadopsi putusan MK yang menghapus Pasal 214 UU Nomor 10/2009 dan menggantikan dengan prinsip suara terbanyak, memang dibutuhkan. Sungguh melegakan, pemerintah akhirnya mau mengeluarkan Perpu dari sikap semula yang terkesan ‘tidak mau bertanggung jawab’.

Substansi kedua, agak aneh saja. Pemilu sudah dalam hitungan hari, bahkan jam. Surat suara sudah dicetak dan dikirim ke kabuapten/kota. Kini, tiba-tiba daftar pemilih hendak diubah lewat Perpu. Masih ada manfaatnyakah Perpu perubahan daftar pemilih ini?

Katakanlah daftar pemilih yang amburadul (karena banyak warga negara yang punya hak pilih tidak masuk daftar) bisa diperbaiki, apa masih ada waktu untuk mencetak surat suara untuk memenuhi pemilih baru tersebut? Iya kalau pekan ini Perpu benar-benar diteken presiden, kalau mundur lagi, bagaimana?

Substansi ketiga murni kehendak pemerintah. Mengutip pernyataan Pesiden SBY, Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah hendak mengeluarkan Perpu yang mengesahkan penandaan suara dua kali. Dalih usulan yang mucul setelah putusan MK ini adalah demi menyelamatkan suara rakyat.

Rencana pemerintah ini sebetulnya banyak ditentang. Pasalnya, usulan ini tidak sejalan dengan putusan MK yang menghendaki calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Jika mau konsisten dengan putusan MK, Perpu mestinya menghapus ketentuan pemberian suara buat partai politik (dalam Pasal 176 ayat (1) poin b, UU No. 10/2008), bukan menambah ketentuan baru untuk mengesahkan dua kali tanda (partai dan calon).

Penghapusan terhadap pemberian suara buat partai politik, memastikan bahwa kita benar-benar menganut sistem proporsional daftar terbuka. Langkah ini akan menghentikan perdebatan dalam menafsirkan frasa ‘suara terbanyak’-nya putusan MK.

Salah satu sumber perdebatan putusan MK adalah, jika partai memperoleh suara lebih banyak dari perolehan suara calon-calon, apa pantas suara itu diberikan kepada calon meskipun selisih suara mereka jauh dari perolehan partai? Bukankah suara itu mestinya diberikan kepada calon nomor urut kecil, karena partai mengajukan daftar calon berdasarkan nomor urut?

Namun pemerintah justru berpikir sebaliknya, Perpu yang baru justru akan mengesahkan pemberian suara dua kali. Maksudnya, jika ada pemilih yang memilih gambar partai dan calon, maka suara itu dianggap sah. Implikasinya tentu saja pada ketentuan tentang perolehan kursi partai politik dan calon terpilih, yang akan dijabarkan oleh KPU.

Perpu menandai dua kali ini, jelas mengacaukan jargon “pilih satu kali dengan tanda centang” yang dilakukan oleh KPU. Memang kampanye pilih satu kali itu belum masif. KPU selalu bilang, dana belum turun. Perpu menandai dua kali ini sekaligus membenarkan keterlambatan sosialisasi.

Jadi, jangan salahkan KPU saja, kalau nanti banyak suara yang tidak sah akibat pemilih tidak tahu persis harus memberi tanda apa, berapa, dan di mana letaknya pada surat suara nanti. Pemilu tinggal 44 hari lagi, namun soal tanda pemberian suara belum jelas juga. Inilah satu dari banyak ironi yang terjadi dalam Pemilu 2009. ( diks / iy )

Sketsa Pemilu 2009

2009-03-03T00:44:00.000-08:00

Selasa, 03/03/2009 15:30 WIB

Didik Supriyanto - detikPemilu

Jakarta - Sketsa Pemilu 2009
Kesulitan Teknis yang Tak Terbayangkan

Perpu pengubahan DPT dan penandaan dua kali sudah diteken presiden. DPR juga tak mempermasalahkannya. Yang tak terbayangkan adalah penerapannya di lapangan pada hari pemungutan suara nanti.

Sebetulnya KPU sudah lama mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang bisa digunakan untuk mengubah daftar pemilih tetap (DPT). Mengapa DPT harus diubah kembali?

Alasannya, KPU menerima laporan dari berbagai daerah, bahwa terdapat ribuan pemilih yang sudah didaftar oleh KPU daerah, namun nama-nama mereka tidak masuk DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Singkatnya, KPU daerah tidak beres menjalankan pendaftaran pemilih, sehingga DPT kacau. Suatu hal yang sebenarnya sudah sering diingatkan oleh pemantau.

Untuk menebus dosa, maka tanpa malu KPU meminta pemerintah untuk mengeluarkan Perpu, sekitar akhir tahun lalu. Namun mendengar kritik keras pemantau, KPU sempat ragu akan usulan tersebut. Seorang anggota KPU sempat mengatakan, pihaknya mencabut usulan tersebut.

Namun pemerintah toh tetap menerbitkan Perpu untuk mengubah DPT. Dalihnya, demi menyelamatkan suara rakyat. Jangan hanya karena kesalahan teknis, nama pemilih yang tak masuk DPT tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab, ketentuan lain di UU No 10/2008 menegaskan, hanya warga negara yang namanya masuk dalam DPT-lah yang bisa menggunakan hak pilih.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana implementasi Perpu tersebut di lapangan. Tentu tidak sulit buat KPU atau KPU daerah untuk memasukkan nama-nama pemilih yang belum masuk DPT (lama) ke DPT baru. Ini hanya soal menggabungkan data melalui komputer, lalu diprint dan diteken.

Yang rumit sebetulnya adalah bagaimana nama-nama pemilih yang sudah masuk dalam DPT itu mendapat jaminan bisa menggunakan hak pilihnya. Ini penting, sebab, surat suara sudah telanjur dicetak dan dikirimkan ke daerah-daerah.

Persoalan pertama, KPU harus mengidentifikasi daerah-daerah mana yang harus ditambah surat suaranya akibat dari DPT baru. Ini bukan pekerjaan gampang di tengah waktu yang mepet karena staf KPU harus memelototi penambahan pemilih yang tersebar di 1.600-an daerah pemilihan. Sebab, surat suara dicetak sesuai dengan jumlah daerah pemilihan.

Persoalan kedua, KPU harus menyediakan dana tambahan untuk mencetak surat suara. Mungkin hal ini sudah dicadangkan. Tapi masalahnya adalah apakah percetakan mau mencetak surat suara tambahan dengan harga lama. Bagaimana juga pengirimannya?

Ini penting karena mencetak dengan jumlah besar tentu akan lebih murah (harga lama), jika dibandingkan harus mencetak dalam jumlah sedikit. Ilustrasinya, jika di satu daerah pemilih ada tambahan 100 pemilih, tentu tidak efesien buat percetakan untuk mencetak 100 surat suara. Katakanlah percetakan mau mencentak surat suara tambahan, lalu bagaimana mengirimnya? Cukup waktukah, mengingat hari pemilu tinggal 30 hari lagi?

Mungkin implikasi Perpu pengubahan DPT ini hanya rumit di atas kertas. Kenyataannya barangkali tidak rumit-rumit amat. Toh di kepala setiap terbetik pikiran: tidak semua pemilih akan hadir di TPS nati, jadi kekurangan surat suara tidak perlu dirisaukan. Apakah anggota dan staf KPU juga berpikiran demikian?

* Didik Supriyanto adalah Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
( diks / nrl )

Kekuatan di Balik Para Calon Pres dan Wapres

2009-03-01T20:29:00.000-08:00

Senin, 2 Maret 2009 | 01:26 WIB

Oleh Toto Suryaning Tyas

Empat puluh hari menjelang Pemilu Anggota legislatif, pengerucutan popularitas terhadap calon presiden makin terbentuk, yang berimbas pula kepada popularitas partai politik pengusungnya. Namun, komposisi kekuatan politik tampak cenderung kembali kepada pola Pemilu 2004.

Berbagai manuver politik yang dilakukan kalangan politisi tampaknya berujung pada komposisi tingkat kesukaan publik kepada pilihan calon presiden dan wakil presiden yang serupa, bahkan cenderung terjadi pengulangan. Elite politik yang muncul dalam benak publik merupakan nama-nama yang pernah berkuasa dan memiliki basis dukungan politik mapan.

Sejauh ini, bagi publik perkotaan, sebagaimana tercermin dalam jajak pendapat ini, nama Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Sultan Hamengku Buwono (HB) X masih menjadi tokoh yang dinominasikan menjadi unggulan dalam pemilu presiden mendatang. Kemunculan beberapa tokoh partai politik maupun mantan petinggi militer, seperti M Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, maupun Wiranto dan Prabowo, masih jauh terpaut dukungan respondennya (lihat tabel).

Jika dibandingkan dengan komposisi menjelang Pemilu 2004, kemunculan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati, dan Sultan HB X bahkan mencerminkan komposisi urutan popularitas dan tingkat kesukaan yang relatif sama. Posisi pertama ditempati SBY, sementara berikutnya oleh Megawati dan Sultan HB X. Panggung politik tampaknya belum mampu direbut oleh calon alternatif dan independen yang belakangan ini gencar melakukan promosi, baik melalui iklan maupun melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti halnya referensi publik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), dalam pemilihan presiden/wakil presiden (Pilpres) pun latar belakang parpol pengusung calon presiden (capres) cenderung jadi pertimbangan kedua responden. Yang menonjol justru aspek kepribadian dan kemampuan kandidat. Bagian terbesar responden (82,1 persen) lebih memperhitungkan kepribadian, kemudian dukungan parpol 9,5 persen dan 7,3 persen aspek ideologis (etnis dan agama).

Pasangan Capres

Kunjungan politik Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minggu lalu menjadi sinyal kuat semakin seriusnya parpol pemenang Pemilu 2004 itu untuk meluaskan kemungkinan koalisi. Hal ini mirip dengan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) P yang aktif menjalin komunikasi dengan elite parpol untuk menjaring koalisi permanen menghadapi pemilu.

Komposisi koalisi maupun pasangan capres/wapres yang akhir-akhir ini banyak dilakukan elite politik diharapkan bisa mengubah pandangan konstituen di akar rumput untuk memberikan pilihan suaranya nanti. Namun, sebagaimana fenomena dalam preferensi presiden, komposisi dalam pasangan capres dan wapres ini ternyata cenderung kembali kepada pola pada Pemilu 2004.

Saat ini ramai pula wacana nama pasangan untuk dikandidatkan menjadi capres/wapres. Sulit dihindari kecenderungan memilih pasangan capres/wapres yang disukai responden terkait erat dengan tingkat kesukaan responden terhadap presiden yang bakal dipilih dalam pilpres mendatang.

Dari jawaban responden, nama yang dominan muncul adalah jajaran elite yang memiliki basis dukungan politik yang mapan maupun mampu tetap eksis dalam pembicaraan politik. Namun yang menarik dari komposisi yang muncul, Sultan HB X menjadi tokoh yang menaikkan popularitas tertinggi bagi siapapun pasangannya.

Bahkan, popularitas pasangan SBY-Sultan HB X melebihi SBY-Jusuf Kalla (JK), seandainya mereka maju sebagai pasangan capres/wapres. Demikian juga, seandainya Megawati dan Sultan HB X berpasangan, tampak mampu mengalahkan popularitas SBY dengan siapapun pasangannya (lihat tabel).

Meski demikian, jika dilihat lebih rinci, responden kota Padang, Manado, Makassar, dan Jayapura memang cenderung memilih pasangan SBY-JK ketimbang SBY-Sultan HB X. Demikian juga dukungan kepada komposisi SBY-Hidayat Nur wahid tampak cukup kuat di Jakarta, Yogyakarta, dan Medan. Di tiga kota itu komposisi pasangan SBY-Hidayat bersaing kuat dengan komposisi pasangan SBY-Sultan HB X.

Jargon politik

Memasuki musim kampanye parpol saat ini, sulit dihindari terjadi perang iklan dan jargon politik antarkandidat. "Perang" pernyataan dan label sebagaimana terjadi antara SBY dan Megawati sebenarnya menjadi sebuah jalur kampanye untuk tetap menegaskan eksistensi politik para kandidat. Sulit dimungkiri, cara menarik perhatian publik melalui "jual-beli" jargon dan ide semacam ini terbukti cukup efektif menarik perhatian yang tampak dari ”bertengger”nya popularitas elite politik.

Efektifitas semacam ini juga berhasil dijalankan parpol yang aktif menampakkan keberadaannya di mata publik. Menguatnya pamor partai baru, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang giat menegaskan jalur pandangan politiknya melalui iklan tampak meningkat. Pamor ini mampu melampaui tingkat keterpilihan di mata responden. Dalam jajak pendapat ini, meski hanya 2,5 persen responden yang menyatakan akan memilih Gerindra. Namun, pamor Gerindra hampir menyamai Golkar dan PDI-P. Partai ini dipercaya responden bakal membawa perubahan di negeri ini.

POLITIKA

2009-02-27T16:02:00.000-08:00

Sengatan Kalajengking

Sabtu, 28 Februari 2009 | 00:10 WIB

BUDIARTO SHAMBAZY

Seperti beberapa kali saya kemukakan, Jusuf Kalla akhirnya mencalonkan diri jadi presiden. JK orang paling berkuasa karena selain Wakil Presiden ia juga Ketua Umum Golkar, partai pemenang Pemilu 2004.

Dalam tataran wacana ia dianggap cawapres yang terpopuler yang ditaksir tiap capres. Jangan lupa, ia satu-satunya capres yang menjalin tali silaturahim yang akrab dengan semua capres/cawapres.

JK melancarkan manuver ”Kejutan Februari”. Jika diibaratkan sepak bola, manuver ini sebuah set-piece yang memukau dan menghasilkan gol.

Manuver ini menaikkan animo penonton yang jemu dengan pertandingan yang membosankan. Anggap saja Kejutan Februari ini sebagai ”paket stimulus” yang berupaya menghindari rakyat dari krisis kepercayaan pada politik.

Kejutan Februari menjadi kesempatan bagi capres-capres lain untuk ambil napas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, tentu saja mempunyai sederet nama cawapres alternatif selain JK.

Andaikan PDI-P mengalahkan Golkar, misalnya, capres Megawati Soekarnoputri mungkin saja meminang JK. Jika PDI-P berada di urutan kedua, Golkar pun sebagai pemenang tetap berpeluang menjodohkan JK dengan cawapres dari ”Moncong Putih”.

Selain menyimpan opsi Koalisi Kebangsaan, JK tak mustahil memilih cawapres-cawapres lain, seperti Sultan Hamengku Buwono X, Wiranto, atau Prabowo Subianto. Bagaimanapun, mereka sama-sama dibesarkan Golkar.

Golkar memang ibarat pohon beringin rindang yang menaungi tukang cukur, penjual jamu, pejalan kaki, sampai peramal. Sekali lagi terbukti bahwa Golkar, sebagai partai kawakan dan warisan Orde Baru (bersama PDI dan PPP), ”is still alive and kicking”.

Beberapa tahun terakhir ini sering muncul gejala ”ganyang partai” yang dilancarkan berbagai kalangan masyarakat yang kehilangan rasa percaya terhadap politik, partai, dan politisi. Nah, Kejutan Februari mengobati kekecewaan itu.

Mengapa? Sebab, Kejutan Februari setidaknya menjadi ”head turner” (daya tarik) yang memaksa rakyat pemilih kembali menolehkan kepala.

Semoga saja makin banyak yang sadar bahwa tak seorang pun yang mampu menghindar dari politik yang telah dimulai dari rumah, lingkungan, kantor, sampai negara. Seperti salah satu ucapan Bung Karno yang terkenal, ”politik adalah panglima”.

Dan, hidup juga membutuhkan loyalitas, termasuk kesetiaan kepada partai. JK, Megawati, Wiranto, dan ketua-ketua umum partai lain sudah menunjukkan loyalitas dengan menjadi capres partai masing-masing.

Begitulah yang ideal, yakni ketua umumlah yang selayaknya dicalonkan partai sebagai presiden. Posisi ketua umum partai tak kalah gengsi dibandingkan dengan seorang CEO karena ia mengatur napas ribuan orang, mulai dari pengurus/anggota di pusat sampai ke ranting.

Itulah sebabnya mengapa Wiranto dan Prabowo mendirikan partai dulu—Hanura dan Gerindra—baru mencalonkan diri sebagai presiden. Jika Anda mau menyopir, belilah dulu motor atau mobil—bukan motor-motoran atau mobil-mobilan.

Dan, politik adalah ideologi, politisi, program, AD/ART, kongres, anggota, dan massa. Itu sebabnya saya senang uji materi capres independen akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Semakin banyak warga prihatin dengan ”hobi baru” sebagian kalangan yang gemar mengujimaterikan pasal-pasal pada UUD ’45. Amandemen mungkin memang diperlukan, tetapi tampaknya sudah agak kebablasan.

Tak tertutup kemungkinan caleg dan capres independen di negeri justru berpotensi menjadi tiran. Mereka abai kepada ideologi, enggan mendirikan partai, tak berani mematuhi aturan dalam bentuk AD/ART, ogah melakukan rekrutmen atau regenerasi, dan seterusnya.

Ke mana pemilih mereka yang kecewa mau menyampaikan aspirasi? Ibaratnya, rakyat akan ”mépé” alias memprotes sang raja independen dengan cara bertelanjang dada di depan istana di bawah sengatan Matahari.

Sekali lagi, Kejutan Februari momentum bagi partai untuk meningkatkan trust rakyat terhadap partai. Para politisi setidaknya dapat berkilah persoalan inkompetensi bukan hanya terjadi di dunia politik, tetapi juga telah mewabah ke hampir semua profesi.

Kejutan Februari yang dilancarkan JK membuka kans yang relatif sama rata besarnya untuk semua capres untuk pilpres putaran pertama yang berlangsung Juli nanti. Sebentar lagi akan terbukti tak ada capres yang favorit dan, sebaliknya, tak ada juga yang underdog.

Tentu saja pendapat ini berbeda dengan hasil jajak pendapat-jajak pendapat belakangan ini. Saya tetap percaya pada teori-teori kampanye di Barat yang mengatakan ”jangan mau diperdayakan oleh hasil polling”.

Bisa diperkirakan Kejutan Oktober memaksa tiap capres meninjau ulang strategi agar lolos ke final pilpres putaran kedua. Sekali lagi, sebagai Wapres dan Ketua Umum Golkar, kans JK belum tentu lebih kecil dibandingkan dengan capres-capres lain.

Kejutan Oktober ala JK ibarat ”Sengatan Kalajengking”. Racun kalajengking menimbulkan rasa sakit kayak dibakar api, membuat mata kabur, dan melemaskan otot-otot.

Secara psikologis, korban sengatan jadi makin sensitif, mudah panik, dan hiperaktif. Tetapi, jangan khawatir, tak banyak korban yang menemui ajal gara-gara sengatan kalajengking.

Pemilu 2009

2009-02-27T03:44:00.000-08:00

Presiden Tanda Tangani Perpu No 1/2009

Jumat, 27 Februari 2009 | 00:19 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (26/2), menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perpu ditandatangani dengan semangat menyelamatkan suara rakyat dan menyukseskan Pemilu 2009.

”Setelah perpu ditandatangani, pemerintah akan meminta persetujuan DPR. Untuk mendapat persetujuan itu, pemerintah optimistis karena dua semangat dasar, yaitu menyelamatkan suara rakyat dan menyukseskan Pemilu 2009. Semua partai politik pasti mendukung dua semangat itu,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana di Jakarta, Kamis (26/2).

Menurut Denny, perpu itu mengatur perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT), seperti yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan penandaan surat suara lebih dari satu kali, seperti hasil rapat semua pihak yang terkait dengan pemilu di Istana Negara, awal Januari 2009. Perpu dibuat setelah melihat perkembangan persiapan pelaksanaan Pemilu 2009 dan hasil sejumlah simulasi yang dilakukan.

”Perbaikan rekapitulasi itu tak akan menambah jumlah DPT. Aturan ini memungkinkan pemilih terdaftar yang tak terekapitulasi bisa terekap dan dapat menggunakan hak suaranya. Perpu ini untuk memperbaiki rekapitulasi. Untuk perbaikan itu, KPU membutuhkan dasar hukum agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Denny.

Menurut dia, perbaikan rekapitulasi diperlukan karena adanya perbedaan data rekapitulasi antara Departemen Dalam Negeri dan KPU.

Sebelum Maret 2009

Dalam diskusi terbatas di harian Kompas, Kamis, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan berharap perpu tentang penandaan surat suara boleh dua kali dan perbaikan DPT bisa keluar pekan ini. Dengan demikian, perpu itu dapat diserahkan dan dibahas DPR sebelum masa reses yang dimulai 3 Maret 2009.

Ketua KPU menambahkan, sebenarnya, jika sampai akhir Februari Perpu tentang Perubahan UU No 10/2008 belum keluar, KPU tak akan meminta lagi perpu itu dikeluarkan. KPU yakin pemilu akan berlangsung dengan sukses karena persiapan sudah dilakukan sebaik-baiknya.

Namun, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw menyayangkan pemerintah tak menerbitkan perpu untuk masalah yang lebih urgen dan dibutuhkan KPU, yakni terkait penetapan calon anggota legislatif terpilih dengan suara terbanyak. KPU bisa segera mengeluarkan peraturan.

”Jadi, KPU tak usah ragu-ragu. KPU termasuk sebagai pembuat regulasi pemilu meski peraturan KPU belum ada dalam hierarki peraturan hukum,” kata Jeirry.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, perpu yang dikeluarkan Presiden bukan untuk tujuan curang. ”Kita hendaklah berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif, pemilu tidak jalan-jalan karena akan berpikir kotak suaranya dicuri dan sebagainya,” katanya. Perpu itu dibuat berdasarkan hasil simulasi pemilu. (inu/ina/har/tra)

Cerita Para Caleg

2009-02-25T22:49:00.001-08:00

Susahnya Melawan Politik Uang Saat Kampanye

Kamis, 26 Februari 2009 | 00:12 WIB

Mohammad Hilmi Faiq

”Ayo kita berhenti menjadi masyarakat yang oon. Kampanye bukan untuk bagi-bagi duit atau sembako. Jangan mau nasib kita selama lima tahun diganti dengan 2 kilogram beras,” kata Rieke Diah Pitaloka saat berkampanye dialogis, Selasa (24/2).

Ia tengah berdialog dengan warga Kampung Cicocok, Kelurahan Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan belum kering rasanya bibir Rieke mengatakan kalimat antipolitik uang itu. Namun, ketika dialog terjadi, beberapa warga memberondongnya dengan sindiran ini, ”Yang mencalonkan diri kan bukan spanduk, tapi orang. Masa tidak punya duit.”

Warga bercerita, setiap menjelang hari pencoblosan, banyak juru kampanye yang mendatangi warga dan memberikan bahan kebutuhan pokok maupun uang. Ini lumrah dan memang ditunggu warga.

Itulah salah satu kendala yang dihadapi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belasan, bahkan puluhan, proposal permintaan sumbangan juga selalu disodorkan warga kepada Rieke di hampir setiap kampanyenya.

Namun, Rieke berketetapan untuk tidak memberikan uang kepada warga dalam setiap kampanye. Kepada warga, Rieke mengatakan, yang berwenang memberikan bantuan uang maupun bahan kebutuhan pokok adalah Departemen Sosial, bukan caleg seperti dirinya.

”Sekali diberi uang, yang menyerahkan proposal mungkin akan semakin banyak. Sekarang ini, selain ada politisi busuk, juga ada pemilih busuk yang selalu minta amplop,” ungkap Rieke.

Dedy Djamaludin Malik, caleg dari Partai Amanat Nasional nomor 1 di Daerah Pemilihan II Jabar, merasakan juga betapa sulitnya memerangi politik uang. ”Sampai saat ini masih ada caleg yang belum pernah turun lapangan dan hanya uangnya yang datang,” kata Dedy.

Untuk memerangi politik uang, Dedy menerapkan strategi pengobatan gratis dan asuransi jiwa, bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi. Dengan modal Rp 500 juta, sedikitnya 70.000 warga di 46 kecamatan telah dia daftarkan sebagai nasabah asuransi jiwa. Sampai saat ini sudah 123 orang yang meninggal dunia dan mendapat santunan. Dedy juga selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah keluarga orang yang meninggal itu.

Berbeda dengan Dedy dan Rieke, Ferry Mursyidan Baldan, caleg dari Partai Golkar untuk Dapil II Jabar, memberi ilustrasi singkat strateginya yang berpola pikir ”matematis”. Karena nomor parpolnya 23 dan nomor urutnya 5, ”jadi saya meminta warga mengingat dua tambah tiga sama dengan lima. Kalau sudah tahu parpol saya warna kuning, tinggal mencari nomor urutnya,” kata Ferry di Bandung.

Rieke merasa perlu mengingatkan warga agar tidak memilih caleg yang membagikan uang. Sebab, merekalah yang menyengsarakan rakyat ketika berkuasa karena cenderung berupaya balik modal.

Sebagai caleg yang berada di Dapil II Jabar (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat), setiap hari ia mendatangi tujuh sampai sepuluh titik kampanye yang didominasi warga kelas menengah ke bawah.

Tidak mudah bagi Rieke memberikan pengertian kepada warga tentang substansi politik uang berikut dampaknya selama lima tahun ke depan bagi nasib rakyat.

Akan tetapi, Rieke meyakini, bila ini dilakukan secara konsisten, akan berdampak. ”Warga yang sudah paham bahwa saya tidak memberi uang biasanya mereka tidak menyodorkan proposal, tapi menitipkan pesan agar harga sembako dan BBM tidak dinaikkan lagi. Bagi saya, apa yang mereka titipkan ini lebih membangun,” paparnya.

Untuk menunjukkan keseriusannya sebagai caleg, Rieke membuktikan kepada warga dengan membantu mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga, maupun akta kelahiran. Selain itu, dia juga menyumbangkan buku bacaan untuk warga. Tujuannya, kalaupun Rieke tidak terpilih, dia ingin meninggalkan jejak nyata bagi warga.

Dengan memberikan asuransi, Dedy ingin menunjukkan kepada warga bahwa caleg mampu memberikan bukti bahkan sebelum dia terpilih sebagai wakil rakyat bahwa caleg juga membantu. Mitos yang mengatakan caleg hanya datang menjelang pemilu, akan terpatahkan. Sebab, meski nanti terpilih sebagai anggota DPR, Dedy akan tetap berkunjung manakala ada nasabah asuransi yang meninggal dunia.

Sistem ini memudahkan Dedy tetap menjaga hubungannya dengan konstituen. ”Bila saya mencalonkan lagi pada tahun 2014, saya tidak perlu capek membangun basis massa. Mereka sudah terbina karena ada komunikasi yang intensif antara saya dan warga,” ujarnya.

Meski demikian, masih ada beberapa konstituen Dedy yang tergoda dengan rayuan politik uang. Sebab, sebagian masyarakat lebih memilih bukti nyata seketika daripada harus menunggu lama. Apalagi menunggu sampai meninggal dunia. ”Jadi, politik uang masih menjadi musuh besar,” ujar Dedy.

Radon (47), penjual siomay di Jalan Garut, Bandung, mengatakan, sangat wajar kalau warga meminta uang ke para caleg. Soalnya, para caleg tak akan mencalonkan diri kalau tidak punya uang. Di samping itu, kalau para caleg berkuasa, uang rakyat juga yang diambil mereka.

”Terus begini, kalau, misalnya, saya diajak ramai-ramai berkampanye terus tidak dikasih uang, siapa yang memberi makan anak istri saya. Kalau ikut kampanye, kan harus libur jualan,” papar Radon.

Hal senada diungkapkan Atang (38), tukang tambal ban di Jalan LL RE Martadinata, Bandung. Baginya, kalau ingin sama-sama menguntungkan, caleg harus membagi-bagikan duit kepada rakyat. ”Jangan hanya ingin dipilih tanpa berkorban,” katanya.

Selain politik uang, kendala lain yang tak kalah serius adalah pemahaman masyarakat tentang pemilihan legislatif itu sendiri. Banyak calon pemilih tidak memahami cara memilih ataupun mengenali caleg.

Untuk mengatasi hal itu, Dedy dan tim suksesnya mencetak 200.000 lembar kartu ukuran A3 sebagai alat simulasi pemilihan. Di kartu itu tertera nama dan nomor urut Dedy agar warga mudah mengingatnya. Untuk memperkuat ingatan warga, Dedy membagikan 200.000 lembar kartu nama lengkap dengan nomor urut caleg.

Rieke memilih mendatangi warga dari pintu ke pintu untuk menyosialisasikan nomor urutnya. Ia meyakinkan warga bahwa perempuan perlu didukung untuk memperjuangkan hak- hak perempuan. Apalagi saat ini ia sedang hamil 38 minggu.

Ini ia jadikan bukti, perempuan seperti dirinya juga berjuang keras untuk meraih apa yang diinginkan....

Caleg Terpilih

2009-02-25T22:47:00.000-08:00

Potensi Sengketa Caleg di Pemilu Sangat Besar

Kamis, 26 Februari 2009 | 00:10 WIB

Jakarta, Kompas - Kemungkinan terjadi sengketa seusai penetapan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu 2009 sangat besar. Pemerintah berubah pikiran untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary seusai menerima delegasi parlemen Uni Eropa di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (25/2). ”Kami di KPU berpendapat, penetapan caleg terpilih semestinya memiliki kekuatan hukum yang tak bisa dipolitisasi lagi. Di sinilah intinya pemilu,” tuturnya.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Menteri Dalam Negeri, Selasa malam, Mendagri Mardiyanto menuturkan, perpu yang disiapkan pemerintah hanya terkait perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) dan penandaan surat suara lebih dari sekali.

Cukup oleh KPU

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kata Mardiyanto, penetapan caleg terpilih cukup dilakukan KPU. Hal tersebut sesuai dengan penegasan MK dalam surat tertanggal 23 Januari 2009 kepada KPU.

Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan, mengharapkan pelaksanaan putusan MK cukup dituangkan dalam peraturan KPU dan tidak perlu menggunakan perpu. Dengan demikian, tidak ada kesan kondisi darurat dalam pemilu.

Menurut Hafiz, Pasal 214 UU No 10/2008 dibatalkan secara keseluruhan. Kendati ada Pasal 213 yang menyatakan penetapan caleg terpilih dilakukan KPU, mekanismenya diatur dalam Pasal 214 yang dibatalkan MK. KPU tak berwenang membuat UU.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana di Jakarta, Rabu, menuturkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Perpu tentang Perubahan atas UU No 10/2008. Perpu itu dikeluarkan untuk menyelamatkan suara rakyat dalam pemilu.

”Proses di Depdagri sudah selesai dan ada di Sekretariat Negara, lalu ke Presiden. Insya Allah, kalau di Presiden tidak butuh waktu lama lagi untuk ditandatangani,” ujar Denny.

Menurut Denny, apa yang diatur perpu itu adalah implementasi kesepakatan penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah di Istana Negara, Januari lalu.

Hafiz menambahkan, bila gugatan diajukan terhadap hasil pemilu legislatif, prosesnya bisa diselesaikan 30 hari. Namun, terkait masalah kewenangan, gugatan itu bisa berlarut-larut dan mengganggu jadwal pemilu presiden.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, Rabu di Jakarta, menilai, pemerintah harus tegas dan segera menerbitkan perpu. Penentuan caleg terpilih sangat menentukan keberhasilan pemilu, yang kini waktunya kian mepet.

Anggota KPU, Andi Nurpati, menambahkan, selama ini banyak caleg salah paham dengan putusan MK tentang keterpilihan berdasarkan suara terbanyak. Bila sistem mayoritas seperti pada pemilihan anggota DPD, calon dengan suara terbanyak akan terpilih. Namun, untuk calon DPR perlu dilihat dulu perolehan kursi partai politiknya sebelum menentukan caleg terpilih.

Pemutakhiran ulang

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, masih terjadi perdebatan mengenai perlu tidaknya DPT direvisi. Ferry, misalnya, mengkhawatirkan, apabila revisi DPT dilakukan untuk mengakomodasi pemilih potensial yang belum terdaftar, hal itu akan terus berlangsung hingga hari pemungutan suara.

Oleh karena itu, Hafiz menuturkan, revisi DPT hanya dilakukan untuk memasukkan nama pemilih yang terdaftar, tetapi belum ditetapkan dalam DPT. Tidak akan ada lagi pemutakhiran data pemilih. Perbaikan diperlukan karena tanpa revisi, KPU tidak bisa menambah surat suara. Masyarakat yang merasa sebagai pemilih pun akan memprotes.

>newarea 1

Menurut Mardiyanto, kedua perpu yang akan dikeluarkan pemerintah itu diharapkan bisa dikirimkan kepada DPR dan dibahas pada rapat paripurna terakhir sebelum reses, 3 Maret 2009. (ina/inu)

Peta Politik Sulawesi Selatan

2009-02-23T05:15:00.000-08:00

Ancaman Paceklik di Lumbung Politik

Senin, 23 Februari 2009 | 00:40 WIB

GIANIE

Penguasaan Golkar di Sulawesi Selatan telah berurat akar hingga ke seluruh pelosok. Di tengah kecenderungan penurunan suara pemilu terakhir, masihkah wilayah ini menjadi lumbung yang selalu surplus?

Hasil Pemilihan Umum 2004 dan dinamika pemilihan kepala daerah empat tahun terakhir di Sulawesi Selatan menjadi cerminan sekaligus umpan balik bagi Partai Golkar untuk mengoreksi posisinya dalam peta Pemilu 2009 ini. Mengapa demikian? Selama Golkar merajai Sulsel, tahun 2004 menjadi tahun yang kelam. Ia memang masih unggul, tetapi hanya mampu mengumpulkan 44 persen suara. Angka ini turun drastis dibandingkan dengan hasil Pemilu 1999, yaitu saat partai ini masih mampu meraup dua pertiga dari total suara yang diperebutkan.

Ironisnya, penurunan suara di Sulsel terjadi pada saat Golkar secara nasional mulai bangkit kembali dan menjadi pemenang nasional Pemilu 2004. Apalagi merunut masa-masa sebelumnya, wilayah lumbung padi nasional ini juga kerap menjadi lumbung suara Golkar. Wilayah ini kerap memberikan kontribusi besar bagi suara Golkar secara nasional, termasuk saat dukungan terhadap Golkar melorot drastis di provinsi-provinsi lainnya.

Kejayaan Golkar di wilayah ini dimulai sejak Pemilu 1971. Tidak ada satu pun kekuatan ideologi partai yang mampu mengatasi sepak terjang Golkar di wilayah ini. Puncak perolehan suara Golkar pada Pemilu 1987. Tahun 1987 itu Golkar memperoleh 92 persen suara, meminggirkan PPP yang hanya mampu meraih 6 persen suara dan PDI dengan 1 persen suara saja.

Lima tahun berikutnya, perolehan suara Golkar menurun tipis menjadi 89 persen. Penurunan tersebut kemudian ditebus pada Pemilu 1997 dengan meraup 91 persen suara. Sampai di sini laju peningkatan suara seolah terhenti. Tren penurunan lebih menonjol terjadi. Sistem multipartai yang kemudian dianut Indonesia dan agresivitas partai-partai baru kala itu memberi andil pelemahan denyut nadi Golkar di Sulsel.

Makin tergerus

Gambaran pelemahan kekuatan Golkar di Sulsel tidak berhenti dalam ajang kontestasi politik nasional. Pupusnya pengaruh semakin tampak dari hasil pilkada secara langsung seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi yang sudah terselenggara dalam empat tahun terakhir.

Dari 23 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pilkada, tak semua wilayah dimenangi pasangan yang diusung partai ini. Mereka hanya mampu memenangi 13 kabupaten/kota. Bagian terbesar, 10 kabupaten dan kota, dimenangi partai ini harus dengan berkoalisi bersama partai politik lain. Dari sejumlah itu, hanya tiga daerah, yaitu Maros, Takalar, dan Kota Parepare yang tergolong solid, lantaran dimenangi tanpa berkoalisi dengan partai politik lain.

Hilangnya penguasaan Golkar di 10 wilayah Sulsel tidak dapat dipandang remeh, lantaran terjadi juga di daerah yang selama ini loyal. Kabupaten Wajo, misalnya, selama pemilu konsisten menjadi kantong kekuasaan Golkar. Namun, pilkada kali ini direbut pasangan yang diajukan PAN dan Partai Sarikat Indonesia. Terlebih di wilayah seperti Tana Toraja yang memang selama pemilu era reformasi berkurang dukungannya kepada Golkar. Di Tana Toraja, kepala daerah terpilih diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Puncaknya, kekalahan dalam Pilkada Sulsel pada 2007 lalu, saat pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Golkar kalah dari pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Kebangsaan, PAN, PDI-P, dan PDS. Boleh dikatakan, berdasarkan pemetaan politik, saat ini penguasaan wilayah oleh Golkar di Sulsel lebih dominan di wilayah selatan dan tengah. Semakin ke atas atau ke utara, dominasi partai yang berlambang pohon beringin ini cenderung melemah.

Lintas budaya

Meskipun tren perolehan suara Golkar menurun dari pemilu ke pemilu, peluang Golkar menguasai Sulsel masih tergolong besar. Pasalnya, pengalaman menunjukkan bahwa pengaruh partai ini mampu menembus berbagai lapisan sosial, budaya, ataupun agama masyarakat. Dari sisi pengelompokan suku bangsa, misalnya, partai ini berkibar merata di empat wilayah etnis di Sulsel, yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar (sebelum Sulawesi Barat membentuk provinsi sendiri).

Kesolidan Golkar juga dapat dilihat dari masih kuatnya partai ini menyentuh dan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kebangsawanan di Sulsel. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Kausar Bailusy, mengungkapkan bahwa yang memimpin Golkar di Sulsel dominan adalah para bangsawan. Para bangsawan ini, ketika menduduki jabatan-jabatan strategis, akan dapat memengaruhi massa yang masih kuat menganut nilai-nilai lokal.

Tidak terhindarkan, dalam kultur masyarakat Sulsel yang masih agraris, pilihan-pilihan politik memang akan banyak dipengaruhi oleh faktor ketokohan. Figur tokoh yang dimaksud di sini baik itu seorang bangsawan maupun para pemilik lahan (tuan tanah) yang memberi penghidupan kepada orang banyak. ”Masyarakat Sulsel akan menganut paham-paham dari orang yang menjadi panutannya. Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya,” ujar Bailusy.

Di sisi lain, pengaruh Golkar pun terbukti mampu menembus perbedaan keyakinan beragama masyarakat. Fakta menunjukkan, masyarakat Sulsel mayoritas beragama Islam. Kondisi demikian sebenarnya menjadi amat potensial bagi penguasaan partai-partai bercorak keislaman.

Namun, fakta juga menunjukkan bahwa partai-partai bercorak keislaman tak mampu menguasai keseluruhan Sulsel. Memang, terjadi peningkatan perolehan suara PKS ataupun PAN dalam Pemilu 2004 lalu. Namun, peningkatan tersebut belum mampu mengubah peta penguasaan politik di wilayah ini, terlebih jika dibandingkan dengan kejayaan partai-partai bercorak keislaman pada masa lampau.

Kondisi yang sama juga terjadi pada upaya partai bercorak kekristenan menguasai kantong berbasis kekristenan di belahan utara Sulsel, yakni Tana Toraja dan sebagian wilayah Luwu. Meskipun saat Pemilu 1955 wilayah tersebut sempat dikuasai Partai Kristen Indonesia (Parkindo), hingga kini geliat partai bercorak kekristenan tak terlalu signifikan terlihat.

Kaitan agama dan perpolitikan bagi masyarakat Sulsel tampaknya tidak menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, wajar jika partai bercorak keislaman tidak dapat menguasai Sulsel, seperti halnya partai berbasis massa Kristen tidak dapat menguasai Tana Toraja.

Yang menjadi perekat paling kuat di Sulsel hingga dapat memengaruhi sebuah pilihan politik tampaknya pada kekuatan nilai budaya yang tertanam, baik kekuatan pengaruh nilai kebangsawanan maupun nilai-nilai tradisional yang melekat. Perekat inilah yang selama ini dan saat ini masih dimanfaatkan Golkar sebagai strategi pemenangan.

Hanya saja, persoalannya kini, saat kecenderungan penguasaan suara yang semakin terkikis, masih sedemikian kuatkah faktor semacam ini menahan laju penurunan atau bahkan mampu meningkatkan kembali suara penguasaan partai ini di Sulsel? Pemilu 2009 akan menguji kembali kekuatan tersebut.
(Gianie/ Litbang Kompas)

Pertarungan di Golkar

2009-02-21T16:09:00.000-08:00

Siapa Lebih Kuat

Sultan selalu memperoleh peringkat lebih baik dibanding Kalla untuk RI-1.

Jum'at, 20 Februari 2009, 19:26 WIB

Siswanto

VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam bursa calon presiden harus mengakui potensi Sri Sultan Hamengku Buwono X lebih kuat. Hal tersebut paling tidak terlihat dari lima survei, yang melibatkan kedua kader Golkar ini, dimana Sultan selalu memperoleh peringkat yang lebih baik dibandingkan Kalla.

Di bursa calon wakil presiden, giliran Sri Sultan harus menerima kenyataan Kalla lebih populer. Tiga survei yang mencari calon wakil presiden, selalu menempatkan Kalla lebih dipilih dibandingkan Sri Sultan.

Di luar hasil-hasil survei, secara internal elit partai Golkar juga terbelah menjadi beberapa faksi yang akhirnya mengerucut pada dua kelompok: pendukung Sultan dan pendukung Kalla. Perpecahan di tubuh Golkar ini, menurut berbagai kalangan, terjadi antara lain karena mengambangnya sikap Susilo Bambang Yudhoyono, terhadap Kalla dan Golkar

• VIVAnews

Pertarungan di Golkar

2009-02-21T16:07:00.001-08:00

Menakar Ulang Golkar

Ibarat menyiapkan parasut, Demokrat baru melirik Golkar bila tak tembus 20 persen.

Jum'at, 20 Februari 2009, 19:29 WIB

Edy Haryadi, Anggi Kusumadewi, Bayu Galih, Siswanto

Presiden SBY dan JK (ANTARA/Ali Anwar)

VIVAnews-PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono tampil agak tegang, saat menggelar jumpa pers di Cikeas, Rabu, pertengahan bulan Februari 2009. Sebelum angkat bicara, dia menatap sekeliling. Sorot matanya serius.

Di kanan kirinya ada sejumlah tokoh Partai Demokrat. Antara lain, Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Andi Mallarangeng, Ketua Umum Hadi Utomo, dan tokoh muda partai itu, Anas Urbaningrum. Yudhoyono rupanya ingin menjelaskan perkara penting.

Persoalan bermula dari mulut Achmad Mubarok. Ucapan Wakil Ketua Demokrat itu telah memancing kegusaran Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar, dan juga Wakil Presiden RI.

Sehari sebelumnya, dikutip sejumlah media massa, Mubarok setengah meledek menyatakan jika seandainya Partai Golkar pada Pemilu legislatif mendatang loyo dengan 2,5 persen suara, maka Demokrat tak akan lagi berkoalisi dengan Golkar.

Tentu, sodokan Mubarok itu membuat Jusuf Kalla panas telinganya. Pada pemilu lalu, Golkar adalah pemenang. Partai itu menyabet 21 persen suara.

Kalla pun memberi reaksi. “Jangan bermimpi Golkar mendapat dua persen,” kata Kalla. Nadanya terdengar marah.

Inilah agaknya membuat Yudhoyono tak nyaman. Kalla adalah rekan duetnya di pemerintahan. Tentu tak elok jika membiarkan dia meradang akibat pernyataan Mubarok.

Yudhoyono lalu menggelar jumpa pers itu. Intinya, dia meminta maaf atas pernyataan Mubarok. Yudhoyono mengaku sudah menegur kader utamanya itu. “Partai Demokrat tidak pernah mau meremehkan Partai Golkar,” ujar SBY.

***

Selesaikah perselisihan setelah jumpa pers di Cikeas? Agaknya belum. Kegeraman Kalla sepertinya tidak berdiri sendiri.

Sehari sebelum insiden “2,5 persen” itu, nama Kalla juga tak jadi perbicangan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat di arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, 8-9 Februari. Tak muncul bursa calon wakil presiden dari Demokrat.

Padahal, rapat sejenis di PDI Perjuangan sepekan sebelumnya, berlangsung meriah, dan memunculkan sekian nama calon wakil presiden (cawapres).

Padahal, Kalla sudah lama memberi sinyal. Menurut dia, Golkar tak akan menggelar konvensi calon presiden (capres). Dalam beberapa wawancara, Kalla juga mengatakan akan bersikap realistis. Tak masalah jadi cawapres, kata Kalla. Yang penting menang. Dari pada jadi capres, tapi kalah.

Namun, sinyal tadi rupanya tak ditangkap peserta Rapimnas Demokrat. Sejumlah ketua partai itu dari daerah, malah memilih tutup mulut soal calon wapres itu.

Menurut mereka, Rapimnas kali ini tak bicara siapa kelak wakil Susilo Bambang Yudhoyono, jago Demokrat untuk kembali ke kursi RI-1. Seluruh tenaga akan dikerahkan memenangkan pemilihan legislatif.
Achmad Mubarok, membenarkan pendapat para ketua DPD tadi. “Pak Kalla tidak dibahas di rapat,” ujarnya.

Tentu, Kalla jadi gerah. Kegeraman itu malah menjalar di partai Beringin. Mereka gusar, Demokrat tak melirik Kalla. Mungkin untuk membalas gertak, tokoh muda Golkar Priyo Budi Santoso mengusulkan Golkar mengajukan capres baru. Tujuannya: agar Golkar tak jadi ban serep. Alias selalu jadi orang nomor dua.

***

Tapi, Demokrat tampaknya tak terpengaruh. Siapa wakil Yudhoyono akan ditentukan nanti setelah pemilu legislatif. Artinya, setelah 9 April.
Demokrat memang sedang percaya diri. Target suara mereka pada Pemilu tahun ini cukup ambisius. Menurut Anas Urbaningrum, dalam prediksi tahun lalu, Demokrat hanya berani menargetkan 15 persen suara.

Tapi, setelah melihat hasil jajak pendapat dan perkembangan organisasi di daerah, Demokrat kini berani mematok target 20 persen suara. “Angka 20 persen tidak terlalu mewah,” kata Anas.

Pada Pemilu 2004, Demokrat sebagai partai baru hanya berhasil meraih 6 persen suara. Tapi, hasil jajak pendapat merekam popularitas partai itu luar biasa. Anas optimis, mereka akan menangguk 20 persen suara dalam Pemilu 2009.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, Mayjen (Purn.) Yahya Secawirya, suara partai mereka terus merangkak naik. Pada hasil jajak pendapat terakhir, Partai Demokrat bahkan sudah mengalahkan Golkar dan PDI Perjuangan.

Survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Desember 2008 misalnya, memperlihatkan Partai Demokrat dipilih 24,2 persen. Sementara PDI Perjuangan hanya dipilih 20,4 persen dan Partai Golkar hanya 15,7 persen.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan Desember juga memperoleh hasil serupa. Partai Demokrat di peringkat satu dengan perolehan 23,0 persen. PDI Perjuangan di peringkat dua dengan 17,1 persen. Dan, Golkar di peringkat tiga dengan 13,3 persen.

Hasil ini melonjak drastis dibanding survei Reform Institute pada Januari 2008. Pada saat itu, Partai Demokrat hanya meraih peringkat tiga dengan 8,3 persen, di bawah Golkar dengan 16,1 persen, dan PDI Perjuangan 19,3 persen.

***

Dengan prediksi suara gemuk begitu, Demokrat bisa bebas menentukan siapa wakil bagi SBY. Bila berhasil tembus 20 persen, maka partai itu tak perlu berkoalisi dengan partai lain mengajukan nama presiden dan wakil presiden.

Maka, tak heran, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mencuat di Rapimnas Demokrat itu. Dia dianggap menetri berprestasi, dan cocok sebagai calon wakil bagi Yudhoyono.

Tapi, Demokrat harus tetap bersikap hati-hati. Kalau gagal meraih 20 persen, maka mereka tetap perlu berkoalisi. Tentu, rekan seiring yang aman adalah Golkar.

Sebab, dua kali pemilu terakhir, Golkar rata-rata mencapai ambang batas 20 persen. Artinya, posisi SBY akan aman di parlemen, karena dijaga oleh kekuatan mayoritas di legislatif.

Taruhlah akan berkoalisi dengan Golkar, tapi siapakah calon wakil presiden yang akan dilirik? Sejumlah jajak pendapat menyimpulkan pasangan Yudhoyono-Kalla masih duet paten.

Tapi, Kalla bukan tak punya pesaing di tubuh Golkar. Sejumlah survei menunjukkan, dalam bursa RI-1, Kalla kalah tenar dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan selalu berada di peringkat ketiga setelah Yudhoyono dan Mega. Sementara Kalla terpeleset di peringkat bawah.

Dan persoalan kini kian kompleks, setelah Kalla secara terbuka menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden dari Partai Beringin. Salah-salah disikapi, duet SBY-JK bisa wassallam.

Pertarungan di Golkar

2009-02-21T16:03:00.000-08:00

Jangan Jual Murah Golkar untuk "Dagang Sapi"

Surya Paloh menilai soal pencalonan Jusuf Kalla masih sinyal, belum final.

Jum'at, 20 Februari 2009, 23:47 WIB

Siswanto

Surya Paloh (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews – Di jajaran elit Partai Golkar, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh dikenal sebagai salah satu pendukung Sultan Hamengku Buwono X. Alasannya antara lain, Golkar belum resmi memutuskan calon presiden.

Namun, hasil Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Kamis pekan lalu mengusulkan agar Jusuf Kalla maju sebagai calon presiden. Apa komentar Surya Paloh?

Berikut wawancara VIVAnews dengan Surya Paloh, dalam dua kesempatan, Selasa 17 Februari dan Jumat 20 Februari lalu.

DPD Golkar akhirnya mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Tanggapan Anda?

Itu menunjukkan sinyal yang sangat kuat bahwa para ketua DPD mendukung Pak Kalla.

Artinya?

Itu masih sinyal. Tapi memang keputusan akhir nanti.

Kelihatannya Anda sangat mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono X ?

Bagaimana mungkin Ketua Dewan Penasihat tidak mendukung anak buahnya yang ingin maju. Pak Sultan itu kan anggota dewan penasihat.

Tetapi nanti partai yang memutuskan secara resmi. Setelah itu saya akan meminta pendapatnya bagaimana setelah ada keputusan partai, apa masih bersedia maju, masih mentaati peraturan, masih mau disiplin.

Bagaimana peta kekuatan Golkar saat ini?

Dari gambaran yang saya dapatkan, sejauh ini Golkar optimis target perolehan suara di pemilihan legislatif 25 persen itu tidak berlebihan. Target itu harusnya tidak memberikan tingkat variabel di atas dan bawah. Ini suatu hal yang dapat mendorong keyakinan partai, dan juga konstituen.

Ada berapa faksi di Partai Golkar, siapa yang terkuat saat ini?

Pada dasarnya Golkar tidak kenal faksi. Dalam literatur perjalanan partai ini tidak ada yang namanya faksi-faksi. Jadi kalaupun ada yang mengatakan faksi di Golkar, itu hanya interpretasi yang salah dari opini publik.

Kalaupun ada benturan dari satu atau dua elit di tubuh organisasi ini, saya kira itu lazim terjadi. Bukan hanya di Golkar saja, di partai manapun juga begitu.

Tapi yang jelas, kami tidak ada faksi. Kalau seandainya ada faksi, tentu saja saya akan minta faksi itu dibubarkan. Karena itu hanya akan merusak organisasi. Jadi, siapa yang akan klaim sebagai pimpinan faksi atau anggota faksi, berarti mereka itu minta ditendang.

Bagaimana dengan kubu Jusuf Kalla dan Sri Sultan?

Tidak ada. Pak Sultan itu anggota dewan penasihat partai. Sepanjang saya ketahui koordinasi DPP dengan Dewan Penasihat tetap berjalan efektif.

Deklarasi Sultan sebagai calon presiden itu sangat wajar. Karena Golkar sendiri secara resmi belum mengumumkan calonnya. Jadi, sebelum diputuskan partai, Sultan bisa deklarasi. Sultan sebagai kader partai yang jadi calon presiden.
Jadi, secara moral, itu bisa diterima untuk sementara. Sampai ada keputusan dari DPP.

Soal calon presiden, sikap Golkar sebaiknya bagaimana?

Harus tetap percaya diri dan tidak menjual murah partai untuk praktek dagang sapi. Tetap konsisten pada apa yang diperjuangkan berdasarkan basis perjuangan Golkar.

Kapan calon presiden diumumkan secara resmi?

Pertama menunggu hasil pemilu legislatif. Apakah perolehan suara ini nanti signifikan atau tidak. Kan Partai Golkar ini sudah 44 tahun mengalami pasang surut, jatuh bangun. Dengan referensi pengalaman seperti itu, maka harus berpikir cerdas, arif, bijaksana, dan jujur untuk mencapai tujuannya.

Jadi sebelum membuat keputusan, menengok dulu referensi pengalaman dulu. Kalau hasilnya di pemilu bagus, pasti akan tentukan calon dari internal partai. Kalau tidak, ya, mendukung siapa yang terbaik, dari kalangan mana, golongan apa, yang bisa diajak kerja sama dengan Partai Golkar untuk membangun bangsa.

Pertarungan di Golkar

2009-02-21T15:45:00.000-08:00

Sarapan Politik di Rumah Kontrakan

Sekitar 31 propinsi dukung Kalla jadi Capres. Kubu Sultan mengklaim didukung 17 daerah.

Jum'at, 20 Februari 2009, 19:27 WIB

Ismoko Widjaya, Anggi Kusumadewi, Siswanto, Bayu Galih

Rakornas Golkar (Antara/Saptono)

Rapat itu berlangsung seru. Sejumlah petinggi Golkar daerah memaksa Jusuf Kalla menandatangan sebuah surat. Isu surat itu terang benderang. Sang ketua umum itu harus bersedia menjadi calon presiden. “Bapak harus tandatangan surat kesediaan jadi calon presiden,” kata seorang ketua Golkar daerah, sebagaimana dituturkan sumber Vivanews yang hadir dalam pertemuan itu.

Suasana agak tegang. Semua menunggu jawaban wakil presiden itu. “Tidak bisa,” jawab Kalla tegas. Kalla beralasan bahwa partai sudah menentukan mekanisme pemilihan calon presiden. Sejumlah pengurus daerah kecewa. “Masukan saja nama saya bulan Maret, lalu ditentukan bulan April,” kata Kalla.

Rapat itu berlangsung Kamis pekan ini. Didahului acara sarapan pagi. Banyak menu makanan yang disediakan di situ. Bertempat di rumah kontrakan Jusuf Kalla, yang letaknya persis di samping rumah dinas wakil presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Dikontrakan khusus untuk Sohilin Kalla, putra bungsu sang wakil presiden, rumah ini lebih sering digunakan sang ayah untuk urusan Golkar. Sejumlah 31 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar hadir di situ Kamis pagi itu.

Dua ketua yang absen dari sarapan politik ini adalah Ketua Golkar Gorontalo, Fadel Muhammad dan Ketua Golkar Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Tapi keduanya mengirim sekretaris pengurus daerah.

Malkan Amin, salah seorang ketua Golkar yang hadir dalam pertemuan itu, memastikan bahwa hampir semua ketua daerah itu mendesak Kalla bersedia menjadi calon presiden. Penjelasan Malkan diamini sejumlah pengurus daerah. “Seluruhnya mendukung Pak Kalla untuk maju,” kata Ketua Golkar Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus kepada VIVAnews.

Walau tidak secara tertulis, kata Malkan, dalam pertemuan itu secara lisan Kalla sudah menegaskan bersedia menjadi calon presiden. ”Kalau menolak nanti dia dicekik kader daerah,”kata Malkan berseloroh.

Setelah koor dukungan di rumah kontrakan itu, dukungan dari pengurus pusat juga menguat. “ Dukungan dari daerah itu tinggal diformalkan saja,” kata Agung Laksono,” Wakil Ketua Umum Golkar. Formalisasi dukungan itu, lanjutnya, dilakukan lewat mekanisme penjaringan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan partai.

Partai yang berkuasa sepanjang kekuasaan Soeharto itu, memang sudah menentukan tata cara pemilihan calon presiden atau wakil presiden. Nama sang kandidat dijaring dari daerah. Setelah nama terkumpul, lalu dilakukan survei publik. Hasil suvei dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus pada 23 April 2009. Rapat itulah yang menentukan siapa calon presiden.

*****

Tapi tidak gampang bagi Jusuf Kalla mendapatkan semua dukungan daerah. Sebab sejumlah daerah menyodorkan jagoan lain menjadi calon presiden. Para kandidat itu antara lain, Mantan Ketua Umum Akbar Tandjung, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Surya Paloh. Dari sejumlah nama itu,penantang Kalla yang paling kuat adalah Sri Sultan.

Dalam pertemuan di rumah kontrakan Kamis pagi itu,tidak semua pengurus daerah mendukung Kalla. Walau jumlahnya sedikit, sejumlah daerah lain cuma mendesak sang ketua umum agar partai segera menentukan calon presiden, bukan mendesak Kalla menjadi calon satu-satunya. “ Belum mengerucut pada satu nama,” kata Gandung Pardiman, Ketua Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga hadir dalam pertemuan itu.

Kaum Beringin Yogyakarta memang mendukung Sri Sultan sebagai calon presiden. “Calon kami pasti Sri Sultan” kata Gandung. Dia juga memastikan bahwa sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat(NTB), Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan mendukung Sultan menjadi calon presiden.

Selama ini kubu Sultan memang gencar merayu sejumlah daerah. Tanggal 23 Januari lalu, bersama Surya Paloh,Sultan berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pulang dari sana, Surya Paloh yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, menegaskan bahwa Sultan memiliki semua syarat yang harus dimiliki seorang calon presiden.

Gandung menegaskan bahwa kubu Sultan akan terus melakukan konsolidasi ke sejumlah daerah. Paling tidak, klaim Gandung, sekitar 17 pengurus propinsi akan mendukung Sultan.

Dukungan daerah yang agak terang benderang memang ditumpahkan untuk sang ketua umum, Jusuf Kalla. Selain Maluku Utara, Golkar Kalimantan Barat bulat mendukung Kalla. "Jusuf Kalla yang paling menguat,” kata Zulfadhli, Ketua Golkar Kalimantan Barat kepada VIVAnews.

Jusuf Kalla juga mendapat dukungan dari hampir semua propinsi yang masuk barisan Iramasuka (Irian, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan). Kelompok Iramasuka ini tenar saat mendukung B.J. Habibie sebagai calon presiden tahun 1999.

Ketua Golkar Papua, John Ibo menegaskan bahwa Kalla sangat prospektif untuk maju sebagai calon presiden. “Dia satu-satunya orang Indonesia dari bagian timur yang diberi kepercayaan,” kata John Ibo kepada VIVAnews.

Sejumlah pengurus Golkar di Jawa juga tegas mendukung Kalla maju menjadi calon presiden. “Kalau Ketua Umum bersedia untuk maju, maka Ketua Umum akan diprioritaskan,” tegas Ketua Golkar Jawa Tengah, Bambang Sadono kepada Vivanews.

Begitu juga dengan Golkar Jakarta. "Dari dulu kami mengajukan nama Kalla sebagai calon presiden,” kata Ketua Golkar Jakarta, Ade Surapriatna. Golkar Lampung justru paling terang-terangan menggadang Kalla sebagai calon presiden dari Golkar. Apapun pilihan yang ada, Lampung tetap mengusung Kalla sebagai kandidat yang layak menjadi calon presiden. "Kalau Lampung, sudah harga mati (untuk mencalonkan) ketua umum partai," Ketua Golkar Lampung, Alzier Dianis Thabranie.

*****
Peran pengurus daerah di Golkar memang diakui cukup besar. Itu karena Golkar tidak punya tokoh sentral seperti Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan dan Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat.

Distribusi kekuatan politiknya sampai di daerah. Bila penjaringan calon presiden partai lain ditentukan pusat, Golkar menjaring dari keinginan daerah.

Dan Jusuf Kalla, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, tahu betul pentingnya mengakomodasi perang Dewan Pimpinan Daerah(DPD). “Kalau diabaikan terus menerus akan melemahkan Golkar sendiri,” kata doktor politik itu.

Desakan sejumlah pengurus daerah dalam pertemuan di rumah kontrakan, Kamis pagi itu, mengubah peta politik Golkar dan mungkin peta politik pemilihan presiden 2009.

Jumat, 20 Februari 2009, Kalla menegaskan siap berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono,yang diusung Partai Demokrat. "Saya tidak pernah katakan tidak siap. Saya selalu siap," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Kala juga menegaskan bahwa kesiapannya itu atas desakan pengurus daerah.

Dodi Ambardi menilai penegasan Kalla itu bertujuan untuk merekatkan sejumlah faksi politik yang kini kian meruncing ditubuh Golkar. “Ini lebih karena banyak faksi serta orang kuat di dalam Golkar, dan itupun ribut terus,” kata Dodi. Dengan penegasan itu spekulasi calon presiden yang kian kisruh dikalangan elit Partai Golkar bisa diredam.

Dalam pertemuan di rumah kontrakan Kamis pagi itu --ketika didesak terus-terusan oleh pengurus daerah menjadi calon presiden – Kalla menjawab aspirasi daerah setelah melakukan salat istikharah. Salat ini biasanya digunakan bagi umat muslim yang sedang menghadapi pilihan yang sangat berat.

Dengan melaksanakan salat itu, diharapkan ada petunjuk atas keputusan yang akan diambil. Jadi, ini bukan keputusan yang mudah bagi Kalla.

• VIVAnews

Pertarungan di Golkar

2009-02-21T15:41:00.000-08:00

Saya Khawatir Golkar Kehilangan Segalanya

Muladi menilai sangat tidak realistis saat ini mencalonkan Jusuf Kalla sebagai presiden.

Jum'at, 20 Februari 2009, 19:33 WIB

Edy Haryadi

Gubernur Lemhannas Muladi (Antara/ Saptono)

VIVAnews – Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar pada 19 Februari 2009 akhirnya mengusulkan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai calon presiden.

Ketua DPP Partai Golkar Muladi tidak setuju bila Golkar mengajukan capres sendiri. Dia mengusulkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Muladi, yang juga Gubernur Lemhanas di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Apa materi rapat konsultasi ?

Rapat konsultasi nasional Golkar merupakan suatu program antara sebelum rapat pimpinan khusus yang akan dilakukan setelah pemilu legislatif.

Dalam forum tersebut diinstruksikan ke daerah-daerah untuk menyampaikan aspirasi calon presiden maupun wakil presiden secara berjenjang mulai daerah tingkat II, tingkat I dan ke DPP. Istilahnya penjaringan, siapa yang kompeten masuk ke bursa capres dan cawapres.

Itu saya kira wajar dan demokratis. Hanya saja pada akhirnya, menurut saya, yang akan disurvei adalah pasangan-pasangan, termasuk pasangan SBY-JK. Karena kami belum tahu peta politik.

Hasil survei kemarin terhadap 77 Dapil [Daerah Pemilihan], Golkar mendapat 19 persen. dan Demokrat naik luar biasa menjadi 16 persen dan PDIP di urutan tiga.

Tapi ini survei. Itu gambaran sementara bahwa Golkar semakin meningkat. Jadi tumbuh rasa optimis bagi kami untuk berbuat yang terbaik. Dan kalau hasilnya seperti itu, saya kira itu kemenangan tipis. Maka koalisi Golkar-Demokrat tak bisa dihindarkan lagi.

Bagaimana dengan penyataan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok bahwa Golkar hanya dapat 2,5 persen?

Kalau kami kemudian marah dengan pernyataan Mubarok saya kira itu terlalu emosional. Mubarok itu hanya elemen kecil di Partai Demokrat. Ya mungkin pernyataannya emosional. Tapi SBY sudah menyampaikan sangat kecewa dengan pernyataan itu. Jadi kami tidak perlu bereaksi secara emosional. Tapi kami juga harus siap sedia kalau terjadi apa-apa.

Anda tak setuju Kalla maju sebagai capres?

Jangan karena kemenangan tipis atau pertimbangan emosional, kami mencalonkan JK [sebagai capres]. Saya khawatir Golkar akan kehilangan segala-galanya. Pemilu presiden itu memilih orang, bukan partai. Contohnya Pak SBY yang hanya mendapat 7 persen di pemilu legislatif, menang.

Menurut Anda, SBY-JK merupakan pasangan paling realistis?

Kecuali Golkar menangnya 40 persen. Orang bisa berpikir lain. Tapi kalau kondisi seperti sekarang sangat tidak realistis untuk secara emosional mencalonkan JK sebagai calon presiden yang berdiri sendiri. Dan saya yakin JK juga lebih nyaman seperti sekarang untuk meneruskan program-programnya. Bahwa presiden itu bukan hanya milik Golkar saja. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Bukankah nama Kalla tidak muncul sebagai cawapres di Rapimnas Demokrat?

Itu kan taktik mereka. Mereka juga menunggu sampai pemilihan legislatif. Terkecuali jika Demokrat tidak menghendaki JK, masalahnya lain. Tidak ada pilihan lain kecuali Kalla mencalonkan sendiri. Tapi, kami sendiri belum tahu apa yang terjadi secara pribadi diantara merteka.

Saya kira, nomer satu bagi mereka adalah menuntaskan pemerintahan sekarang. Setelah itu, melihat hasil pemilu, otomatis akan ada suatu pemikiran antara partai ini dan sesama ketua umum apa yang seharusnya terjadi di masa depan.

Prediksi Anda bagaimana?

Alternatifnya cukup banyak. Dinamika politiknya juga cukup cepat. Tapi ramalan saya, kalau perbedaannya tipis, tidak ada jalan lain kecuali mempertahankan pasangan yang ada sekarang. Dan rakyat sangat mengharapkan hal itu. Dalam survei-survei JK tertinggi sebagai cawapres sedang SBY tertinggi sebagai capres. Dan yang dihadapi saya kira cukup berat. Megawati masih cukup kuat.

Kemudian alternatif ketiga dari koalisi partai-partai kami belum tahu. Apakah Pabowo [Subianto] atau Wiranto muncul juga. Jadi ramalan saya partai terkuat pertama Golkar, kedua Demokrat, ketiga PDIP. Ini di peringkat pertama. Di level kedua PKB dan PPP. Rangking keempat ada Hanura, Gerindra, dan yang lain. Tapi empat besar ini akan mewarnai politik Indonesia di masa depan.

Bagimana dengan Sri Mulyani yang sempat muncul sebagai cawapres SBY di Rapimnas Demokrat?

Tidak mengapa. Tidak bisa suatu perkawinan berjalan serpihak. Kalau memang Demokrat seperti itu dan SBY seperti itu, tidak ada cara lain kecuali Kalla harus mencari calon wakil presiden. Calon wakil Kalla bisa datang dari mana saja, tapi lebih baik dari pihak eksternal.

Skenario itu sudah ada?

Pasti ada. Tapi belum disebutkan. Kami ini trennya SBY-JK tapi semua ini tergantung Yudhoyono dan Demokrat. Kalau sudah tidak menghendaki koalisi dengan Golkar, maka Golkar otomatis akan mencari yang lain. Tapi saya pribadi yang ikut dalam pemerintahan ini melihat pasangan SBY-JK paling kondusif menyelesaikan tugas-tugas sampai tuntas, apalagi menghadapi krisis global ini.

SBY orang yang hati-hati dan akurat. JK langkah-langkahnya cepat dan sistematis. Ini pasangan yang tepat. Sri Mulyani bisa saja diajukan tapi dia tak punya dukungan massa dan pengalamannya sebagai negarawan masih kurang.

Bila perolehan suara mencapai 20 persen, bukankah Demokrat tak perlu menggandeng Golkar?

Politik tidak mudah. Golkar misalnya 25 persen. Tapi ini belum kuat. Untuk menciptakan stabilitas politik harus menguasai parlemen. Minimal 50 persen. Jangan berorientasi pada pilpres tapi berorientasi pada stabilitas politik, termasuk menguasai parlemen. Gejolak berupa hak angket dan interpelasi, peran Golkar besar sekali untuk membackup ini. Golkar sendirian tidak kuat.

Bagaimana soal Sri Sultan Hamengku Buwono X?

Kemarin saya memang berbicara keras sekali. Saya mengatakan dia telah membelot dari Golkar dan partai harus mengambil tindakan. JK belakangan membenarkan sikap saya.

Kemarin Sri Sultan juga muncul di rapat konsultasi Golkar. Dia mengatakan tidak mungkin ke PDIP. Dia bilang saya mau jadi presiden masa Megawati jadi cawapresnya. Tapi dia hanya dicalonkan satu partai kecil, partai Republikan. Dengan penjaringan di tubuh Golkar, dia ingin masuk ke bursa. Silakan saja. Nanti akan ditentukan melalui survei. Apakah dia punya akseptabilitas cukup kuat di Golkar.

Sri Sultan menyatakan secara terbuka menolak menjadi cawapres Mega?

Iya. Dia bilang dia hanya ingin jadi presiden. Karena katanya itu sabdo pandito ratu. Tapi di Golkar dia tidak bisa jadi presiden. Yang bisa jadi presiden hanya ketua umum.

Golkar terbelah dua, antara pendukung Kalla dengan Sri Sultan?

Itu menunjukkan di Golkar terjadi perbedaan pendapat, tapi tidak pecah. Dan hal itu tidak ditentukan dengan cara berkelahi. Tapi tren itu akan ditentukan melalui survei. Jadi boleh saja ada grup mendukung SBY-JK, lalu ada kelompok lain yang mendukung JK-siapa. Silakan.

Survei saja nanti. Trennya yang paling besar yang mana. Jadi hasil survei yang akan menentukan pilihan terakhir. Tapi menurut saya hak istimewa ketua umum harus dihormati. Dia yang akan menentukan pengarahan terakhir. Dengan studi kelayakan yang kuat.

Pendukung Sri Sultan cukup kuat di Golkar?

Siapa bilang. Tidak ada itu. Tidak kuat. Ya satu sampai tiga orang memang ada. Tapi kalau pendukung SBY-JK kemungkinan besar separuh. Separuhnya terpecah-pecah. Ada yang Akbar Tanjung dan macam-macam.

Kalau Sri Sultan maju menjadi calon partai lain bagaimana?

Yang jelas dia tak boleh pakai atribut Golkar. Tapi kalau soal pemecatan tergantung dia. Mau mundur seperti Prabowo dan Wiranto, terserah. Jusuf Kalla saat mengandeng SBY dulu juga tak menggunakan atribut Golkar.

Apa tanggapan Anda dengan pernyataan seorang petinggi Golkar bahwa pendukung SBY-JK mengincar kursi menteri?

Oh tidak. Hanya orang bodoh yang bicara itu. Politik itu bukan masalah kepentingan pribadi, tapi kepentingan pembangunan nasional ke depan.

Seperti dulu saya mendukung SBY-JK, saya tak pernah ingin jadi menteri. Setelah pemerintahan berjalan setengah dan saya jadi Gubernur Lemhanas, setingkat menteri, itu soal lain. Saya tidak punya cita-cita ingin jadi ini atau itu. Bohong itu. Kalau memang ditunjuk jadi menteri Alhamdullilah tidak masalah. Kalau tidak pun kita punya profesi masing-masing.

Seperti pernyataan tokoh Golkar kemarin, itu pernyataan yang emosional dan bodoh. Tidak pantas disampaikan.

• VIVAnews

Sri Sultan HB X

2009-02-21T15:37:00.000-08:00

Bobot Politik Raja Jawa

Sultan seperti sedang menyihir jagat politik Republik.
Mega-Buwono mulai membahana.

Jum'at, 30 Januari 2009, 18:59 WIB

Nurlis E. Meuko, Anggi Kusumadewi, Bayu Galih, Siswanto

Megawati dan Sri Sultan Hamengkubuwono X (Antara/Regina Safri)

VIVAnews - "HIDUP Mega-Buwono!" Teriakan ini membahana di ruang rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlangsung di Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Selasa 27 Januri 2009.

Di podium, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menghentikan pidatonya, membiarkan pekikan massa PDIP yang berjumlah 1.200 orang. Sri Sultan Hamengkubuwono X yang duduk bersebelahan dengan Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, tersenyum. Ia mengangguk perlahan.

Sri Sultan yang masih Gubernur Yogyakarta ini tamu mahapenting Rakernas PDIP. Megawati sampai merasa perlu menyampaikan sendiri undangan pada 21 Januari 2009, ketika dia mengajak Sultan untuk sarapan bubur di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Yang diundang pun tak kalah serius menanggapi. Raja Jawa ini rela datang lebih awal. Sultan tiba pukul 08.25 WIB, setengah jam sebelum Megawati dan Taufiq. Pembukaan rakernas yang bertajuk "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat: Holobis Kuntul Baris" ini baru mulai pukul 09.15 WIB.

Bahkan, kedatangan Sri Sultan lebih gasik dibanding tokoh-tokoh politik undangan lainnya, seperti Akbar Tandjung (mantan Ketua Umum Partai Golkar), Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta), dan Suhardi (Ketua Umum Gerindra yang mewakili Prabowo Subianto).

Selain mereka, juga hadir di perhelatan politik ini: Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu, Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat Samuel Koto, dan wakil Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo.

Usai Megawati membuka rakernas, sebagian pemimpin daerah PDIP berebut menjabat tangan Sultan. "Hidup Sultan!" Teriakan ini berulang kali terdengar. "Kami memang menginginkan Sultan," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Sulawesi Tengah, La Ode Rifai Pedansa.

Pernyataan yang sama dikemukakan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Nasir Agun. "Sultan itu bagus," katanya, penuh semangat.

Lain lagi cara Bambang Tjaroko, Ketua PDC Tanah Bumbu, Kalimantan Tengah, menunjukkan dukungannya. Ia sampai hadir mengenakan blangkon plus jas merah yang di punggungnya terbordir nama “Megawati-Sultan Hamengku Buwono IX.”

Dukungan terhadap “Mega-Buwono” juga datang dari Papua, Kalimantan Timur, dan sejumlah pengurus daerah lain.

Memang, di Rakernas bukan cuma Sri Sultan yang diusulkan mendampingi Megawati. Juga terdengar nama Prabowo. "Yang mengejutkan, munculnya Pak Surya Paloh," kata Pramono Anung, Sekretaris Jenderal PDIP. Surya adalah Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar yang juga pemilik Media Group.

Menurut Pramono, PDIP sudah membentuk tim kecil untuk menggodok berbagai usulan ini. "Nanti disampaikan ke Bu Mega,” katanya. "Memang, yang paling utama disebut adalah Sultan, kemudian baru Prabowo dan Surya Paloh."

Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan figur Sultan sangat mudah diterima di kalangan PDIP. "Namun,” Ia menyayangkan, “Sultan belum memberi sinyal untuk siap menjadi calon wakil presiden.”

Sri Sultan memang masih menggantung sikap. Dia hanya mengatakan datang ke rakernas untuk melihat siapa calon pendamping Megawati yang paling diterima. "Saya tidak mau anggapan-anggapan seperti itu (siap menjadi calon wakil presiden—Red), nanti saya dikira sombong.”

***

Pukul 19.30 WIB, Senin 26 Januari 2009, sehari sebelum Rakernas PDIP.

Berkebaya oranye, Megawati muncul di keraton Yogyakarta bersama suaminya, Taufiq Kiemas. Sri Sultan yang mengenakan batik kecoklatan menyambut mereka. Lalu, mereka mengadakan pertemuan tertutup selama 30 menit.

Usai pertemuan, ketiganya menuju Pendopo Srimanganti. Sultan langsung ke podium memberi sambutan. "Perlu diingat bahwa pertemuan kami dan Ibu Mega jangan selalu diartikan sebagai pertemuan politik," katanya. "Banyak yang dibahas, di antaranya masalah sosial, budaya dan kemanusiaan."

Sultan bilang persahabatannya dengan Mega sudah turun-temurun. Bung Karno, bapak Mega, adalah sahabat Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ayah Sri Sultan. "Mereka akrab, sama-sama pendiri bangsa," kata Sri Sultan.

Nostalgia ini diakhiri dengan pemberian bingkisan berupa foto kenangan dari Sultan kepada Megawati. Foto itu bergambar kedua orang tua mereka.

Taufiq Kiemas pernah memberi gambaran kedekatan antara Megawati dan Sri Sultan pada pada 28 Oktober 2008. Waktu itu Taufiq bilang isterinya dan Sri Sultan memiliki kedekatan sosial dan psikologis. "Ayah Sri Sultan pejuang yang pernah menyerahkan Yogyakarta kepada mendiang Presiden Soekarno," katanya.

Menurut Taufiq, Sultan dan Mega berteman sejak kecil. “Kalau nanti jadi berdampingan akan lebih bersahabat lagi,” katanya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di kantor PDIP di Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan.

Dan pertalian Mega-Buwono pun terus dirajut.

Menurut Helmy Fauzi, salah satu calon anggota parlemen PDIP, pertautan Mega-Sultan antara lain akan dibaut dengan menghimpun kembali Kelompok Ciganjur. Strategi yang akan dikedepankan adalah dengan menghidupkan kembali Kelompok Ciganjur, termasuk berupaya mengajak Gus Dur dan Amien Rais dalam satu barisan.

Kelompok Ciganjur pernah bertemu pada 10 November 1998 dan mendesakkan agenda-agenda reformasi di masa-masa kritis transisi pemerintahan dari rezim Soeharto.

Maka itu, setelah menerima Sultan di Teuku Umar, pada Rabu, 21 Januari 2009, Taufiq Kiemas langsung meluncur ke kediaman Amien Rais di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Menurut Dradjad Wibowo, salah seorang pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Taufiq datang bersama Pramono Anung.

Dilukiskan Dradjad, dalam pertemuan Taufiq menyampaikan rencana menyatukan kembali Kelompok Ciganjur itu. Amien setuju. "Mereka merencanakan Pertemuan Ciganjur II," kata Dradjad, "Tim kecil sudah dibentuk."

Tim ini beranggotakan orang kepercayaan keempat tokoh itu. Sultan, kata Dradjad, mengutus Sukardi Rinakit, pengamat politik yang menjadi anggota tim suksesnya. Megawati mengirim Pramono Anung, Gus Dur mempercayakan pada putrinya Yeni Wahid, dan Amien Rais diwakili Dradjad Wibowo. “Saya sudah bertemu Mas Pramono," kata Dradjad, lagi.

Karena itu, seorang pengurus PDIP meyakini jalur Mega-Sultan ke pelaminan politik sudah cukup lempang. "Rakernas di Solo hanya etalase," katanya. "Nantinya mengerucut ke Sultan juga."

Toh dia mengakui ada faksi di tubuh PDIP yang menolak. "Mereka lebih menginginkan pasangan dari calon berlatar belakang militer, khususnya Prabowo," katanya. Keinginan ini datang dari sayap politisi-militer PDIP.

Prabowo diyakini mereka cukup punya kekuatan untuk menambah amunisi Megawati, terkhusus dalam hal finansial. Masalahnya, masih menurut analisis sang pengurus tadi, chemistry Mega tidak begitu pas dengan Prabowo. "Mega merasa paling nyaman dengan Sultan."

Apalagi, kalau mempertimbangkan faktor Surya Paloh. Surya adalah salah satu tokoh penggagas Mega-Buwono dan dikenal punya hubungan akrab dengan Taufiq Kiemas. Hal ini diakui Pramono Anung.

Tahun lalu, Surya Paloh beberapa kali melakukan manuver politik guna menyatukan Golkar dan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2009. Itu terjadi setelah Surya bertemu Taufiq di Jepang.

Apakah kian mendekatnya Mega ke Sultan merupakan bagian dari manuver panjang itu? Sambil tertawa menggelegar, Surya menjawab dengan kata-kata bersayap. "Hahaha, kebaikan bangsa ini adalah harapan bersama. Sebuah kebijakan pun akan jalan kalau kompak."

Surya mengakui kedekatannya dengan Sultan. "Karena di Golkar dia (Sultan) anak buah saya," katanya, "Minggu lalu saya baru pulang dari Kalimantan Tengah bersama Sultan." Surya hakulyakin Sri Sultan layak jadi wakil presiden. "Dia memenuhi semua syarat formal. Kapasitasnya pun bagus," katanya. "Beri kesempatan. Sultan perlu dibantu."

Dari kubu Partai Beringin, dukungan eksplisit bahkan telah disuarakan oleh salah satu organisasi onderbouw-nya. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) terang-terangan menjagokan Sri Sultan sebagai calon presiden mereka.

Dukungan serupa juga dinyatakan Partai Republika Nusantara (Republikan) dan sejumlah raja di Tanah Air. Dalam acara Pisowanan Agung di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta pada 28 Oktober 2008 lalu, 47 raja dan kepala adat dari 118 keraton berikrar mendukung Sultan sebagai calon presiden mereka.

***

Kian hari Sultan seperti kian menyihir jagat politik Republik. Tapi pertanyaannya adalah: seberapa besar sebetulnya bobot politik sang Raja Jawa ini? Dari ranah kasak-kusuk politik dan retorika politik yang menderu-deru, mari kita bergeser ke wilayah yang lebih terukur.

Jajak Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2008, menunjukkan Sri Sultan adalah tokoh politik yang paling diketahui dan disukai. Dari 1.239 responden yang dimintai pendapatnya, 86 persen mengaku menyukai Sultan. Peringkat Presiden Yudhoyono bahkan berada di bawah Sultan.

Namun demikian, untuk menuju ke pucuk negeri, Sri Sultan belum jadi pilihan utama. Untuk posisi presiden, Sultan terperosok ke urutan ke empat setelah Yudhoyono, Megawati, dan Wiranto. Dalam survei LSI yang diumumkan 4 Januari 2009, posisi Sri Sultan memang naik ke urutan ketiga. Tapi di atasnya tetap saja Yudhoyono 43 persen, dan Megawati 19 persen. Sri Sultan hanya dipilih oleh lima persen responden saja.

Studi dari lembaga lain seperti Lembaga Survei Nasional (LSN) pada September 2008, menempatkan Sultan di urutan ke lima setelah Yudhoyono, Megawati, Wiranto dan Prabowo. Hasil survey Indonesian Research and Development Institute (IRDI) pada Juli 2008, bahkan memposisikan Sultan di urutan keenam setelah Yudhoyono, Megawati, Kalla, Wiranto dan Hidayat Nur Wahid.

Kans Sultan tampaknya lebih mencorong di posisi RI-2.

Hal itu antara lain ditunjukkan hasil survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Dalam hal ini, responden menilai Megawati adalah pasangannya yang paling cocok. Dipasangkan sebagai wakil presiden Mega, Sultan meraup 22,6 persen suara dari 2.490 responden. Meski demikian, toh duet ini masih kalah dari paket Yudhoyono-Kalla yang dipilih 33,6 persen responden.

Direktur Riset LSI Kuskridho Ambardi mengakui Sri Sultan punya elektabilitas cukup tinggi, meski masih di bawah Megawati dan Yudhoyono. Masalah lain di mata Kuskridho, basis pemilih Sultan bertumpang tindih dengan Megawati, sama-sama paling banyak di Jawa. "Saya ragu, apakah mereka mampu menarik pemilih dari luar Jawa," ia mempertanyakan.

Ini kiranya memang tantangan yang perlu dijawab Sultan, kini dan kelak jika ia memang terpilih. Mampukah ia menjadi seorang Presiden atau Wakil Presiden Republik ketimbang sekadar menjadi seorang Raja Jawa.

Esai Foto: Sri Sultan, Calon Pendamping Mega Terkuat

Derap Prabowo

2009-02-21T15:32:00.000-08:00

Diwarnai isu ‘asal bukan S’,
langkah Prabowo ke RI-1 kian kencang.

Jum'at, 6 Februari 2009, 18:23 WIB

Nurlis E. Meuko, Anggi Kusumadewi, Ismoko Widjaya, Rika Panda Pardede, Mohammad Adam

VIVAnews – BALAI Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta Pusat, terasa begitu sesak pada Jumat malam, 6 Februari 2009. Pengunjung berdiri berhimpitan, bahkan menggeser telapak kaki saja susah. "Prabowo! Presiden", satu teriakan pecah merambat di udara. "Hidup Prabowo". Lalu senyap, dan terdengar pekikan burung garuda.

Di latar kiri dan kanan panggung, ada lima kepala burung garuda tergambar pada anyaman bambu mirip caping petani. Inilah simbol Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Di atas panggung, berderet lima tumpuk nasi tumpeng. Partai yang mendapat nomor urut lima pada peserta Pemilu 2009 itu, kini tepat berusia setahun.

Tamu yang datang pun amat beragam. Di antaranya adalah bekas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier, politisi Golkar Yuddy Chrisnandi, Ketua DPP Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim, dan Yenny Wahid (yang dalam pembukaan pidatonya, "masih" disebut Prabowo sebagai Sekjen PKB). Tak tampak pengurus Partai Demokrat hadir di sana.

Tak satu pun tamu penting itu beranjak pulang sepanjang tiga jam acara. Mereka ikut menyaksikan semua upacara. Ada pemberian santunan kepada ahli waris kader Gerindra yang meninggal. Lalu, ada acara menarik: pemberian kartu tanda anggota Gerindra kepada seorang perempuan setengah baya. Umi Usman, namanya. Usianya 50 tahun. Malam itu dia resmi menjadi anggota Gerindra ke-10 juta!

Umi melangkah riang ke panggung. Usai menerima kartu, dia mencium pipi Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Gerindra, berkali-kali. Tapi begitu didaulat berpidato, Umi sontak grogi. "Gimana ngomongnya?" dia bertanya di depan mike. Pengunjung terbahak. Akhirnya, dari mulutnya meluncur surat Al-Fatihah. "Amin," ujar seisi gedung menyahut.

Pada pukul 09.30, Prabowo tampil berpidato. Dia banyak bicara soal ekonomi. "Sistem ekonomi sekarang ini salah, dan harus kita koreksi," katanya. Dia lalu menohok program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tentang bantuan langsung tunai.

"Kalau mau membantu orang lapar, jangan kasih ikan. Tapi berikan kail dan pengetahuan, “ ujar Prabowo. Kebijakan ‘kasih ikan’, menurut Prabowo, adalah keliru dan menyesatkan. "Apakah bangsa Indonesia ditakdirkan untuk jadi tukang minta-minta?"

"Kami mengajak bersama-sama melakukan perubahan. Hubungan Gerindra dengan PDIP dan partai lain sangat baik dan mesra," kata Prabowo. "Tapi untuk Parpol yang menjual aset bangsa, dan akan menggadaikan Gelora Bung Karno, no! Cukup. Kami tidak bersama Anda."

Setelah sejam lebih Prabowo berpidato, acara lalu ditutup dengan Himne Gerindra. Pekikan burung garuda kembali bergema.

***

Tiga rumah berderet di pemukiman mewah di Jalan Brawijaya IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi markas Gerindra. Di setiap kaca belakang mobil yang parkir di sini ada gambar Prabowo bersama seekor macan yang bertuliskan "kembalikan Indonesia menjadi macan Asia bersama Prabowo Subianto".

Partai ini masih hijau, baru berusia setahun. Semula bernama Partai Petani dan Nelayan. Didirikan oleh Suhardi, seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada pada awal 2007. Partai ini mulanya tempat kumpul para sejawat Suhardi, sesama pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Tentu, Suhardi mengajak Ketua Umum HKTI yang tak lain adalah Prabowo. Semula Prabowo tak ikut, sebab waktu itu masih anggota Partai Golkar. "Awalnya, terus terang Pak Prabowo skeptis bahkan pesimis," kata Ahmad Mujani, Sekretaris Jenderal Gerindra.

Menjelang verifikasi partai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, April 2008, Prabowo menanyakan kabar Partai Petani itu pada Suhardi. Kemudian Prabowo menyatakan bersedia membantu asalkan namanya diubah. Suhardi mengangguk.

Maka pada 6 Februari 2008 berkibarlah bendera Partai Gerakan Indonesia Raya. Suhardi didaulat sebagai Ketua Umum. Sedangkan Prabowo resmi mundur dari Golkar, dan menjadi Ketua Dewan Pembina. Partai ini lolos verifikasi, dan menjadi salah satu kontestan Pemilu 2009.

Mungkin, Prabowo merasa mendapat angin baik di partai ini. Dia memperluas jaringan di seluruh daerah. Bahkan, Suhardi mengaku, soal keuangan partai banyak disokong keluarga besar Prabowo. "Di antaranya Pak Hashim Djijohadikusumo," kata Suhardi. Hashim, adik kandung Prabowo, adalah seorang konglomerat.

Dalam waktu singkat, partai berlambang garuda ini sudah terbang ke seluruh Indonesia. Dewan Pimpinan Daerah Gerindra kini bercokol di 33 provinsi. Jangan tanya soal cabangnya, ada di 473 kabupaten dan kota. Sayapnya terentang dari Sabang sampai ke Merauke.

Selain itu, partai ini rajin menyapa konstituennya melalui udara. Iklannya gencar menggedor banyak kalangan di layar televisi. Juga ada di media cetak. Tentu, cara beriklan seperti ini mahal. Untuk iklan saja, AC Nielsen mencatat Gerindra mengeluarkan dana Rp 8 miliar per bulan.

Ongkos itu di luar biaya remeh-temeh lain. Misalnya pendirian kantor, dan cetak brosur. Belum lagi soal ongkos hilir mudik sang Ketua Umum. Untuk memperkenalkan partainya, jet pribadi Prabowo rajin terbang ke berbagai pelosok.

Hasilnya memang terasa. Partai yang masih hijau itu pelan-pelan terangkat. Rangkingnya, kata sejumlah survei, kini sejajar partai politik yang berlaga di papan tengah, bersama Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Misalkan, Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada November 2008, menempatkan Gerindra di urutan keenam, di bawah Demokrat, PDIP, Golkar, PKB dan PKS. Dalam soal popularitas, Gerindra telah melampaui partai lama seperti PAN, PPP. Partai itu juga menyalip partai baru lainnya, seperti Hanura.

Survei lainnya, seperti Marketing Research mencatat pada Desember 2008, Gerindra berada di posisi ketiga. Dari 16.800 responden yang dijaring, Gerindra meraup 8,9 persen pemilih. Di atasnya adalah Golkar (22 persen), lalu PDIP (20,2), dan Demokrat (16). Adapun PAN, PKS, PKB, PPP dan Hanura, telah tertinggal di bawah Gerindra.

Jajak terbaru, Januari 2009, dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Posisi Gerindra, kata survey lembaga itu, berada di urutan keempat. Posisi pertama diraih Demokrat, kedua PDIP, dan ketiga Golkar.

Gerindra tampaknya menjadi kuda yang baik Prabowo. Sejak namanya melintas di bursa calon presiden dari Partai Golkar 2004, bekas Komandan Jenderal Kopassus itu seperti tak jera menjajal medan politik. Dia memang dikalahkan Wiranto, bekas Pangab, dalam konvensi partai beringin lima tahun lalu. Namanya pun sempat meredup.

Bahkan hampir dua tahun silam, menurut survey LSI pada 2007, nyaris tak ada yang memilih Prabowo sebagai calon presiden. Tiba-tiba, langkah Prabowo berderap lagi pada survei 2008. Namanya bertengger di urutan kelima, dan dipilih setelah Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Sri Sultan Hamengkubuwono XI.

Posisi Prabowo lebih bagus dalam survei Marketing Research. Ia berada pada urutan ketiga setelah Yudhoyono dan Megawati. Adapun LP3ES menempatkan Prabowo pada posisi keempat. Prabowo masih kalah dibandingkan Yudhoyono, Megawati, dan Sri Sultan.

***

Pencapaian Prabowo dan Gerindra itu, kata Suhardi, bukan hal luar biasa. "Pendirinya adalah orang-orang yang punya jaringan luas. Mereka tak datang dengan kondisi nol," ujarnya.

Misalkan saja, Gerindra merekrut bekas korban penculikan aktivis oleh Tim Mawar pada 1998. Tim itu terdiri dari sejumlah perwira menengah dan tinggi Kopassus, Gara-gara kasus itu pula, Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus waktu aksi penculikan itu terjadi, harus berhenti dari dinas TNI.

Aktivis yang bergabung adalah Desmon J Mahesa, Pius Lustrilanang dan Haryanto Taslam. Dua nama terakhir pernah menjadi kader PDI Perjuangan, sebelum hengkang dan membuat partai baru lainnya, dan kini mendarat di Gerindra. Lalu mengapa Taslam, korban penculikan itu, tertarik bergabung?

“Prabowo bertemu saya, dia memeluk saya dan meminta maaf,” ujar Taslam kepada Vivanews, Kamis pekan lalu . Bagi dia, yang penting bagaimana peristiwa itu tak terulang lagi, dan membangun Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Karena setuju program Prabowo, Taslam pun bersedia membantu Gerindra. Dia kini menjabat sebagai Direktur Media Center di partai itu.

Belakangan tokoh PDI Perjuangan Permadi SH juga ikut ke Gerindra. Alasannya? “Prabowo itu lebih Sukarnois dari PDIP,” ujar Permadi. Tokoh senior PDIP itu memang terkenal sangat pro pikiran Sukarno. Prabowo rupanya punya pemikiran dekat dengan gaya Sukarno. Dia, misalnya, sempat menulis buku “Kembalikan Indonesia!” menjelang konvensi calon presiden Golkar 2004 lalu.

Isinya, tawaran program politik dan ekonomi yang terdengar progresif. Dia menggariskan program ekonomi lebih berkeadilan dan nasionalis. Antara lain, Prabowo menghujat ekonomi neoliberal yang merugikan kepentingan nasional. Sekarang pun, pikiran Prabowo tak jauh beda. “Sistem kapitalisme neoliberal tanpa kendali, sudah gagal di negaranya sendiri,” ujar Prabowo kepada VIVAnews, Jumat malam pekan lalu (Lihat bagian V).

Selain menggaet aktivis politik sipil, Gerindra tampaknya punya bekal jaringan bekas petinggi militer. Suhardi tak menampik hal itu. Latar belakang Prabowo yang bekas Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kosrad itu, berperan penting membesarkan Gerindra. Termasuk kalangan militer? "Kalau purnawirawan, saya kira benar. Purnawirawan loh... Mereka sudah memiliki hak politik," kata Suhardi.

Dia menyebut sejumlah bekas perwira tinggi yang mendukung, misalnya, bekas Pangab Faisal Tanjung, dan juga bekas Komjen Kopassus Muchdi PR. "Banyak lagi para jenderal," katanya. Para pensiunan jenderal itu tak masuk sebagai calon anggota legislatif. Mereka ikut menyokong dengan jaringannya sebgai tokoh masyarakat. “Mereka volunter, bergerak membantu Gerindra," ujar Suhardi.

Kendati tak aktif lagi di militer sejak 1998 -- jabatan terakhirnya adalah Panglima Kostrad, Prabowo tentu punya pengaruh di kalangan bekas tentara. "Saya tak memungkirinya," kata Direktur Media Center Gerindra Haryanto Taslam.

Kekuatan Prabowo dan Gerindra ini sempat membuat PDIP terpikat. Nama Prabowo melintas lagi di bursa calon wakil presiden partai berlambang banteng itu bulan lalu. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah berulangkali bertemu Prabowo. Tapi, Gerindra tetap memajukan Prabowo sebagai calon untuk kursi RI-1.

***

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kegundahan hatinya saat berpidato pada Rapat Pimpinan TNI dan Rapat Koordinator Polri di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 29 Januari 2009. Dia bilang ada kabar tak sedap menjelang pemilihan umum 2009.

"Hati-hati dalam mengeluarkan statemen (pernyataan) dan berbicara dengan pihak-pihak tertentu," katanya." Ada petinggi di lingkungan Angkatan Darat yang memobilisasi membentuk tim sukses. Ada yang menyebut ABS, Asal Bukan Capres S." Yudhoyono ingin TNI bersikap netral dalam pemilu.

Tak jelas, siapa petinggi militer yang dimaksudkan Yudhoyono itu. Sebab, ada empat jenderal purnawirawan yang telah mencalonkan diri. Antara lain, Yudhoyono sendiri, dicalonkan Partai Demokrat. Lalu Prabowo, Wiranto (Partai Hanura) dan Sutiyoso. Selain itu di kelompok Partai Golkar dan PDIP juga ada unsur bekas petinggi militernya.

Ketua Purnawirawan TNI AD, Soerjadi, mengatakan ucapan Presiden Yudhoyono itu benar adanya. "Tidak mungkin informasi ke presiden itu bohong-bohongan," katanya. "Sebenarnya beliau tidak usah membuka secara umum. Sebenarnya itu mudah nyarinya." Tapi, Soerjadi tak mau cerita, apa maksud kata ‘mudah’ itu.

Partai Hanura menyatakan tak tersinggung ucapan Presiden. "Kami cuek isu yang tidak langsung menuding partai yang dipimpin mantan petinggi militer," kata Jogi Soehandoyo, Juru Bicara Hanura. "Sebagai mantan Pangab, Wiranto tidak akan menggunakan kekuasaanya untuk yang seperti itu."

Bagaimana dengan Gerindra? Prabowo malah tertawa. "Sekarang saya sama dengan Anda. Saya ini rakyat biasa, mantan tentara, “ujarnya. Dia tak mau menarik tentara aktif. Gerindra, kata dia, perlu menang dengan puluhan juta suara, dan tak bisa berharap dukungan tentara aktif. “Saya tidak ingin tentara terlibat dalam politik praktis", kata Prabowo.

Pertarungan di Golkar

2009-02-21T15:26:00.000-08:00

Sultan atau Kalla

Kesiapan JK jadi capres meredam gerak faksi pro-Sultan, sekaligus mendesak SBY.

Jum'at, 20 Februari 2009, 19:22 WIB

Nurlis E. Meuko, Bayu Galih, Siswanto, Anggi Kusumadewi

Jusuf Kalla saat Kampanye Golkar (Antara/ Saptono)

VIVAnews-"Ada elit partai yang genit. Sedikit-sedikit Yudhono-Kalla. Apa urusannya?" Begitu Ketua Dewan Penasihat Golkar, Surya Paloh, pidato berapi-api pada acara Rapat Konsultasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Rabu siang 18 Februari 2009. "Mau dicatat Yudhoyono jadi menteri. Mau menyenangkan hati Kalla," Surya terus mengejek.

Suaranya bergetar. Dia mengepalkan tangan. Sontak, riuh ruangan yang menguning dengan jaket 423 calon anggota legaslatif dan 60 pengurus DPD Golkar itu jadi senyap. Ada yang saling pandang, menunduk, atau tersenyum simpul.

Usai berpidato, kepada wartawan Surya menerangkan: posisi Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, sebagai Wakil Presiden merugikan partainya, "Kalla harus terus seiya-sekata, senasib sepenanggungan terus dengan Yudhoyono."

Rupanya kecap Surya ini pedas rasanya.

Sore hari, di sebuah ruangan di kantor Golkar, para elit Beringin sedang berkumpul, termasuk Surya Paloh. Saat itu lah salah seorang Ketua DPP Golkar dan mantan Menteri Kehakiman, Muladi, bertanya dengan sengitnya, “Heh Paloh, apa maksud pernyataanmu? Kau sebut saja orangnya. Ini Muladi pendukung SBY-JK!" Begitu diungkapkan seorang petinggi Golkar kepada VIVAnews.

Muladi terus merangsek,"Kamu ini juga apa? Dekat-dekat ke PDIP, buat apa? Supaya dapat kedudukan Wapres?" Surya Paloh meradang. “So what?!” Ia balik menantang. Buru-buru, pengurus lain melerai perselisihan panas ini. Ada dua saksi yang melihat, cerita ini segera beredar luas.

Surya Paloh yang biasanya mudah dihubungi melalui telepon selulernya, dua hari setelah kejadian itu menjadi sulit dikontak. Ketika tersambung, seseorang yang suaranya mirip Surya mengatakan, "Bapak lagi ke luar, memangnya ada apa?" Ditanya soal insiden dengan Muladi, dia menjawab, "Ah, itu biasa. Nggak ada apa-apa, kok." Lalu dia menutup telepon.

***

Cuplikan cerita yang menyembul di sela-sela rapat konsultasi itu cukup memperjelas kian sengitnya pertarungan antar faksi di tubuh Beringin menjelang pemilihan umum 2009. "Di Golkar sekarang ada tiga faksi," kata Muladi.

Faksi pertama cenderung mempertahankan duet Yudhoyono-Kalla. Kemudian, ada kelompok yang ingin mengusung Kalla sebagai calon presiden. Dan yang ketiga ingin mengusung capres sendiri melalui mekanisme penjaringan resmi partai. "Belum tampak ada salah satu faksi yang posisinya paling kuat di antara lainnya," kata Muladi.

Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Rully Chairul Azwar menunjuk kelompok Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berniat mengajukan calon presiden sendiri. Sultan telah mendeklarasikan keinginannya untuk bertarung sebagai calon presiden pada Pemilu 2009.

Gubernur Yogyakarta ini mulai mengayun langkah berani sejak Oktober 2008. Sejauh ini, hasratnya sudah disambut Partai Republika Nusantara (Republikan). Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga sudah mulai menjajaki kekuatannya untuk diduetkan dengan Megawati Soekarnoputri. Meski belum melahirkan kesepakatan final, Mega sudah menemuinya tiga kali.

Di Golkar sendiri ada sejumlah elit yang terang-terangan menyokong Sultan. Salah satunya Surya Paloh. "Deklarasi Sultan sebagai calon presiden itu sangat wajar, karena Golkar secara resmi belum mengumumkan calonnya," kata Surya.

Dari jajaran dewan pengurus pusat, baru terlihat Anton Lesiangi—salah satu ketua—yang berada dalam kubu ini. "Saya pasang Sultan berpasangan dengan Prabowo Subianto (calon presiden Partai Gerindra)," kata Anton.

Namun, untuk menarik Sultan di bawah naungan Beringin, kubu ini bak memecah karang. Mereka harus berhadapan dengan kelompok Kalla yang kini menguasai hampir semua lini di Golkar.

Anton Lesiangi mengakui sebagian besar pengurus pusat masih menyokong Kalla. Anton menunjuk contohnya adalah Muladi, Burhanuddin Napitupulu, Firman Soebagyo, Natsir Mansyur, dan Rully Chairul Azwar. "Mereka penyokong Yudhoyono-Kalla," katanya.

Selain itu ada Malkan Amin, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, dan Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR-RI. Yang masih menjaga sikap adalah Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Golkar. Tapi, menurut Anton, Agung menghormati posisi Kalla sebagai Ketua Umum.

Dari jajaran organisasi pendukung atau Kelompok Induk Organisasi (Kino) Golkar, yang mendukung manuver faksi pro-Sultan barulah Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia). "Sultan harus maju sebagai capres," kata Syamsul Maarif, Ketua Soksi.

Hanya saja, gerakan ini sepi dukungan dari Kino lain, seperti Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR) yang dipimpin Priyo Budi Santoso. Begitu juga dengan Kesatuan Oragnisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) yang diketuai Agung Laksono.

Seorang tokoh Golkar, Indra Bambang Utoyo—anggota DPR tiga periode; terakhir pada 1994-1998—mengatakan Kino punya keinginan yang berbeda "tapi buntutnya tetap ke Kalla." Soksi saat ini memang menyorong Sultan, tapi ”kalau Kalla bilang tidak, ya Sultan tidak bisa apa-apa."

Lain lagi dengan pengurus Golkar dari daerah. Kebanyakan dari mereka tak bahagia dengan posisi Kalla yang hanya diposisikan sebagai calon wakil presiden. Apalagi tanpa kepastian. Sikap mereka: Golkar harus mengusung calon presiden sendiri. Pilihan utama adalah Kalla. Tapi kalau Kalla maju-mundur terus, mereka akan berbelok ke Sultan.

Itu sebabnya mereka terus mendesak Kalla maju sebagai calon presiden. Untuk tujuan ini, seluruh pengurus DPD Golkar sampai datang ke rumah dinas Kalla, Jumat, 20 Februari 2009, dan lalu mendaulat Sang Ketua Umum untuk maju tak gentar. Setelah itu lah, di hadapan wartawan di Istana Wakil Presiden, Kalla menyatakan kesediaannya, “Saya tidak pernah katakan tidak siap. Saya selalu siap.” Namun, ia buru-buru menambahkan, “Keputusan itu baru ditentukan setelah pemilihan legislatif."

Rapat Pimpinan Nasional Golkar Oktober 2008 lalu memang memutuskan calon presiden dan wakil presiden dari Beringin akan resmi diumumkan setelah pemilu legislatif 9 April 2009.

Atas pernyataan Kalla yang mengejutkan banyak pihak ini, Jeffrie Geovanie, Wakil Direktur Lembaga Pemenangan Pemilu DPP Golkar mengajukan analisis menarik. Menurutnya, manuver ini ibarat dengan sekali kayuh, JK berhasil melampaui dua pulau sekaligus. Yang pertama, Kalla berhasil meredam perpecahan antar faksi di Golkar yang kian memanas di seputar isu pencalonan presiden.

Kalla terlalu cerdik untuk tak menyadari bahwa desakan sebagian besar pengurus daerah dan pusat Golkar agar Beringin punya calon presiden sendiri sudah sedemikian derasnya. Jika ia tak segera menyambutnya, hampir bisa dipastikan manuver kelompok pro-Sultan akan mengkristal. “Ini penting untuk menjaga soliditas partai menuju pemilu legislatif,” kata Jeffrie.

“Pulau” kedua berada di wilayah perairan Partai Demokrat. Dengan menyatakan siap menjadi calon presiden, Kalla sebetulnya sedang mengirimkan sinyal ke Yudhoyono, mendesak agar Partai Demokrat segera menegaskan sikap. Dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat lalu, sikap ini digantung. Bahkan, tak sekelumit pun sinyal dikirimkan yang mengarah akan berlanjutnya duet SBY-JK pada periode mendatang. Sikap dingin ini menyinggung hati banyak petinggi Golkar.

“SBY harus mengambil sikap lebih cepat apakah akan kembali berpasangan dengan JK atau tidak,” kata Jeffrie. Melihat perkembangan terakhir di Golkar, menurutnya bukan tak mungkin Rapat Pimpinan Nasional Khusus untuk menegaskan pencalonan Kalla akan digelar sebelum pemilu legislatif. Dan jika itu yang terjadi, Jeffrie mengingatkan, bisa terlambat sudah bagi SBY untuk meminang JK kembali.

• VIVAnews

Waspadai Guncangan Dalam Pemerintahan

2009-02-21T14:59:00.000-08:00

Rivalitas SBY-JK Timbulkan Kekhawatiran
Minggu, 22 Februari 2009 | 02:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengenai kesiapan menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2009 sangat berpotensi menimbulkan guncangan dalam pemerintahan.

Rivalitas antara Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono dikhawatirkan membuat terbengkalai agenda pemerintahan yang masih akan berlangsung hingga Oktober 2009.

Oleh karena itu, komitmen kedua pemimpin negara untuk melanjutkan pemerintahan sampai akhir masa jabatan sangat dibutuhkan.

Demikian rangkuman pendapat pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, dan pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Isharyanto, yang dihubungi terpisah, Sabtu (21/2).

Menurut Saldi, walau belum ada jaminan sepenuhnya Jusuf Kalla betul-betul akan menjadi presiden, pernyataan Kalla otomatis menempatkan dirinya pada dua posisi, yakni posisi wakil presiden yang harus menyelesaikan pemerintahan bersama Yudhoyono hingga Oktober 2009 dan posisi sebagai rival Yudhoyono pada Pemilu 2009. Hal itu akan membuat duet ini sulit menjalankan sisa masa jabatan seperti layaknya hubungan presiden dan wakil presiden.

”Bagaimana keduanya bisa berjalan bersama kalau tahu di sampingnya rival. Ibaratnya tidur dengan musuh sendiri. Ini juga akan berdampak pada anggota kabinet, sebagian akan mengelompok ke Yudhoyono, sebagian lagi kepada Jusuf Kalla. Jadinya, satu perahu akan didayung dua nakhoda,” papar Saldi.

Kendati rivalitas sulit dihindari, Saldi menegaskan, seperti apa akhir pemerintahan Yudhoyono-Kalla akan menjadi poin penting. Jika mereka mengabaikan agenda pembangunan nasional, hal itu akan menjadi penilaian rakyat terhadap keduanya.

Pada bagian lain, dia melihat, kondisi politik yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan gambaran utuh sistem ketatanegaraan dari pusat hingga daerah. Yang terjadi di pemerintahan pusat mirip dengan yang terjadi di daerah ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di daerah.

Etika berpolitik

Menurut Isharyanto, apa yang terjadi saat ini menunjukkan tata krama berpolitik di Indonesia belum melembaga sehingga menimbulkan berbagai spekulasi politik. Potensi keguncangan pemerintah pun akan sulit dihindarkan.

”Yang pasti, pemerintahan akan terguncang. Sulit membayangkan presiden menjalankan agenda pemilu dan wakil presiden juga punya agenda sendiri. Belum lagi di bawah presiden dan wakil presiden ada sejumlah menteri, termasuk menteri yang juga ketua partai,” ujarnya.

Hal itu sangat memprihatinkan, kata Isharyanto, karena para pemimpin lebih mengedepankan aspek legal ketimbang moralitas politik.

Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit mengharapkan sisa pemerintahan Yudhoyono-Kalla akan diselesaikan dengan baik. Padahal, Yudhoyono banyak menetapkan pencapaian kinerja pemerintahan hingga tahun 2009.

Agar tidak terjadi keguncangan pemerintahan yang besar, sebaiknya Yudhoyono-Kalla menjelaskan kepada publik mengenai kontrak politik mereka dan komitmen untuk menyelesaikan pemerintahan sampai akhir masa jabatan. ”Penjelasan mereka berdua harus didampingi Ketua DPR dan DPD sehingga ada simbol rakyat sudah bertanya,” ujarnya.

Hanya emosional

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, menilai pernyataan Kalla yang menyatakan dirinya siap maju sebagai capres disulut oleh sikap emosional sejumlah elite Partai Golkar di pusat yang kemudian menggalang para elite Partai Golkar di daerah.

”JK sebetulnya telah terjebak oleh sikap emosional elite Golkar tadi. Bagi saya, seandainya Golkar menang sekalipun pada pemilu legislatif pada April nanti, bukanlah tempat yang realistis bagi JK untuk mencalonkan diri sebagai RI 1 atau untuk cawapres dari capres yang berhadapan dengan SBY,” ujarnya.

Menurut Andrinof, dua jalur itu hanya akan mengantarkan kepada kekalahan. Kalau mau realistis, hanya ada dua tempat terbaik bagi Kalla pasca-Pemilu 2009, tetap menjadi cawapres Yudhoyono atau menjadi negarawan.

Berbeda dengan Andrinof, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz justru menyambut baik kesiapan Kalla menjadi capres. Hal itu akan membuat Pilpres 2009 lebih dinamis dan menambah pilihan bagi masyarakat. ”PPP mengapresiasi sikap tersebut. Artinya sekarang tersedia banyak figur nasional yang siap mengemban kepemimpinan nasional,” ujar Irgan.

PPP menyambut kesiapan Kalla dengan melakukan kajian yang lebih intensif dan komprehensif untuk menentukan kecenderungan sikap politiknya, sambil menunggu hasil pemilu legislatif.

Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro menilai pernyataan kesiapan Jusuf Kalla maju sebagai capres memang semakin menambah seru pertarungan politik nasional.

Akan tetapi, ia mengingatkan jangan sampai elite politik keasyikan mengatur strategi politik untuk berebut posisi presiden dan wakil presiden, lantas agenda utama dan prioritas paling mendesak bangsa ini terbengkalai, yakni mengatasi dampak krisis ekonomi global pada perekonomian nasional.

”Semakin hari dampak negatifnya kian dirasakan masyarakat paling bawah, seperti pemutusan hubungan kerja yang berarti semakin membuat angka pengangguran membengkak dan bermuara pada angka kemiskinan yang kian membesar,” katanya.

”Pesawat Golkar”

Jusuf Kalla dalam pembukaan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila (PP) di Jakarta, Sabtu, mengajak anggota PP dalam pemilu 9 April untuk memilih partai yang bisa cepat membawa ke tujuan bernegara dan berbangsa.

Pilihannya adalah naik ”pesawat terbang” bersama Partai Golkar, naik ”kereta api” ataupun ”jalan kaki” bersama partai lain.

Jika anggota PP memilih naik ”pesawat terbang” bersama Partai Golkar, kata Kalla, mereka akan cepat sampai ke tujuan bernegara, yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Adapun kalau naik ”kereta api”, apalagi ”jalan kaki”, cepat atau lambat sampai ke tempat tujuan akan berbeda.

Dalam acara itu hadir, antara lain, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, yang juga anggota Majelis Pertimbangan Organisasi PP, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional PP Japto S Soerjosoemarno.

Menurut Kalla, secara psikologis, jika mau bepergian, seseorang akan selalu ingin cepat sampai ke tujuan sehingga mereka akan memilih alat transportasi yang lebih cepat dan aman.

Sebelumnya, dalam laporannya, Japto mempersilakan warga dan anggota PP untuk bebas memilih partai yang sesuai dengan pilihan masing-masing.

”Terserah anggota PP mau naik ’pesawat terbang’ Partai Golkar atau mau naik ’kereta api’ atau memilih ’jalan kaki’ partai lain, silakan. Asalkan, partai yang dipilih adalah partai nasionalis berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI,” katanya. (SON/MAM/HAR)

Caleg Perempuan Terpasung

2009-02-18T01:42:00.001-08:00

Selasa, 17 Februari 2009 | 23:52 WIB

Makassar, Kompas - Sejumlah calon anggota legislatif dari kaum perempuan di Sulawesi Selatan dinilai cukup peka dan memahami hak-hak dasar publik yang terbengkalai selama ini.

Akan tetapi, untuk meraih suara hingga kemudian duduk sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR, mereka terkendala aturan sosialisasi dari Panitia Pengawas Pemilu, selain lambannya payung hukum dari Komisi Pemilihan Umum.

Hal itu tampak dalam ”Temu Calon Konstituen Caleg Perempuan”, Selasa (17/2) di Makassar. Acara yang digagas Lembaga Studi Kebijakan Publik dan The Asia Foundation itu menampilkan empat caleg, yakni Andi Barlihanti Hasan (Partai Golkar), Iin Aldrianti Manaba (PDI-P), Nurlinda Azis (PAN), dan Devi Santi Erawati (PKS).

Di hadapan panelis Farida Nurlan dan Mappinawang, mereka umumnya sangat fasih mengungkapkan sejumlah hak dasar warga negara yang belum tertangani dengan baik selama ini akibat lemahnya pemahaman eksekutif.

Misalnya, tentang kesehatan gratis yang lazim cuma dimaknai dengan pengobatan gratis; pendidikan gratis yang tidak jelas item dan jenjangnya; serta kesulitan bahan pokok pangan di daerah yang justru surplus beras.

Namun, menyangkut peluang dan tantangan untuk meraih kursi di parlemen, mereka agak pesimistis dengan ruwetnya teknis dan mekanisme pemungutan suara. Rumitnya prosedural pencontrengan tanda gambar membuka peluang golput dan berisiko menjadikan suara yang mestinya sah menjadi rusak.

Barlihanti mencontohkan, sebelum mencontreng di bilik TPS, pemilih setidaknya tiga kali berpikir dan dituntut kejeliannya. Pertama, harus mencari nomor dan gambar partai di kartu suara. Kedua, mencari nama caleg. Ketiga, apakah cuma harus mencontreng nomor caleg atau sekalian dengan nama caleg.

”Itu saja sudah butuh waktu berpikir 15 menit dan bagaimana dengan pemilih yang tidak akrab dengan aksara dan angka?” katanya.

Repotnya, KPU hingga saat ini belum juga menetapkan payung hukum tentang suara yang dianggap sah. Padahal, pemilu legislatif tinggal 50 hari lagi.

Panelis Farida Nurlan dan Mappinawang menyesalkan lambannya KPU dan menyiapkan payung hukum dan kakunya Panitia Pengawas Pemilu menafsirkan aturan. (NAR)

Perseorangan Tak Bisa Jadi Calon Presiden

2009-02-18T01:29:00.000-08:00

Putusan MK Dinilai Tepat Waktu

Selasa, 17 Februari 2009 | 23:48 WIB

Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terkait calon presiden dari jalur perseorangan atau independen. MK menilai, dalam konstruksi yang dibangun dalam UUD 1945, pengusulan pasangan calon presiden merupakan hak konstitusional partai politik.

Dengan putusan itu, calon perseorangan tidak bisa dicalonkan sebagai presiden/wakil presiden. Mereka harus diusung gabungan parpol atau parpol yang memenuhi ketentuan undang-undang.

Terkait dengan putusan MK itu, seorang pemohon uji materi, Fadjroel Rachman, menyatakan akan mendorong perubahan kelima UUD 1945. Ia juga tak akan menghentikan kampanye dirinya sebagai capres independen.

Selasa (17/2), delapan hakim konstitusi membacakan putusan uji materi terhadap Undang- Undang Pemilu Presiden terkait capres independen. Putusan itu diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga hakim, yakni Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan Akil Mochtar. Mereka berpendapat MK semestinya membuka peluang capres dari jalur perseorangan.

Dalam pertimbangan, MK menyitir Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan calon presiden/wapres diajukan parpol atau gabungan parpol sebelum pemilu. Aturan itu tegas bermakna, hanya parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden/wapres. Tak ada penafsiran lain.

Selain itu, wacana capres independen pernah muncul dalam pembicaraan perubahan UUD 1945, tetapi tidak disetujui MPR.

Jika Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga menampung capres dan cawapres perseorangan, menurut MK, itu adalah perubahan makna dari yang dimaksud MPR. Artinya, MK melakukan perubahan UUD 1945. Hal itu bertentangan dengan kewenangan MK.

Pendapat berbeda

Sebaliknya, Mukthie Fadjar menilai, siapa pun warga negara yang memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 harus mendapat akses yang sama untuk menjadi capres dan cawapres. Pasal itu menyebutkan persyaratan utama capres/cawapres, yakni warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas.

Menurut dia, Pasal 6A UUD 1945 hanya mengatur cara atau prosedur pencalonan. Prosedur semestinya tak boleh mengalahkan persyaratan. ”Parpol atau gabungan parpol hanyalah ’kendaraan’ atau ’tempat pemberangkatan’ (embarkasi) bagi calon yang seharusnya tidak mutlak dipakai atau dilalui,” ujarnya.

Maruarar dan Akil berpendapat, ketentuan Pasal 1 Angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres merupakan conditionally unconstitutional. Pasal itu tak konstitusional kalau ditafsirkan menutup jalur pencalonan dari perorangan selain pengusulan parpol.

Namun, keduanya sependapat, jika hal itu diputus MK, putusan itu membutuhkan pengaturan tentang prosedur calon perseorangan sehingga tidak rasional jika diberlakukan pada Pemilu 2009. Mereka menyatakan, harus ada waktu penyesuaian sampai pemilu berikutnya, tahun 2014.

Fadjroel sangat mengapresiasi pendapat ketiga hakim konstitusi itu. Dengan berbekal pendapat itu, ia akan mendorong dilaksanakannya perubahan kelima UUD 1945.

Tidak demokratis

Secara terpisah, guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendi, di Jakarta, Selasa, menilai, putusan MK yang menolak uji materi terhadap UU No 42/2008 itu tidak demokratis, tetapi tepat waktu dan terbaik untuk saat ini. Pasalnya, setiap warga negara pada prinsipnya tidak boleh dihalangi untuk ikut memperebutkan jabatan publik sekalipun hambatan itu dilakukan melalui UU.

”Namun, karena waktu pelaksanaan pemilu presiden sangat dekat, tak fair rasanya jika calon independen yang akan ikut harus mengumpulkan dukungan pada waktu yang singkat,” ujarnya.

Namun, Bachtiar juga mengingatkan, jika calon independen diperbolehkan, harus ada ketentuan yang mengatur agar capres itu mempunyai dukungan yang sama besar dengan capres dari parpol. ”Repot juga jika semua orang yang merasa mampu jadi presiden bisa mencalonkan diri tanpa ada ketentuan besaran dukungan minimal,” ujarnya.

Bachtiar berharap, setelah pemilu legislatif dan presiden tahun ini, Indonesia perlu melakukan perubahan UUD 1945 agar setiap warga negara dimungkinkan merebut jabatan publik, termasuk menjadi presiden.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto juga menghormati putusan itu. Hanura siap bekerja keras dan berkoalisi dengan partai lain setelah pemilu legislatif.

Anggota DPR dari Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengaku sudah menduga putusan MK akan seperti itu karena UUD memang mengharuskan capres/cawapres melalui parpol. Secara teknis, keterlibatan capres independen tak mungkin dilakukan dalam waktu sangat dekat ini.

Yuddy juga sependapat, gerakan prodemokrasi perlu menghimpun dukungan rakyat seluas- luasnya untuk mengamandemen UUD 1945 sehingga capres independen bisa tampil pada Pemilu Presiden 2014.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta menyatakan, keputusan MK yang menolak permohonan pengajuan capres independen itu sudah sejalan dengan konstitusi. ”Memang itulah semangat UUD 1945 karena sistem pemerintahan kita sistem presidensial. Namun, karena banyak kewenangan presiden yang butuh dukungan DPR, pasangan calon presiden dan wapres harus memiliki minimal dukungan awal dalam pemilu,” ujar Andi, Selasa di Jakarta.

Menurut Andi, jika capres dan cawapres independen disetujui MK, UUD 1945 sebaiknya diubah terlebih dahulu. ”Saat pembahasan amandemen UUD 1945, sebenarnya usulan capres dan cawapres independen sudah diusulkan dan dibicarakan. Namun, usulan itu ditolak. Alasannya, sistem politik kita bukan individual,” katanya.

Andi juga berkeyakinan, putusan MK terkait syarat pencalonan presiden/wapres, Rabu ini, tidak berbeda dengan keputusan soal UU. (ANA/HAR/SUT/DWA/MAM)

Gerindra Klaim Mampu Peroleh 15 Juta Suara

2009-02-17T03:05:00.001-08:00

Bandar Lampung, Kompas - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto mengklaim partainya mampu memperoleh 15 juta suara pada Pemilu Legislatif 9 April 2009. Perolehan suara itu akan menempatkan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai partai dengan perolehan kursi mayoritas di lembaga legislatif.

Prabowo dalam peringatan Hari Ulang Tahun I Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Bandar Lampung, Minggu (15/2), mengatakan, berdasarkan penghitungan melalui kader partai, saat ini Gerindra memperoleh tidak kurang dari 10 juta suara yang ditunjukkan dengan kepemilikan kartu anggota.

Menjelang akhir Februari ini, diprediksi dukungan suara yang masuk untuk Partai Gerindra akan bertambah menjadi 12 juta suara. Pada pemilihan legislatif dukungan suara untuk Partai Gerindra akan bertambah menjadi 15 juta suara.

Menurut Prabowo, pencapaian itu diharapkan mendorong Partai Gerindra menjadi partai mayoritas di legislatif. Itu merupakan pencapaian luar biasa.

Prabowo juga menuturkan, pada saat mendirikan partai itu, ia banyak ditertawakan. Bahkan sampai beberapa bulan kemudian seusai pendirian partai, ia masih ditertawakan.

Namun, dengan gerakan dari kader di seluruh Indonesia, Partai Gerindra berkembang sebagai partai rakyat. (hln/jos)

25 Partai Diprediksi Bakal Tak Lolos PT

2009-02-17T02:41:00.000-08:00

Jakarta, Kompas - Diprediksi, 25 dari 38 partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 bakal tidak memiliki hak untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat karena tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara sebesar 2,5 persen suara sah nasional.

Untuk mengantisipasi reaksi penolakan di kemudian hari, Komisi Pemilihan Umum ataupun partai politik harus gencar menyosialisasikan peraturan ini kepada calon anggota legislatif atau pemilih.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform Hadar N Gumay dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengingatkan hal tersebut dalam perbincangan dengan Kompas, Senin (16/2).

”Partai politik peserta pemilu harus benar-benar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi soal parliamentary threshold (PT),” ujar Hadar.

Menurut Hadar, untuk memprediksi partai yang tidak akan lolos memang sulit. Namun, hasil proyeksi Cetro dengan menerapkan PT pada peserta Pemilu 2004 dan memerhatikan sistem penghitungan perolehan kursi yang baru, hanya ada delapan partai yang lolos dari 24 partai peserta pemilu atau sepertiga.

Tujuh partai adalah yang lolos electoral threshold, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera; ditambah dengan Partai Bulan Bintang.

Dengan kata lain, apabila penghitungan itu diproyeksikan pada Pemilu 2009, sepertiga peserta pemilu adalah sekitar 13 dari 38 parpol peserta pemilu.

Qodari mempunyai prediksi yang hampir sama. Senada dengan Hadar, menurut Qodari, saat ini memang sulit memprediksi secara akurat partai yang tidak akan lolos PT karena opini publik sangat dinamis dan parpol pun belum mengeluarkan semua jurus politiknya.

”Namun, dugaan saya, tujuh besar peserta Pemilu 2004 akan bertahan, ditambah empat partai baru. Jadi, yang lolos PT sekitar 11 parpol, maksimal 13,” ujarnya.

Namun, baik Hadar maupun Qodari, mendukung penerapan sistem PT. Qodari bahkan mengharapkan angka PT diterapkan lebih besar, yaitu 5 persen, agar penyederhanaan partai menjadi lebih efektif.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Roy BB Janis sangat menyesalkan putusan MK yang menerima pemberlakuan PT.

”Kesimpulan saya, MK telah benar-benar memberangus kedaulatan rakyat dan antidemokrasi. Bayangkan, apabila ada partai yang mendapat 2,4 persen atau setara dengan 4 juta pemilih, suaranya tidak terwakili di DPR. Apakah itu demokratis? Bagaimana kalau partai seperti itu ada lima partai. berarti 20 juta suara pemilih tidak terwakili. Apakah MK tidak menghitung dampak sosialnya? MK telah menjadi alat kekuasaan,” ujar Roy lagi. (sut)

Gerindra Klaim Mampu Peroleh 15 Juta Suara

2009-02-15T22:23:00.001-08:00

Menurut Prabowo, pencapaian itu diharapkan mendorong Partai Gerindra menjadi partai mayoritas di legislatif. Itu merupakan pencapaian luar biasa.

Prabowo juga menuturkan, pada saat mendirikan partai itu, ia banyak ditertawakan. Bahkan sampai beberapa bulan kemudian seusai pendirian partai, ia masih ditertawakan.

Namun, dengan gerakan dari kader di seluruh Indonesia, Partai Gerindra berkembang sebagai partai rakyat. (hln/jos)

PETA POLITIK Bengkulu

2009-02-14T06:08:00.001-08:00

Lumbung Nasionalis yang Cair

Rabu, 11 Februari 2009 | 00:24 WIB

Oleh Yohanes Krisnawan

Kemenangan PDI-P dan Partai Golkar dalam Pemilu 1999 dan 2004 menggambarkan kuatnya Bengkulu sebagai basis partai nasionalis. Dalam sejarah pemilu, hanya pada Pemilu 1955 partai-partai Islam menonjol di wilayah Bengkulu. Kala itu Bengkulu masih masuk Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tetapi, benarkah kemenangan PDI-P dan Partai Golkar di tanah tempat pembuangan Bung Karno tersebut karena faktor platform ideologi?

Masyarakat Bengkulu adalah masyarakat multietnis. Selain suku Rejang, Mukomuko, Lembak, dan Pekal yang banyak bermukim di wilayah tengah dan utara, juga ada suku Serawai, Kaur, Pasemah, Suban, di wilayah selatan, serta Enggano di Pulau Enggano. Adapun Melayu Bengkulu banyak berdiam di Kota Bengkulu dan daerah pesisir. Selain suku asli, juga ada suku pendatang yang memang telah lama tinggal di Bengkulu, seperti Jawa, Sunda, Minang, Madura, dan Batak.

Meskipun mayoritas beragama Islam, tetapi secara historis, masyarakat Bengkulu pernah dipengaruhi nilai-nilai kepercayaan lain, baik animisme, Buddha, maupun Hindu. Sebagai daerah yang subur, sejak dahulu wilayah ini menjadi daya tarik kerajaan- kerajaan besar Nusantara, sebelum kolonialisme Inggris dan Eropa hadir. Mulai dari Kerajaan Majapahit, Pagaruyung, Banten, Bugis, Indrapura, Madura, dan Mataram memiliki pengaruh dan menciptakan berbagai kelompok etnis yang terdiri dari banyak marga, dengan sistem bahasa, seni tradisi, kegiatan ritual keagamaan, dan kekerabatan yang unik.

Secara demografis, berdasarkan Sensus Penduduk 2000, jumlah warga yang berasal dari suku Rejang, Serawai, dan Jawa merupakan tiga kelompok etnis terbesar, tetapi tidak ada yang dominan. Tetapi, secara geografis suku Rejang dominan di wilayah utara Bengkulu, sementara Serawai di wilayah Selatan. Suku Jawa dan beberapa suku bangsa lainnya banyak tinggal di wilayah utara. Sebagian datang melalui program transmigrasi sejak zaman Hindia-Belanda.

Potret pilkada

Berdasarkan hasil pilkada yang berlangsung di Bengkulu dari tahun 2005 hingga 2008, tak ada satu pasangan calon kepala daerah yang menang tanpa didukung koalisi antarparpol. Tidak peduli apakah koalisi itu memiliki platform ideologi yang sama atau berbeda.

Menurut sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, dalam tulisannya di Jurnal Ilmu Pemerintahan (2008), koalisi antarparpol yang sepakat mengusung kandidat kepala daerah dalam kenyataannya banyak yang didasarkan atas perhitungan pragmatis jangka-pendek. Suatu kerja sama politik yang saling menguntungkan satu sama lain; untung untuk pasangan calon, juga untuk parpol yang berkoalisi.

Fenomena pilkada ini juga terjadi di daerah-daerah lain sehingga hasil pilkada di Bengkulu memperkuat anggapan bahwa ketokohan seseorang sebagai calon kepala daerah di suatu daerah lebih punya daya jual ketimbang citra parpol pengusungnya. Tentu saja keberadaan parpol pendukung dibutuhkan sebagai penggerak mesin politik.

Dari sepuluh kali pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, secara umum dimenangi melalui strategi ”koalisi partai”, yang tidak semua berdasarkan pada kesamaan platform ideologi. Misalnya, Koalisi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenangi pilkada di Kabupaten Mukomuko. Kemudian koalisi Partai Golkar, PKS, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menang di Kabupaten Bengkulu Utara.

Fakta lain yang menarik, meskipun pada Pemilu 1999 dan 2004 PDI-P dan Partai Golkar menang, tetapi ”jagonya” dalam pilkada belum tentu terpilih. Di Kabupaten Rejang Lebong, pasangan Suherman dan Iqbal Bastari, yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) terpilih menjadi bupati. Demikian pula di Kabupaten Lebong, pasangan Dalhadi Umar dan Nasirwantoha yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) juga menang dalam pemilihan. Bahkan, di tingkat provinsi, pasangan Agusrin Maryono dan HM Syamlani mengalahkan pasangan yang diusung Partai Golkar atau PDI-P.

Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi satu-satunya wilayah di mana partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih selalu menang. Pada Pemilu 1999 dan 2004, PDI-P memperoleh suara terbanyak mengalahkan Partai Golkar. Namun, dalam Pilkada Bengkulu Selatan putaran kedua (6 Desember 2008), koalisi PDI-P, PPP, PKPI, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang mengusung pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan berhasil memenangi pilkada.

Hasil pilkada menunjukkan, ”nuansa nasionalis” Bengkulu ternyata belum menjamin Partai Golkar dan PDI-P mampu menaklukkan pilkada. Wilayah ini sangat cair dalam pilihan politiknya. (Yohanes Krisnawan Litbang Kompas)

***

”Lubuk Kecik Buayo Banyak”

Politik lokal Bengkulu tak lepas dari keberagaman kelompok etnis. Oleh karena itu, dalam setiap kampanye pemilu dan pilkada, isu-isu yang terkait latar belakang marga kandidat selalu dieksploitasi.

Untuk memahami peta politik lokal Bengkulu, menurut pakar Ilmu Politik dan Administrasi Negara Universitas Bengkulu, Titiek Kartika H, sulit untuk mengabaikan keberadaan kelompok- kelompok etnis atau marga-marga yang ada.

Menurut dia, hingga saat ini strategi tim sukses seperti itu dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dianggap efektif karena secara sosial budaya, ikatan kekerabatan masyarakat Bengkulu berakar pada identitas kesukuan, atau klan (marga-marga) yang bersifat geneologis atau keluarga sedarah.

Dalam buku Bengkulu Dalam Sejarah (1988), Firdaus Burhan menjelaskan bahwa sejak kecil seorang anak Rejang, misalnya, telah memiliki pemahaman bahwa dirinya termasuk ke dalam kelompok mego tertentu. Pemahaman itu berlaku hingga mereka dewasa bahwa identitas dirinya sebagai anggota dalam mego karena pertalian darah.

Tidak mengherankan jika ikatan emosional sebagai satu marga sedarah masih menjadi salah satu faktor untuk menarik dukungan bagi calon kepala daerah yang maju bersaing. Apalagi, jika yang menjadi kandidat merupakan tokoh panutan, yang secara tradisi dipilih oleh semua anggota klan untuk memimpin mereka sebagai pasirah.

Fenomena pemekaran wilayah di Bengkulu sendiri tampaknya bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, juga mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok masyarakat (politik identitas). Di samping membuka peluang bagi elite lokal dalam pemerintahan daerah. Wilayah-wilayah kabupaten hasil pemekaran memiliki latar belakang sosial budaya dan kesejarahan, yang terkait dengan keberadaan kerajaan-kerajaan lama atau karesidenan di zaman kolonial. Suatu wilayah yang dulu merupakan tempat terhimpunnya marga-marga.

Ada enam kerajaan yang menjadi cikal bakal kelompok-kelompok etnis (marga-marga) asli Bengkulu, yaitu Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Depati Tiang Empat, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sungai Itam, dan Kerajaan Anak Sungai, yang memiliki keterkaitan historis dengan kerajaan besar Nusantara pada masa itu. (Prof Dr H Abdullah Siddik, Sejarah Bengkulu 1500-1990, Balai Pustaka, 1996)

Tak aneh jika nama-nama kabupaten, baik yang lama maupun hasil pemekaran, diambil dari nama-nama kelompok etnis atau wilayah etnis tertentu, seperti Rejang Lebong dan Lebong, Mukomuko, Kaur, Seluma, dan Kepahiang. Adapun nama kabupaten lainnya sudah dikenal sebagai wilayah kelompok etnis dominan yang berasal dan tinggal di wilayah tersebut, seperti Bengkulu Utara (Rejang) dan Bengkulu Selatan (Serawai).

Menurut pengamat sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu, Hery Supriyanto, dalam realitas sehari-hari sering kali terjadi konflik antara sesama orang asli Bengkulu, yang berbeda kelompok etnis sebab karakter mereka cenderung individualistis, mementingkan kelompoknya. Akan tetapi, hal itu tidak berkembang menjadi konflik yang lebih serius. Biasanya ada mekanisme budaya yang membuat mereka pada akhirnya berhenti bertikai. Hanya saja, primordialisme yang hidup dalam masyarakat berpotensi menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kembali ke soal Pemilu 2009, tim sukses parpol pasti sudah pikir-pikir siapa tokoh lokal yang bisa diajak kerja sama untuk mendulang suara. Baik sebagai calon anggota legislatif maupun kepala daerah. Melihat kultur masyarakat Bengkulu, terutama kelompok etnis asli, pastilah yang diincar adalah mereka yang memiliki jaringan kekerabatan yang luas. Terlebih juga memiliki jaringan ekonomi, politik, dan jaringan terhadap komunitas di luar kelompok etnis asal. Tentu saja keberadaan kelompok etnis pendatang, seperti Jawa dan Minang, juga sangat strategis. Selain jumlahnya cukup signifikan, tak sedikit yang berperan penting dalam kehidupan sosial ekonomi Bengkulu.

Hanya saja, Titiek Kartika H khawatir jika isu etnisitas atau primordialisme diangkat dalam propaganda politik, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan sebab masyarakat Bengkulu mengenal pemeo yang bersifat otokritik, ”Lubuk Kecik Buayo Banyak” (lubuknya kecil tetapi banyak buayanya). Artinya para ”buaya” akan saling berebut bagian. Nah! (Yohanes Krisnawan)

Mereka yang Tetap Bertahan (Sumatera)

2009-02-14T05:58:00.000-08:00

Mereka yang Tetap Bertahan

Jumat, 13 Februari 2009 | 00:28 WIB

Sumatera tak lepas dari berbagai perubahan. Memang, potret penguasaan politik di wilayah ini menunjukkan situasi yang dinamis. Sebagai satuan wilayah yang terbuka dan kerap menerima pengaruh luar, termasuk para pendatang, Sumatera sulit mengelak dari perubahan politik semacam ini.

Persoalan demikian tampak dalam ajang penguasaan politik di berbagai wilayah ini. Pemilu 1955, misalnya, menunjukkan betapa kuatnya kekuatan Islam di Sumatera. Tidak kurang dari dua pertiga bagian pemilih menyukai sepak terjang partai-partai Islam ketimbang partai-partai bercorak nasionalis. Dari partai-partai Islam tersebut, Masyumi menjadi penyumbang terbesar, hampir separuh dari suara pemilih Sumatera. Masuk akal memang, selain Jawa, Sumatera menjadi bumi kelahiran partai Islam, termasuk Masyumi, yang memengaruhi negeri ini. Namun, menariknya, di tengah penguasaan Masyumi dan partai Islam lainnya, sebagian Sumut dikuasai oleh Partai Kristen Indonesia (Parkindo), PKI, dan PNI. Pulau Bangka pun menjadi penguasaan PNI.

Perubahan politik nasional dalam kepemimpinan rezim Orde Baru mengubah total wajah politik Sumatera. Sumatera yang semula menjadi pilar kekuatan partai-partai Islam berubah menjadi pilar kekuatan Golkar. Terbukti, beberapa wilayah Sumatera mampu melambungkan kemenangan Golkar dengan perolehan lebih dari tiga perempat bagian. Namun, di tengah dominasi Golkar, Sumatera menyisakan benteng politik yang tak tertaklukkan. Sebagian wilayah Aceh, misalnya, merupakan bangunan kekuatan Islam yang sulit terkuasai.

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru dan bergulirnya liberalisasi politik mempertontonkan wajah baru politik Sumatera. Dua hasil pemilu nasional terakhir menunjukkan persaingan penguasaan Sumatera di antara dua kekuatan partai bercorak nasionalis, Golkar dan PDI-P. Menariknya, di antara persaingan dua kekuatan tersebut, tersisa wilayah yang tetap loyal pada satu kekuatan politik, khususnya partai bercorak keislaman. Belitung, misalnya, menjadi benteng PBB yang tak tergoyahkan. PAN berhasil pula mempertahankan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan.

Pada pemandangan lain, dengan menggabungkan berbagai ajang kontestasi politik nasional dan lokal juga terungkap 15 kabupaten dan kota yang tetap bertahan di bawah pengaruh satu partai. Benteng kekuatan Golkar terbangun di Kota Langsa Aceh, Aceh Singkil, Asahan, Kota Tanjung Balai, Tanah Datar, Solok, Bengkalis, Natuna, dan Bangka Selatan. Apakah kekuatan yang terbangun didasarkan pada kuatnya ideologi partai yang tertanam, kuatnya jaringan kerja partai di setiap pelosok wilayahnya, ataupun kekuatan sosok pimpinan dan tokoh partai masih kurang jelas tergambarkan.

Yang pasti, dari berbagai ajang kontestasi politik, wilayah tersebut menjadi pilar kekuatan Golkar.

Hal yang sama pada PAN tampak solid di Aceh Barat Daya dan Belitung terlihat amat loyal kepada PBB. Pemilu 2009 akan menguji kembali seberapa kuat benteng partai tersebut menghadapi gempuran partai dan sosok calon anggota legislatif partai lain.(Bestian Nainggolan)

Peta Politik Sumatera

2009-02-14T05:56:00.000-08:00

Runtuhnya Benteng Penguasaan Partai

Jumat, 13 Februari 2009 | 00:33 WIB

Oleh Bestian Nainggolan

Bagi partai politik, Sumatera bukanlah benteng yang tak mungkin tertaklukkan. Perubahan penguasaan politik wilayah selama ini kerap terjadi. Hal yang sama amat berpotensi terjadi pada Pemilu 2009.

Tiada yang kekal di Sumatera. Heterogenitas kultur dan wilayah membentuk wajah politik Sumatera yang jauh dari kesan monoton.

Di sebagian besar wilayahnya, perubahan demi perubahan penguasaan politik kerap berlangsung. Terdapat memang wilayah yang tampak statis. Sebagian kabupaten di Jambi, Riau, misalnya, memiliki tradisi penguasaan pada satu kekuatan politik partai. Namun, fakta demikian amat terbatas, tidak menjadi gambaran keseluruhan Sumatera.

Di beberapa wilayah lain, lambat laun penguasaan oleh satu kelompok kekuatan politik semacam ini mulai terancam. Bahkan, sebagian lainnya mulai tergerus oleh kekuatan politik lain yang mengintai.

Sekilas, menelusuri politik Sumatera yang terbagi menjadi 10 provinsi ini akan terpaku pada satu fenomena persaingan ideologis partai-partai politik. Perebutan pengaruh politik yang lebih bersifat ideologis, yaitu antara partai-partai berhaluan nasionalis dan partai bernuansa Islam, memang masih tampak kental terasa di sebagian besar wilayah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumbar, Sumut, maupun Bangka Belitung.

Apalagi, jika merunut sejarah panjang kontestasi nasional pemilu di wilayah ini yang memang mewariskan persaingan sengit antarkekuatan ideologi. Hanya, menariknya, pada saat yang bersamaan terjadi pula persaingan sangat ketat di antara sesama partai-partai bercorak nasionalis serta di antara sesama partai Islam.

Tidak hanya itu, berbagai variasi lain terjadi di kawasan yang menyumbang seperlima (34,4 juta pemilih) dari total pemilih di Indonesia ini.

Medan perebutan suara yang merujuk pada persaingan yang bersifat non-ideologi partai juga mencolok terlihat.

Aspek geografis, misalnya, juga menjadi faktor yang kerap menjadi pemicu kian hangatnya perburuan suara. Tidak mengherankan jika pemisahan antara pengaruh kekuatan politik lokal dan nasional sebagaimana yang tampak di beberapa wilayah NAD serta sesama kekuatan lokal yang memisahkan pengaruh kekuatan politik pesisir dan pedalaman. Hal ini terjadi di Sumbar, wilayah kota, dan desa di hampir keseluruhan ibu kota provinsi di Sumatera.

Pada pemandangan lain, tidak terhindarkan pula pembentukan kantong-kantong kekuatan politik yang didasarkan pada kesamaan-kesamaan etnisitas dan agama sebagaimana yang terbentuk di Sumut sehingga menjadi faktor pembentuk corak politik yang melekat.

Di tengah tarikan ideologi, pembagi wilayah, dan kedekatan emosional yang melekat tidak terhindarkan pula munculnya perilaku politik yang cenderung rasional, atau cenderung pragmatis.

Memilih partai ataupun upaya menguasai politik wilayah didasarkan pada pertimbangan pragmatis, seperti halnya seberapa manfaat instan yang diperoleh sebagai konsekuensi atas pilihannya. Demikian pula seberapa besar pengorbanan materi yang dilakukan untuk mengusai suara para pemilih.

Fenomena semacam ini tampak dalam sejumlah ajang pilkada yang secara khusus memilih sosok kandidat yang diusulkan partai politik. Kondisi-kondisi semacam ini bagaimanapun telah menjadi ciri Sumatera, yang tampaknya menjadi suatu potret keniscayaan politik.

Dalam ancaman

Jika berbagai faktor, baik emosional maupun rasional, bertemu dan saling berkelindan dalam muara Pemilu 2009, persoalannya kini, seperti apa wajah persaingan politik yang akan berlangsung di Sumatera? Dalam ulasan lebih khusus, seberapa kokoh benteng kekuatan yang dibangun partai politik di wilayah penguasaannya tetap dipertahankan?

Memadukan dan memetakan sejumlah kontestasi politik nasional dan lokal (pilkada) di 138 kabupaten dan kota menyimpulkan betapa rawan dan rapuhnya kekuatan partai politik.

Setidaknya terdapat tiga kategori pengelompokan wilayah yang memungkinkan terjadi atau tidaknya perubahan politik.

Pertama, pengelompokan wilayah yang tergolong solid. Paling tidak terdapat 15 kabupaten dan kota dalam kategori ini, baik dalam ajang Pemilu 2004 maupun ajang pilkada 2005-2008, dikuasai oleh satu kekuatan partai.

Di wilayah ini, partai berhasil membangun benteng pertahanan yang kokoh. Sulit tampaknya mendobrak keseluruhan bangunan yang juga telah terkawal dengan rapat di setiap penjuru.

Kedua, wilayah kabupaten dan kota yang tergolong agak rapuh dan rawan. Tidak kurang sebanyak 39 wilayah dalam kelompok ini.

Benar jika partai politik masih menguasai dan berpotensi menguasai wilayah dalam kelompok demikian. Namun, menjadi rawan mengingat dalam ajang kontestasi lokal partai itu harus bersusah payah menjalin suatu koalisi bersama partai lain untuk menguasai politik lokal wilayah.

Oleh karena kekuatan yang terbangun tidak utuh, potensi kerapuhan dalam pemenangan Pemilu 2009 terbuka.

Ketiga, kabupaten dan kota di Sumatera yang tergolong cair dan berpotensi tak terkuasai dalam pemilu mendatang. Pasalnya, penguasaan partai-partai politik di wilayah ini hanya terjadi pada Pemilu 2004.

Dalam pemilihan kepala pemerintahan daerah mereka gagal total dalam penguasaan. Kondisi demikian merupakan bagian terbesar, terjadi di 84 kabupaten dan kota di Sumatera. Bisa dibayangkan betapa dinamisnya perburuan suara yang akan terjadi di kabupaten dan kota semacam ini.

Menguak peluang

Menariknya, kerawanan dan kerapuhan dialami oleh setiap partai. Baik partai-partai bercorak nasionalis maupun bernuansa Islam berpotensi kehilangan daerah penguasaannya.

Partai Golkar bisa jadi yang paling rawan. Sebagai pemenang pemilu meraih sekitar 23 persen suara dan menguasai 98 kabupaten dan kota di Sumatera, hanya 13 wilayah yang masuk kategori solid. PDI-P juga demikian, dari 15 kabupaten dan kota yang dikuasai tidak ada satu pun kokoh dikuasai secara tunggal. Partai-partai bercorak Islam yang dalam Pemilu 2004 meraih suara cukup signifikan di Sumatera, seperti PKS, PAN, PPP, dan PBB juga didera persoalan yang mirip, potensi hilangnya wilayah-wilayah penguasaan.

Namun, begitu besarnya wilayah-wilayah tergolong rawan dan rapuh tidak selamanya mengindikasikan lonceng kematian.

Kondisi demikian memberikan arti lain bahwa di Sumatera masih terbuka lebar peluang bagi parpol dalam penguasaan wilayah baru. Bagi partai-partai bercorak nasionalis, sekalipun beberapa wilayah penguasaannya telah tergerus, fakta juga menunjukkan upaya penguasaan wilayah lain berhasil dilakukan.

PDI-P, misalnya, sekalipun terlihat rapuh di beberapa wilayah, tetapi—sebagaimana yang terjadi Lampung—mampu merebut berbagai ajang pilkada.

Oleh karena itu, kesan berlangsungnya persaingan antarsesama partai dengan corak yang sama masih kentara di sebagian besar wilayah. Persoalannya, siapakah menjadi pengumpul suara terbanyak kali ini? Belum jelas benar, tetapi konfigurasi baru penguasaan politik amat berpotensi terbentuk. (Litbang Kompas)

Tiga Tungku di Borneo Barat

2009-02-14T05:55:00.001-08:00

Sabtu, 14 Februari 2009 | 01:19 WIB

Berbicara mengenai politik di Kalimantan Barat nyaris selalu terkait dengan tiga suku bangsa besar, Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Bahkan, ada singkatan kata yang dikenal di sebagian masyarakat Kalbar, yakni ”sambas”. Sebutan itu bukan mengacu pada nama salah satu kabupaten di provinsi ini, melainkan merupakan gabungan dari kata ”sam” yang dalam terminologi bahasa Tionghoa berarti tiga dan ”bas” yang artinya bangsa. Istilah ini tak lain merujuk pada tiga etnik tersebut di atas.

”Intinya, etnik-etnik itu adalah tiga tungku dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ketua Asosiasi Ilmu Politik Kalimantan Barat Gusti Suryansyah.

Kelompok etnik Melayu, yang merunut sejarahnya berasal dari Malaysia dan Sumatera Timur, umumnya mendiami kawasan perairan Kalimantan Barat. Menurut sensus penduduk yang terakhir dilakukan Badan Pusat Statistik, tahun 2000 proporsi penduduk Melayu Sambas dan Melayu Pontianak mencapai 19 persen.

Untuk membedakan kalangan mereka biasanya didasarkan pada daerah tempat tinggal. Misalnya, Melayu yang tinggal di Kabupaten Landak disebut Melayu Landak. Mata pencarian utama suku bangsa ini adalah petani dan nelayan meski sekarang tidak sedikit juga yang menjadi pegawai negeri, swasta, atau pedagang.

Kelompok etnik Dayak umumnya mendiami daerah pedalaman Kalimantan Barat dan terbagi dalam banyak subetnik. Dalam buku Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat terbitan Institut Dayakologi (2008) disebutkan bahwa suku Dayak terbagi hingga sebanyak 151 subetnik. Proporsi penduduk dari tiga subetnik dominan dari suku bangsa Dayak di Kalbar, yakni Kendayan, Darat, dan Pesaguan, mencapai 20 persen.

Sementara itu, etnik Tionghoa juga terbagi dalam sejumlah subetnik. Namun, paling tidak ada dua etnik besar yang mendiami Kalbar, yaitu Hakka (Khek) dan Tewciu atau Hoklo. Orang Hakka banyak berada di pedalaman, bekerja sebagai penambang emas di Montoredo (wilayah Kabupaten Landak), dan sebagian lainnya bertani. Sementara orang Tewcu biasanya bekerja sebagai pedagang dan banyak mendiami kawasan perkotaan di Kalbar, misalnya di Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Proporsi penduduk etnik Tionghoa di Kalbar mencapai 9,4 persen.

Pembagian tiga etnik besar tersebut masih hidup sampai sekarang. Paling tidak pengaruh kewilayahan budaya ini terbukti berpengaruh pada pertarungan politik di Kalbar ketika berlangsung ajang pemilihan kepala daerah.

Partai Golkar dan PDI-P, yang mendominasi perolehan suara dalam pemilu legislatif, tak selalu berhasil mengegolkan calon yang diusung dalam kancah pilkada. Tanpa berkoalisi, Partai Golkar hanya memenangkan calonnya di Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, dan Sanggau. Sementara PDI-P hanya berhasil mengegolkan calonnya di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak. Dalam pemilihan gubernur, pasangan calon dari PDI-P, Cornelis-Cristiandy Sanjaya, kombinasi Dayak dan Tionghoa, banyak mendapatkan dukungan dari Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Kota Singkawang.

Dalam skala politik lokal, kesadaran dari tiap-tiap etnik untuk memunculkan eksistensinya masih kental. Itu sebabnya asal-usul seorang calon kepala daerah menjadi pertimbangan penting bagi pemilih. Di kalangan etnik Tionghoa juga muncul kesadaran eksistensi etnik. Di Kota Singkawang, yang sebagian besar penduduknya adalah Tionghoa, terpilih wali kota dari etnik itu. Demikian juga di Kota Pontianak, tempat dominan subetnik Tewciu, terpilih wakil wali kota dari etnik Tionghoa.

Syarief Ibrahim Al Qadrie, sosiolog Universitas Tanjungpura, mengungkapkan bahwa di Kalbar etnis lebih dominan dalam memengaruhi peta kekuatan politik daripada agama. ”Di Kalimantan Barat, masyarakat cenderung melihat sosok dari sisi etnis ketimbang agama. Latar belakang agama seorang calon agaknya tidak terlalu menjadi pertimbangan pemilih,” ujarnya.(Bima Baskara)

Peta Politik Kalimantan Barat

2009-02-14T05:53:00.000-08:00

Mengail Suara di Lubuk Etnisitas

Sabtu, 14 Februari 2009 | 01:22 WIB

Oleh BIMA BASKARA

Identitas etnik merupakan warna yang melekat dalam kehidupan politik masyarakat Kalimantan Barat. Keberadaan sejumlah etnik, khususnya Melayu, Dayak, dan Tionghoa, memberikan dampak pada peta kekuatan partai politik di sini. Akankah dalam Pemilu 2009 politik identitas memainkan peranan penting di wilayah Borneo bagian barat ini?

Provinsi Kalimantan Barat bisa dibilang menjadi salah satu dari wilayah di Indonesia dengan kehidupan politik yang dinamis. Polarisasi politik yang terlihat marak setelah masa reformasi tak kalah dinamis dibandingkan dengan pemilu pertama tahun 1955. Pertarungan antarparpol yang terjadi di provinsi ini bisa dikatakan unik.

Saat Orde Baru berkuasa, Golongan Karya (Golkar) selalu berhasil menjadi pemenang pemilu. Dominasi Golkar di Kalbar mulai terlihat sejak Pemilu 1971, sebelum 11 partai politik kontestan pemilu berfusi. Golkar meraih 66,6 persen suara.

Dalam Pemilu 1977, persentase perolehan suara Golkar juga tak berubah, di kisaran 66 persen, meskipun partai-partai yang lain dilebur ke dalam dua partai besar, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada masa Reformasi, di Pemilu 1999, partai berlambang pohon beringin itu tetap menjadi pemenang di Kalbar. Meskipun turun drastis dari 70 persen menjadi hanya 29,4 persen suara, tetapi dominasi partai berlambang pohon beringin itu masih cukup kuat. Yang menarik, anjloknya perolehan suara Partai Golkar tidak diimbangi dengan kenaikan drastis perolehan suara partai pesaing terdekatnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Berada di posisi kedua setelah Partai Golkar, PDI-P hanya meraih 23 persen suara pemilih, nyaris tak beda jauh dengan perolehan pada zaman Orde Baru (Pemilu 1992) yang 22 persen.

Sementara itu, Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), partai baru yang lekat dengan nuansa etnik Tionghoa, mendapat suara lumayan, yakni 6,99 persen. Partai yang mengangkat isu hak-hak kaum minoritas serta perbaikan ekonomi ini menarik simpati warga etnik Tionghoa yang jumlahnya mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Kalbar.

Kondisi yang mirip terjadi pada Pemilu 2004. Pendatang baru, yakni Partai Demokrat, mendapatkan suara yang lumayan, yakni 6,12 persen. Perolehan suara partai tersebut berada di urutan ketiga setelah Partai Golkar dan PDI-P, dan hanya sedikit berada di bawah PPP yang meraih 8,38 persen suara.

Dalam sejarah pemilu, Kalbar juga pernah menampilkan gambaran kuatnya partai lokal. Pada Pemilu 1955, Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) mendapat dukungan kuat dengan mendulang 33 persen suara. Kendati demikian, posisi partai nasional bernuansa Islam ini ditempel ketat oleh Partai Persatuan Daya (PPD), sebuah partai lokal yang secara mengejutkan mendapatkan 31,5 persen suara dan berhasil menempatkan satu wakilnya di DPR pusat.

Politik identitas

Kemampuan sebagian parpol ”merebut” suara pemilih di Kalimantan Barat sedikit banyak disebabkan oleh kemampuannya membangun kedekatan etnisitas. Partai PBI, misalnya, bisa dikatakan berhasil merebut suara masyarakat Tionghoa pada Pemilu 1999.

”Ketika itu kami betul-betul memilih partai berdasarkan kedekatan etnik. Partai PBI saat itu memang didirikan, antara lain, untuk kaum kami, yang tertindas secara politis,” ujar Andreas Acui Simanjaya, tokoh Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Upaya membangun kedekatan etnis juga dilakukan Partai Golkar pada masa Orde Baru. Di Kalbar, partai tersebut dibangun pemerintah dengan merangkul elite-elite Dayak.

Menurut Thadeus Yus, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalbar, waktu itu pendekatan yang dilakukan Golkar sangat efektif meraih suara masyarakat Dayak. ”Ketika itu, masih ada kepatuhan dari sebagian besar masyarakat Dayak terhadap elite-elite kami,” tuturnya.

Namun, Yus juga menjelaskan bahwa saat Orde Baru pun PDI meraih simpati di kalangan masyarakat Dayak. Ini tak lepas dari kontribusi partai lokal sebelumnya, PPD, yang bersama PNI kemudian melebur ke dalam PDI.

Pemilu 2009

Bagaimana dengan Pemilu 2009? Partai Golkar dan PDI-P masih berpeluang besar menjadi salah satu parpol yang akan meraih suara terbanyak, meski sangat mungkin persentasenya akan semakin kecil. Pendapat itu dikemukakan Gusti Suryansyah, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Kalbar. ”Saya perkirakan, untuk Kalimantan Barat situasinya akan lebih kurang sama, tapi perolehan suaranya yang akan lebih cair,” ujarnya.

Di balik kuatnya identitas etnik di kalangan masyarakat Kalbar, kini tumbuh rasionalitas di dalamnya. Hal itu diungkapkan Acui dan Yus. ”Pengalaman membuktikan, pada Pemilu 2004, kami sudah mulai melakukan perubahan arah pandang. Kami tidak lagi memilih partai berdasar etnik, tapi berdasarkan kebutuhan,” kata Acui. Perubahan arah pandang itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2004 yang menempati posisi empat.

Dalam pertarungan antarpartai di level nasional tampaknya masyarakat Dayak akan makin cair dalam hal keterikatan ideologis maupun etnik terhadap partai tertentu. ”Ke depan, Partai Golkar atau PDI-P bisa menang lebih karena punya infrastruktur yang baik, bukan karena dukungan masyarakat Dayak,” ujar Yus.

Namun, rasionalitas itu masih mungkin mempertautkan identitas. Jika sebuah parpol, besar atau kecil, mampu membahasakan kebutuhan eksistensi dari tiap-tiap etnik di Kalbar, bukan tidak mungkin akan meraih cukup simpati.(Bima Baskara Litbang Kompas)

Lebih Panas di Internal

2009-02-14T05:36:00.000-08:00

Oleh Sindy Fathan M

BOLEH jadi pertarungan antarcalon anggota legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Timur I menjadi pertarungan paling ”mematikan” di Pulau Jawa.

Dengan jumlah pemilih sebanyak 3.353.804 orang, berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) putaran pertama Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim), Dapil Jatim I menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan langkah caleg di Dapil Jatim I kian sulit. Caleg tidak hanya bersaing dengan caleg dari partai politik lain, tetapi juga harus merebut suara dari caleg dalam satu partai. Mereka harus menjaring suara dari pemilih sebanyak-banyaknya.

Pada dapil inilah sejumlah parpol menempatkan tokoh nasionalnya. Sebut saja, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi yang menjadi andalan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sengaja memindahkan Guruh Soekarnoputra sebagai caleg di dapil ini. Pada Pemilu 2004 Guruh meraih 67,3 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) dari Dapil Jatim VII.

Beberapa partai berani mencoba peruntungan dengan memajukan calegnya yang hadir dari kalangan selebriti, seperti mantan peragawati Ratih Sanggarwati dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mantan Puteri Indonesia, Pungki Sukmawati, dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Di dapil ini pula sejumlah caleg yang lama malang melintang di DPR kembali bertarung. Partai Golkar, misalnya, memajukan Priyo Budi Santoso, yang pada Pemilu 2004 meraih 27,9 persen BPP di Dapil Jatim VII. Partai Demokrat menurunkan kembali Marcus Silanno, yang kini masih menjadi anggota DPR. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempatkan tiga caleg kawakannya, Muhaimin Iskandar, Imam Nahrawi, dan Ario Wijanarko. Ketiganya kini masih menjadi anggota DPR. Bahkan, Muhaimin adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.

Pada Pemilu 2009 di Dapil Jatim I terdapat 195 caleg yang bertarung memperebutkan 10 kursi. Jumlah kursi itu sama dengan yang diperebutkan pada Pemilu 2004. Akankah PKB dan PDI-P bisa meraih tiga kursi, seperti pada pemilu lalu?

Soliditas partai

Keadaan sekarang tampaknya tak lagi sama. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, mengatakan, konflik internal PKB antara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin bisa menjadi bumerang bagi partai yang memiliki basis terbesar di Jatim itu.

”Pertarungan caleg internal partai di Jatim I tak kalah serunya dengan yang di eksternal (partai). Masalah di dalam PKB bisa-bisa memecah-belah soliditas partai,” kata Airlangga. Apabila terbukti tak solid, perpecahan massa justru menjadi bidikan utama partai lain yang mengekor di belakangnya.

Menurut Airlangga, besar kemungkinan konflik internal PKB justru mendongkrak perolehan suara dari PDI-P dan partai berbasis warga Nahdlatul Ulama yang lain, seperti Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Tak tertutup kemungkinan pula, massa yang terbelah ”lari” mencari partai papan tengah, seperti Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ini semakin diperkuat dengan terpilihnya kepala daerah Jatim, Soekarwo-Saifullah Yusuf, yang diusung partai papan tengah tersebut.

Primordialisme

Caleg PKB, Ario Wijanarko, menepis tudingan ketidaksolidan PKB. Menurutnya, tak pernah ada perpecahan dalam partainya. ”Cak Imin (Muhaimin) dan Mas Imam (Imam Nahrawi) tak pernah dipandang sebagai pesaing. Justru kita atur zona (peraihan suara) masing-masing. PKB tetap satu dan tidak ada masalah,” tegasnya. Ia optimistis partainya bisa meraih lima kursi di dapil ini.

Ario mengaku lebih mengandalkan keterikatan emosional sebagai putra daerah yang lebih mengenal karakteristik wilayah Surabaya-Sidoarjo. ”Masyarakat urban (di dapil I) tidak lagi sibuk mencari figur yang lebih populer, tetapi mencari yang benar-benar bisa mewakili daerahnya,” tuturnya lagi.

Persaingan caleg di internal PDI-P, kata Airlangga, harus diperhatikan pula. Kehadiran tokoh nasional tak menjamin perolehan suara partai itu tinggi.

Persaingan Ketat di Sumut I

2009-02-11T23:39:00.000-08:00

Rabu, 11 Februari 2009 | 00:32 WIB

Grup neraka. Ibarat sebuah turnamen sepak bola, itulah yang digambarkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Partai Gerakan Indonesia Raya Rahmat Sorialam Harahap tentang Daerah Pemilihan Sumatera Utara I untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Daerah pemilihan Sumatera Utara I terdiri dari wilayah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi.

Rahmat tahu diri. Meskipun berada pada nomor urut satu calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I, pesaingnya bukan politisi kelas kambing. ”Yang maju politisi kawakan semua. Ini grup neraka,” katanya.

Mereka yang bertarung untuk memperebutkan 10 kursi DPR pada Pemilu 2009 di Dapil Sumut I ini rata-rata sudah lama menjadi politikus. Mereka politikus kawakan di tingkat lokal Sumut atau yang sudah lebih dari sekali duduk di Senayan.

Lihatlah, misalnya, Partai Golkar yang menang Pemilu 2004 di Sumut. Caleg nomor urut satu Partai Golkar di Dapil Sumut I adalah Burhanuddin Napitupulu. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sekaligus juga Koordinator Wilayah Aceh dan Sumut. Politikus yang kalau di Sumut dipanggil ”Burnap” ini sudah duduk di Senayan sejak tahun 1987.

Selain itu, Partai Golkar juga memunculkan kembali Antarini Malik yang kini masih menjadi anggota DPR. Bedanya, Antarini kini menempati nomor urut lima. Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menempatkan caleg terpilih dengan raihan suara terbanyak, perolehan suara 11,8 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP) yang diperoleh Antarini pada Pemilu 2004 menjadi modal untuk merebut satu kursi DPR.

Pesaing ketat Partai Golkar di Sumut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak mau kalah pamor dalam menempatkan caleg di Dapil Sumut I. PDI-P menempatkan Panda Nababan sebagai caleg nomor urut satu. Mantan wartawan peraih penghargaan Adinegoro tahun 1976 tersebut sudah hampir setahun terakhir ini menjadi komandan PDI-P di Sumut. Selama menjadi anggota DPR periode 2004-2009, Panda dikenal sebagai juru bicara PDI-P di Senayan.

PDI-P juga menempatkan ”wajah lama” dari Dapil Sumut I, yaitu Irmadi Lubis. Pada Pemilu 2004 Irmadi melenggang ke Senayan dengan bekal 16,9 persen dari BPP. BPP di Dapil Sumut I pada pemilu lalu adalah sebanyak 204.347 pemilih.

Bahkan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring kini harus ditempatkan di Dapil Sumut I, agar bisa memastikan kursi di Senayan, mengingat partai ini menang dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Medan.

Selain Tifatul, PKS juga menempatkan Muhammad Idris Luthfi sebagai caleg di Dapil Sumut I. Pada Pemilu 2004 Idris adalah peraih suara terbanyak di dapil ini, yang menjadi anggota DPR, yakni dengan 45,8 persen dari BPP. Namun, tentu PKS akan ”memprioritaskan” presidennya, sebagai wajah partai, untuk melangkah ke Senayan.

Dapil Sumut I juga menjadi incaran petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP menempatkan Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar di nomor urut satu. Sebelum berkarier sebagai anggota DPR, Hasrul sudah lama malang melintang di percaturan politik Sumut.

Partai Demokrat menempatkan politisi senior, Abdul Wahab Dalimunthe, yang pernah menjadi calon Gubernur Sumut, serta Sutan Bhatoegana, yang kini juga menjadi anggota DPR, untuk mendulang suara di Dapil Sumut I. Caleg yang terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat pada Pemilu 2004, Yusuf Pardamean, kini maju kembali dengan ”kendaraan” Partai Barisan Nasional.

Adapun Partai Amanat Nasional (PAN) memajukan lagi anggota DPR, Mulfahri Harahap. Pada Pemilu 2004 Mulfachri meraih 13,7 persen dari BPP. Adapun Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) menampilkan GM Chandra Panggabean, yang sangat dikenal di kawasan Tapanuli. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) mencoba mendulang suara di Dapil Sumut I dengan menampilkan mantan Koordinator Ahli Kepala Polri, yang juga pernah menjadi calon Gubernur Sumut, Darwan Siregar.

Siapa mengakar?

Beberapa nama yang disebut mungkin dikenal publik karena sepak terjang mereka di Jakarta. Namun, memang bukan perkara mudah meraih kursi DPR pascaputusan MK. Politisi senior dan mereka yang ternama tidak hanya harus bersaing dengan caleg dari partai lain, tetapi juga caleg dari sesama partai. Apalagi, partai umumnya membuat kebijakan tak mengutamakan caleg tertentu untuk bisa terpilih, meskipun bisa saja ada mobilisasi suara agar caleg yang menjadi ”wajah” partai tetap terpilih.

Namun, selain Tifatul yang menjadi ”orang nomor satu” di PKS, caleg di Sumut I umumnya adalah tokoh parpol saja. Mereka bukan ketua umum atau orang yang ”diprioritaskan” oleh parpolnya sehingga persaingan menjadi sangat terbuka. Siapa yang mengakar bisa jadi yang diprioritaskan partainya.

Untuk urusan siapa yang lebih mengakar itu membuat mantan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Sutan Bhatoegana mengalah ditempatkan di nomor urut dua. Nomor urut satu caleg Partai Demokrat ditempati Abdul Wahab Dalimunthe, bekas tokoh Partai Golkar Sumut yang memiliki segudang pengalaman di tingkat lokal.

Politikus lokal ini paling tidak lebih dikenal pemilih ketimbang mereka yang justru lama berkutat di Senayan. Mereka sangat layak diperhitungkan. Ada Muhammad Syafii di Partai Bintang Reformasi (PBR). Sebagai mantan calon wakil gubernur, paling tidak dia dikenal luas oleh pemilih. Ada Ibrahim Sakty Batubara di PAN yang dikenal sebagai politikus di DPRD Sumut.

Ini yang membuat caleg Partai Golkar di Dapil Sumut I, Meutya V Hafid, mengatakan, persaingan bakal berlangsung sangat ketat dan dinamis. ”Banyak politikus senior. Tantangannya sangat besar,” ujarnya.

Meutya tidak takut bersaing dengan politisi kawakan di Dapil Sumut I. Meski bukan asli Sumut, ia percaya calon pemilih mengenalnya. ”Akhirnya yang kita jual tetap ’ketokohan’ seseorang. Saya beruntung dikenal orang karena sering tampil di televisi,” katanya lagi.

Sebaliknya, Panda mengaku beruntung ditempatkan partainya di Dapil Sumut I. Sebelumnya Panda adalah anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V (Kota Bekasi, Bekasi, dan Depok). ”Ini jauh lebih baik. Sejak tiga tahun terakhir saya sering berkunjung ke Sumut. PDI-P menempatkan caleg di dapil yang memang pemilihnya mengenal betul sosok caleg tersebut,” katanya.

Tifatul juga yakin mesin PKS bakal memberinya tiket ke Senayan meski pesaingnya politisi kawakan dan terkenal. ”Di Medan PKS menang pada Pemilu 2004. Apalagi Dapil Sumut I ini menjadi dapil dengan jumlah suara terbanyak di Sumut,” ujarnya lagi.

Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Sirajudin Gayo, dengan asumsi 70 persen suara sah, harga satu kursi DPR di Dapil Sumut I adalah 251.212 pemilih. Artinya, BPP-nya meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2004. Jadi, harus kerja keras. (bil/tra)

Mempertautkan Partai dan Sosok

2009-02-11T23:37:00.000-08:00

Kamis, 12 Februari 2009 | 00:44 WIB

Bisa saja partai-partai bercorak nasionalis menonjol dalam berbagai kontestasi politik di Lampung. Namun, apakah kondisi demikian masih terjadi jika para pemilih dalam Pemilu 2009 selain memilih partai juga memilih sosok calon anggota legislatif?

Pengalaman sebagian warga boleh jadi memperjelas persoalan. Kardiman (39), petani di Lampung Barat, mengurai riwayat pilihan politiknya. Sebagai keluarga generasi kedua transmigran Jawa di Lampung, ia mengakui bahwa PDI-P menjadi pilihannya dalam setiap pemilu. Sulit memang memahami rasionalitas di balik pilihannya. Yang diketahui, orangtua, sebagian besar kerabatnya, dan sebagian rekan petani kopi, memiliki pilihan yang sama. ”Harga kopi memang turun-naik, tapi partai tetap,” ungkap Kardiman.

Loyalitas yang mirip ada pada Sahrul (52), pemilik toko kelontong di Natar, Lampung Selatan. Partai Golkar menjadi pilihannya selama ini. ”Kami tenteram dalam Beringin,” kata Sahrul. Pengakuan semacam pula ini diungkapkan Made (37) di Tanggamus yang loyal pada PDI-P, ataupun Burhan (35) di Bandar Lampung yang setia memilih PAN. Kesetiaan terhadap partai terjadi, yang dianggap merepresentasikan kedekatan emosional mereka.

Namun, setia dalam pilihan partai tidak demikian dalam pilihan sosok yang dicalonkan partai. Baik Kardiman, Sahrul, maupun Made mengaku memilih Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004. Mereka menjadi bagian dari 39 persen suara kemenangan pasangan Yudhoyono-Kalla di Lampung. ”Bapak milih Megawati, tapi kita anaknya berbeda-beda,” papar Made. Uniknya, dalam pemilihan gubernur Lampung Desember 2008, ia memilih Sjachroedin ZP, yang notabene calon PDI-P. Demikian juga Kardiman, dalam Pilkada Lampung Barat, mengaku memilih Mukhlis Basri, yang juga calon PDI-P. Sikap dan pilihan politik semacam ini yang kental terjadi dalam sejumlah pilkada kabupaten dan kota ataupun gubernur di Lampung. Sosok kandidat menjadi pertimbangan utama. Partai politik pengusung calon bisa saja menjadi pertimbangan, tetapi belum tentu menjadi rujukan utama.

Persoalannya, apakah pola yang sama terulang dalam Pemilu 2009, khususnya pemilu legislatif, saat partai dan sosok menjadi dua kekuatan yang sama-sama diperebutkan? Inilah ujian terberat bagi eksistensi partai politik. Bisa jadi, faktor ini pula yang mengubah konfigurasi penguasaan politik di Lampung yang selama ini dalam penguasaan partai-partai nasionalis.(Bestian/Litbang Kompas)

Peta Politik

2009-02-11T23:35:00.000-08:00

Lampung

Ancaman Perubahan Penguasaan di Ladang Nasionalis

Kamis, 12 Februari 2009 | 00:45 WIB

Oleh Bestian Nainggolan

Penguasaan suara partai bercorak nasionalis di Lampung sebagaimana yang terjadi dalam beberapa ajang pemilu sebelumnya masih terbilang kokoh. Persaingan ketat kini justru terjadi di antara sesama mereka. Dalam situasi seperti itu, dominasi Partai Golkar terancam.

Semenjak berakhirnya Pemilu 1955 yang membawakan penguasaan suara partai-partai Islam hingga 58 persen, praktis dalam sejumlah ajang pemilu selanjutnya penguasaan partai nasionalis terjadi. Hasil Pemilu 1999, misalnya, yang kerap dijadikan indikator pemilu bebas pascakepemimpinan rezim Orde Baru melambungkan kembali penguasaan suara partai nasionalis atas partai bercorak keislaman dengan proporsi yang terbalik. Saat itu, gabungan antara pemenang pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar mampu meraih 59 persen suara di Lampung.

Ajang pertarungan politik selanjutnya, lebih banyak bertutur mengenai perubahan penguasaan di antara partai nasionalis. Partai Golkar, yang memiliki sejarah pemenangan panjang pasca-Pemilu 1971, pada Pemilu 2004 mampu merebut kembali Lampung dari PDI-P. Tipis memang, hanya berselisih sekitar 3 persen. Namun, 7 dari 10 kabupaten dan kota di Lampung berhasil ”dikuningkan”. Saat itu, selain ibu kota provinsi, Bandar Lampung, kantong suara Partai Golkar tertinggi pada masa Orde Baru, seperti kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Way Kanan, kembali terkuasai.

Penguasaan politik yang silih berganti di wilayah ini sudah barang tentu menyisakan pertanyaan yang terfokus pada upaya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memungkinkan dinamika politik semacam itu terjadi. Di sisi lain, dengan situasi seperti ini, pertanyaannya mampukah Partai Golkar mempertahankan dominasinya dalam kontestasi politik Pemilu 2009, baik dari ancaman penguasaan sesama partai nasionalis maupun partai bercorak keislaman?

Pengaruh luar

Memahami Lampung, termasuk kultur politik masyarakatnya, tampaknya akan terpaut pada persoalan begitu besarnya pengaruh yang datang dari luar wilayah ini. Semenjak era terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal (abad V-VII), pengaruh Sriwijaya (abad VII-XII), Majapahit (abad XII-XV), pengaruh Islam, Banten (abad XV-XIX), era kolonialisme Inggris dan Belanda, hingga periode setelahnya, Lampung tidak pernah terlepaskan dari pengaruh luar yang sekaligus juga mewarnai perjalanan kultur masyarakat setempat.

Pengaruh semacam itu pula yang terjadi pada saat berlangsungnya era politik modern, yang ditandai sejumlah ajang kontestasi politik pemilu. Kemenangan partai bercorak keislaman pada tahun 1955, misalnya, tidak lepas dari pengaruh Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), dari barat, berpusat di Sumatera Barat dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) serta Nahdatul Ulama (NU) dari timur, dengan pusat Jawa. Kondisi semacam ini pula melatarbelakangi kemenangan partai-partai nasionalis. Dalam hal ini, berkuasanya partai nasionalis tidak lepas dari arus migrasi penduduk ke wilayah Lampung, terutama pada era 1970-an. Terbesar, arus transmigrasi dari pulau Jawa yang secara langsung mengubah konfigurasi penduduk maupun politik.

Sebagai gambaran, pada Pemilu 1955, jumlah pemilih masih pada kisaran 430.000. Ketiga partai bercorak Islam: Masyumi, PSII, dan NU menjadi pemenang, mengumpulkan tidak kurang 250.000 suara. Sisanya, menjadi bagian Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan beberapa partai lainnya. Namun, masuknya transmigran dari Pulau Jawa serta arus pendatang dari sejumlah wilayah mengubah wajah Lampung sebelumnya. Kini, Lampung berpenduduk 7 juta jiwa dengan proporsi suku Jawa 62 persen. Penyebaran kelompok suku Jawa pun tampak agak merata. Sebaran demikian meluruhkan pengelompokan wilayah administratif yang terbedakan berdasarkan suku, agama, maupun pemilahan kultur yang didasarkan pada adat peminggir di wilayah pesisir ataupun adat pepadun ataupun abung di pedalaman. Dalam kondisi semacam inilah partai-partai bercorak nasionalis termungkinkan berkuasa hingga kini di Lampung.

Kontestasi politik

Menariknya, sekalipun partai-partai nasionalis berkuasa, persaingan ketat terjadi di antara mereka. Dengan memadukan kontestasi politik di tingkat nasional dan sejumlah ajang kontestasi politik lokal (pilkada) yang berlangsung semenjak akhir Juni 2005 hingga akhir Desember 2008, Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 di Lampung tengah menghadapi gempuran dari para pesaingnya. Paling tidak terdapat dua kondisi yang mungkin terjadi. Pertama, terdapat ancaman penurunan penguasaan di kantong penguasaan Partai Golkar. Dari 10 kabupaten dan kota yang dikuasai dalam Pemilu 2004, dalam ajang pilkada lalu hanya tiga kabupaten yang dimenangi oleh calon dari Partai Golkar. Yang mengkhawatirkan, tiga kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Way Kanan, terjadi pada rentetan pilkada 27 Juni 2005. Setelah itu, semua calon partai ini bertumbangan.

Kedua, jika Partai Golkar mengalami kekalahan, justru sebaliknya yang dialami PDI-P. Wilayah kabupaten yang dikuasai PDI-P dalam Pemilu 2004, kecuali Lampung Timur dan Tulang Bawang, diperkuat penguasaannya melalui kemenangan dalam pilkada. Bahkan, partai ini, baik secara berkoalisi dengan partai lain maupun pencalonan sendiri, berhasil merebut posisi bupati yang dikuasai Partai Golkar sebelumnya di Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Tengah, wali kota Bandar Lampung, dan puncaknya kursi gubernur Lampung.

Soewondo, pemerhati politik dari Universitas Lampung, secara khusus menyoroti fenomena rentetan penguasaan PDI-P dalam sejumlah ajang pilkada di Lampung. ”Penguasaan PDI-P bagai tapal kuda,” ungkapnya. Mulai dari basis PDI-P di Lampung Barat menyebar ke sejumlah kabupaten dan kota, mengelilingi Lampung, dan menuju selatan Lampung. Bahkan, menariknya lagi, di wilayah penguasaan Partai Golkar dalam pilkada pun geliat tokoh dan simpatisan PDI-P kuat. Puncaknya, calon dari PDI-P, Sjachroedin ZP, berhasil memenangi kursi gubernur mengalahkan pesaing ketatnya selama ini, Alzier Dianis Thabranie, dari Partai Golkar.

Selain kian agresifnya penguasaan PDI-P, Partai Golkar harus pula berhadapan dengan partai bercorak nasionalis semacam Partai Demokrat. Kiprah PD menjelang Pemilu 2009 tidak dapat diremehkan. Memang, dalam kontestasi politik lokal, lebih banyak bertutur kekalahan tragis dibandingkan sukses kemenangan calon yang diusulkan partai ini. Namun, kisah sukses yang secara tiba-tiba mengentak pada tahun 2004 dengan pencapaian 6,7 persen suara amat memungkinkan kembali kejutan serupa terjadi. Harus diakui, pencapaian PD pada tahun 2004 itulah pangkal penyebab pengurangan suara partai nasionalis, terutama PDI-P.

Pada pemandangan lain, betapapun ketatnya upaya perebutan dan penguasaan suara sesama partai nasionalis, tidak menyurutkan geliat partai bernuansa keislaman di Lampung. Sebenarnya, ajang Pemilu 2004 membuktikan bahwa PKS, PAN, PKB, PPP, dan PBR merupakan partai-partai yang cukup signifikan memberikan warna politik Lampung. PKS, misalnya, mampu menjadi pemenang ketiga, meraih 8,1 persen suara. Saat ini geliatnya tetap menonjol. Jika pemilu sebelumnya wilayah kota menjadi sentra perolehan suara partai ini, kemungkinan melebar hingga pelosok pedesaan bukan sesuatu yang mustahil. Demikian pula PAN, yang mampu membuktikan eksistensinya di Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Kota Metro, dan Bandar Lampung, pada Pemilu 2004, tetap berpeluang memperluas penetrasi politiknya. Terbukti, kemenangan diraih partai ini dalam beberapa ajang pilkada, kendatipun calon-calon usulannya berkoalisi dengan partai politik lain. Dalam situasi persaingan semacam ini, tidak salah jika di Lampung lampu kuning menyala bagi Golkar.(Litbang Kompas)

Perlu Perpu Atur Suara Terbanyak

2009-02-10T20:46:00.000-08:00

Rabu, 11 Februari 2009 | 00:41 WIB

Oleh Ramlan Surbakti

Apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap UUD langsung menjadi dasar hukum bagi penyelenggara negara dan warga negara bertindak atau baru berupa salah satu sumber hukum?

Jelasnya, apakah putusan MK tentang Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 langsung menjadi dasar hukum bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum?

Saya berpendapat, KPU baru terikat melaksanakan putusan MK jika putusan itu sudah menjadi bagian dari undang-undang. Pendapat ini didukung dua alasan.

Pertama, terkait kedudukan hukum putusan MK. Menurut Pasal 20 UUD 1945 (perubahan pertama), DPR berkuasa membuat UU. Tiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pembuat UU adalah mereka yang dipilih rakyat melalui pemilu. UU adalah produk politik, maka dalam negara demokrasi, pembuat UU adalah mereka yang dipilih rakyat melalui pemilu. Karena itu, pemilu dapat dirumuskan sebagai pendelegasian kewenangan membuat UU dari rakyat yang berhak memilih kepada partai dan/atau calon sesuai UUD.

Salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji UU berdasarkan UUD. Putusan MK bukan produk proses politik, tetapi hasil penilaian secara hukum berdasarkan UUD. Karena itu, anggota MK berasal dari profesi hukum yang tidak dipilih rakyat, tetapi dari tiga lembaga negara (MA, Presiden, dan DPR). Jika ada permohonan uji materiil terhadap suatu UU, MK berwenang menyatakan pasal sekian UU tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD. Dengan demikian, MK hanya berwenang menyatakan pasal tertentu tidak berlaku dan tidak berwenang merumuskan pengganti pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Karena ada satu atau lebih pasal dari suatu UU dinilai MK bertentangan dengan UUD, maka menjadi kewajiban pembuat UU memperbaiki pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.

DPR dan Presiden bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Maka, selama putusan MK belum diadopsi menjadi bagian dari UU, maka putusan MK itu merupakan salah satu sumber hukum, tetapi bukan dasar hukum bagi lembaga negara dan warga negara untuk bertindak.

Penyelenggaraan pemilu

Alasan kedua terkait kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. Mengingat MK menyatakan Pasal 214 tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD, maka KPU, peserta pemilu, pemilih, dan pemangku kepentingan pemilu lainnya juga belum memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu suara terbanyak dan implikasi pemilihan terhadap model pemberian suara (Pasal 176) dan pola pencalonan (Pasal 55).

Dalam putusan MK, sama sekali tidak disebut ”suara terbanyak”. Istilah itu ditemukan pada pertimbangan hukum MK. Apa maksud suara terbanyak? Apakah suara terbanyak dalam arti mayoritas (jumlah perolehan suara pemenang melebihi kombinasi jumlah perolehan suara calon lain)? Atau pluralitas (jumlah perolehan suara pemenang melebihi jumlah suara tiap calon)? Atau, apakah penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak (mayoritas atau pluralitas)? Atau, menurut urutan perolehan suara terbanyak?

Jika dua atau lebih calon parpol meraih jumlah suara sama, tetapi partai itu hanya mendapat satu kursi, kepada siapa kursi partai diberikan? Jika suara diberikan kepada seorang calon, sedangkan partai itu mendapat dua atau lebih kursi, kepada siapa kursi lain itu diberikan?

Amar putusan MK juga berimplikasi terhadap Pasal 55 Ayat (1) yang menyatakan penyusunan daftar calon dilakukan menurut nomor urut. Pasal 55 Ayat (2) menyatakan, tiap tiga calon sekurangnya satu perempuan. Dan, Pasal 176 Ayat (1) Huruf b mengamanatkan pemberian satu tanda pada kolom nama partai. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Ayat (1) Huruf b, sebagian pemilih kemungkinan besar akan memberikan suara kepada parpol yang dipercayanya. Setelah semua kursi di tiap daerah pemilihan terbagi habis kepada parpol peserta pemilu, suara yang diperoleh partai itu akan diberikan kepada calon mana? Jika Pasal 55 Ayat (1) belum diubah, kursi itu harus diberikan kepada calon menurut nomor urut, tetapi hal ini berarti bertentangan dengan formula suara terbanyak. Jadi, harus ada jalan keluar dari kontradiksi ini.

Salah satu cara menghilangkan kontradiksi ini dengan merevisi Pasal 176 Ayat (1) Huruf b. Jika Pasal 176 Ayat (1) Huruf b diubah, misalnya dengan menyatakan pemberian tanda centang pada kolom nama partai sebagai tidak sah, apakah rumusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan parpol yang menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD? Apakah pemberian tanda centang pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon akan otomatis menjadi suara partai dalam penghitungan BPP?

Putusan MK yang menyatakan Pasal 214 bertentangan dengan UUD 1945 berarti otomatis membatalkan pencapaian tujuan Pasal 55 Ayat (2). Karena itu, jika putusan MK menyatakan Pasal 55 Ayat (2) tidak bertentangan dengan UUD, maka pasal ini hanya akan mencapai tujuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR/D jika diterjemahkan dalam rumusan pasal pengganti Pasal 214.

Dua bahaya

Berdasarkan kedua pertimbangan itu, perubahan UU No 10/2008 menjadi keharusan. Karena pelaksanaan pemilu sudah amat dekat sehingga waktu untuk merevisi UU itu sangat terbatas (mungkin sekitar satu bulan), substansi yang harus diatur itu amat penting guna menjamin kepastian hukum dalam penetapan calon terpilih, dan substansi yang harus diatur adalah pengganti Pasal 214. Penggantinya juga harus setingkat UU. Maka, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) merupakan format hukum yang paling mungkin untuk mewadahi perubahan UU itu.

Peraturan KPU bukan format hukum yang konstitusional untuk mewadahi perubahan UU Pemilu karena KPU tak berwenang membuat UU. Jika KPU memaksakan diri/dipaksa mengatur pengganti Pasal 214 beserta implikasinya pada pasal-pasal lain, maka dua kemungkinan bahaya akan terjadi.

Pertama, peraturan KPU akan digugat kalangan tertentu kepada Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas undang-undang. Gugatan ini kemungkinan besar akan dikabulkan MA karena undang-undanglah, bukan amar putusan MK, yang menjadi parameter yang digunakan MA dalam menguji peraturan KPU.

Jadi, selama amar putusan MK belum diakomodasi sebagai bagian dari UU, MA tak akan menggunakan amar putusan itu sebagai parameter menguji peraturan KPU. Jika peraturan KPU dibatalkan MA, KPU tidak saja harus menggunakan ketentuan Pasal 214 UU No 10/2008, tetapi juga menunda tahapan pemilu. Jika terjadi penundaan tahapan pemilu, bangsa Indonesia mungkin belum mempunyai presiden/ wakil presiden terpilih Oktober 2009.

Bahaya kedua, KPU membuat peraturan yang substansinya mengganti Pasal 214 UU Pemilu. UU ini tidak hanya menempatkan KPU sebagai pembuat pilihan politik yang belum tentu semua pihak setuju sehingga KPU akan menjadi kambing hitam ketidakpuasan berbagai pihak, tetapi akan mengancam sikap dan perilaku mandiri/independensi KPU, baik karena keberpihakan kepada peserta pemilu maupun karena dipersepsi membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu. Jika hal terakhir ini terjadi, integritas proses dan hasil pemilu akan berada pada titik rendah.

Jika Presiden tidak membuat perpu guna mengatur pengganti Pasal 214 dan implikasinya pada pasal-pasal lain, maka demi mencegah kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan untuk bertindak berdasarkan UUD, tidak bisa lain KPU harus melaksanakan UU No 10/2008 sebagaimana adanya, termasuk Pasal 214.

Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Era Masyumi di Sumsel

2009-02-10T02:58:00.000-08:00

Sumatera Selatan, tulis Elizabeth Fuller Collins dalam Indonesia Betrayed, memiliki warisan Islam yang kuat. Pada abad XIX, Palembang dikenal sebagai pusat kebangkitan Hadrami, gerakan yang membawa arus baru Islam dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Hadrami adalah keturunan pedagang dari Yaman. Banyak di antara mereka yang menggunakan nama Said (Sayid) yang mengindikasikan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW.

Kondisi demikian menjadikan Sumsel sebuah wilayah yang mendukung bagi berkembangnya organisasi berbasis massa Islam. Pada awal abad XX Sumatera Selatan menjadi basis kuat bagi Sarekat Islam, sebuah organisasi yang pada mulanya organisasi pedagang batik Muslim. Dari 18.000 anggota Sarekat Islam pada 1920-an, lebih dari sepertiganya berada di Sumatera Selatan.

Di luar faktor pemilih, dukungan bagi parpol Islam dipengaruhi elite partai Islam.

Guru besar ilmu politik pada Fakultas Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Palembang, Hatamarrasyid, mengatakan bahwa ada perubahan orientasi keislaman dan pemahaman masyarakat akan ideologi politik Islam di Sumatera Selatan.

Nilai-nilai moral Islam dipandang sebagai elemen penting bagi masyarakat yang adil. Karena itulah, agaknya, pada Pemilihan Umum I (1955), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang didukung kelompok Islam modernis pimpinan Moh Natsir, mendominasi perolehan suara di Sumatera Selatan, yang kala itu meliputi Keresidenan Palembang, Keresidenan Bangka-Belitung, Keresidenan Bengkulu, dan Keresidenan Lampung.

Perubahan orientasi ideologis pemilih di Sumatera Selatan menyebabkan sulitnya partai Islam menguasai kembali Sumsel. Pada pemilihan umum era Orde Baru, partai Islam di Sumatera Selatan pun tidak pernah unggul lagi. Kegemilangan partai-partai aliran keagamaan pada masa demokrasi parlementer (1950-1959) pudar sudah. (BE Julianery)

Peta Politik Sumatera Selatan

2009-02-10T02:53:00.000-08:00

Perubahan Orientasi Pemilih Sumsel

Oleh BE Julianery

Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah di Sumatera yang menampilkan citra menguatnya parpol sekuler-nasionalis. Wajah afiliasi politik wilayah ini, yang setengah abad lampau menjadi lumbung partai Islam, saat ini cenderung meredup.

Partai Golkar yang pada masa lalu dijadikan mesin politik oleh era pemerintahan Orde Baru telah menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan. Di Sumatera Selatan, pada Pemilihan Umum 1971, Golkar berhasil memperoleh 62 persen suara, sementara partai-partai Islam (Parmusi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Perti) hanya meraih sepertiga bagian suara dari sekitar 1,3 juta pemilih.

Keadaannya tidak berubah setelah Orde Baru ”memaksakan” fusi partai-partai pada tahun 1973. Dalam lima kali ”pesta demokrasi” Orde Baru—Pemilihan Umum 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997—Golkar senantiasa membuat Sumatera Selatan (yang sudah dipisahkan dengan Bengkulu dan Lampung sebagai provinsi) menjadi ”lautan kuning”.

Pascalengsernya era pemerintahan Orde Baru terjadi perubahan orientasi politik yang didasari perubahan orientasi keagamaan. Sikap politik Islam warga Sumatera Selatan tidak lagi terjebak oleh simbol-simbol politik Islam, seperti halnya partai politik berlabel ”Islam”. Mereka lebih tertarik pada simbol politik Islam yang substansialis, dalam arti mewadahi nilai-nilai keislaman.

Hal itu tidak berarti kesetiaan terhadap agama dan etnisitas di Sumatera Selatan luntur. Hanya saja, bagi pemilih masa sekarang, performa dan komitmen partai serta tokoh parpol terhadap masyarakat pada akhirnya jadi penentu. Peluang bagi para caleg dari partai baru pun kini terbuka asalkan dapat menunjukkan tindakan konkret yang langsung dirasakan masyarakat.

Kemenangan PDI-P

Runtuhnya rezim Orde Baru selepas Presiden Soeharto melengserkan diri rupanya berimbas juga kepada menurunnya pamor Golkar di wilayah ini. PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri menggantikan pamor politik dominan berbarengan dengan melempemnya mesin politik birokrasi yang sebelumnya bekerja untuk Golkar.

Pemilihan Umum 1999 mengukuhkan PDI-P pimpinan istri Taufik Kiemas—yang berdarah Sumatera Selatan—ini sebagai pemenang dengan perolehan mencapai 39,5 persen suara dari sekitar 3 juta suara yang sah. Sumatera Selatan berganti menjadi ”lautan merah”. PDI-P dominan di tujuh daerah di Sumatera Selatan: Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, dan Palembang.

Hanya saja, setelah Megawati naik ke kursi kepresidenan menggantikan Abdurrahman Wahid pada tahun 2002, pamor PDI-P justru surut. Kinerja pemerintahan Megawati dinilai mengecewakan sehingga ikut menurunkan citra PDI-P. Akibatnya, popularitas partai berlambang banteng bermoncong putih di Sumsel pun berangsur meredup.

Perolehan suara PDI-P di provinsi itu pada pemilu untuk anggota badan legislatif pada 2004 menunjukkan bukti. PDI-P hanya menang di dua kabupaten (OKI dan Muara Enim) dan satu kota (Prabumulih), sedangkan Golkar kembali berjaya di 10 daerah, yakni OKU, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Kota Pagar Alam, dan Lubuk Linggau.

Perubahan orientasi

Kembalinya kekuatan politik Partai Golkar tak terlepas dari orientasi politik masyarakat yang berubah.

Ketua Dewan Pembina Adat Istiadat Sumatera Selatan Djohan Hanafiah mengemukakan, masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat egaliter. Untuk memilih pemimpin lokal, mereka masih dipengaruhi pertimbangan etnisitas dan agama, karena di wilayah ini hidup kesetiaan etnis yang relatif tinggi.

Selain itu, posisi termarjinalkan dapat menjadi ”luka politik”. Di Musi Banyuasin (Muba), misalnya, seperti juga di dataran rendah lainnya di Sumatera Selatan, kemiskinan begitu kuat kaitannya dengan hak atas tanah. Umumnya, hal itu diakibatkan sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan perkebunan sawit.

Persatuan Masyarakat Adat Sumatera (Permass) mendokumentasikan sejak tahun 1989 hingga 2007 di Sumsel terdapat 220 kasus sengketa tanah, 16 di antaranya merupakan sengketa tanah adat yang sampai sekarang belum ada penyelesaian. Sebagian besar kasus penyerobotan tanah adat untuk perkebunan kelapa sawit. Dari 16 kasus tersebut, luas lahan yang disengketakan mencapai 30.000 hektar dengan jumlah korban sedikitnya 6.000 keluarga (Kompas, 18/3/2008).

Namun, ”luka politik” bukan hanya pencetus kekecewaan. Ia telah menjadi guru yang baik bagi warga.

Abdullah Idi, sosiolog Institut Agama Islam Negeri Palembang dan Direktur Stisipol Candradimuka, berpendapat, masyarakat Sumatera Selatan kini makin pandai. Para pemilih akan lebih dulu melihat calon yang maju dalam pemilihan untuk lembaga legislatif, setelah itu baru melihat partai apa di belakangnya.

Tidak mengherankan apabila Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra yang mengampanyekan diri sebagai partai yang peduli akan masyarakat miskin menarik perhatian buruh tani di OKU Timur, Lahat, dan Musi Banyuasin. Dibandingkan dengan para caleg dari partai lama, menurut dia, ada peluang untuk partai baru. ”Kuncinya, melakukan tindakan konkret yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Abdullah.

Dampak dari pandangan itu adalah langkah politik uang yang seakan menjadi ”sah” dilakukan. Upaya membangun jembatan yang amat diperlukan di daerah itu, misalnya, bisa dikategorikan sebagai politik uang. Meski begitu, menurut Ardyawan Saptawan, pengajar Fisipol Universitas Sriwijaya, pengeluaran seorang caleg adalah hal yang wajar.

Untuk memenangi pemilihan, para kandidat itu tidak dapat menggantungkan diri hanya pada pamor partai, karena afiliasi partai bisa dikalahkan oleh jaringan serta pengaruh pribadi. Apakah dengan demikian para pemilih di Sumsel akan beralih ke latar politik berorientasi rasional? Hasil pemilihan April nanti tentu akan memberikan jawabannya.(BE Julianery/ litbang kompas)

Profil Caleg

2009-02-10T02:51:00.000-08:00

Delapan dari 10 Caleg Berpendidikan Sarjana

Gambaran calon wakil rakyat yang berusia relatif muda dan berpendidikan tinggi tampak mendominasi profil caleg yang akan bertarung dalam Pemilu 2009. Dari sisi usia, profil caleg bahkan lebih unggul daripada komposisi anggota legislatif (DPR) saat ini.

Hasil penelusuran Kompas atas profil caleg memperlihatkan delapan dari tiap sepuluh caleg tercatat berpendidikan sarjana. Jumlah sarjana tercatat hampir 5.000 orang, pascasarjana sebanyak 1.599 orang, dan doktor 281 orang.

Dibandingkan dengan profil pendidikan anggota DPR hasil Pemilu 2004, profil tingkat pendidikan caleg saat ini mengalami peningkatan kualitas. Meski caleg berpendidikan pascasarjana menurun jumlahnya, yang berlatar belakang sarjana meningkat drastis dengan masuknya ratusan caleg berpendidikan S-3.

Diukur dari jumlah caleg yang diajukan parpol, Golkar memiliki komposisi caleg berpendidikan tinggi terbanyak. Dari total caleg yang diusung sebanyak 602 orang, 92 persen di antaranya berpendidikan sarjana. Partai lainnya yang hampir mirip komposisi calegnya adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Matahari Bangsa.

Jika merujuk kepada fungsi parpol sebagai salah satu sarana penyaluran aspirasi rakyat, potensi ”kekuatan intelektual” ini mestinya merupakan sebuah modal awal bagi terciptanya anggota legislatif yang lebih bisa diandalkan oleh rakyat. Kondisi ini memunculkan harapan caleg yang terpilih nanti akan lebih kritis dalam mengawal kinerja atau kebijakan pemerintah.

Lebih muda

Regenerasi kepemimpinan parpol yang banyak didengung-dengungkan tampaknya juga mendapatkan sambutan memadai dari parpol. Jika dilihat secara keseluruhan, terlihat bahwa tujuh dari sepuluh caleg tergolong berusia relatif muda, yakni antara 21 tahun dan 50 tahun.

Proporsi terbesar caleg berada dalam rentang usia menengah, yakni antara 31 hingga 50 tahun. Salah satu caleg yang tercatat paling tua adalah Drs HM Asy’ari, MA, seorang pensiunan dosen berusia 74 tahun yang dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan yang termuda adalah Elvina Indriani, caleg dari PKPB, berusia 21 tahun, dan masih berstatus mahasiswa.

Parpol yang dominan diisi oleh caleg-caleg muda berusia 21-30 tahun adalah Partai Barisan Nasional dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, masing-masing dengan komposisi separuh dari antara calegnya.

Sementara itu, Partai Merdeka, PPDI, Partai Golkar, dan Partai Perjuangan Indonesia Baru adalah tiga partai yang komposisi calegnya didominasi oleh tokoh-tokoh ”senior” berusia 51 tahun ke atas.

Jika merujuk kepada komposisi usia anggota DPR hasil pemilu sebelumnya, komposisi usia caleg yang disodorkan parpol saat ini memang mencerminkan sebuah perubahan generasi. Komposisi caleg berusia 20-an meningkat pesat, sementara caleg di atas 50 tahun menurun separuhnya.

Demikian juga jika melihat dalam dikotomi partai lama dan partai baru, tidak terdapat perbedaan signifikan perihal keterwakilan kalangan muda. Pada partai besar seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, maupun parpol-parpol baru keterwakilan kaum muda sama, mencapai proporsi rata-rata 72 persen.

Jika dilihat berdasarkan golongan usia, kualitas caleg kalangan muda ternyata tidak jauh berbeda dengan caleg yang berusia mapan. Hal itu tampak dari proporsi caleg, baik yang muda maupun caleg berusia mapan, komposisi yang berpendidikan tinggi sama-sama mencapai tiga perempat bagian.

Gambaran karakteristik caleg yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa partai politik, baik partai lama maupun yang baru, menyajikan kekuatan yang cukup berimbang untuk menarik konstituen. Terlebih dengan sistem pemilu yang berlaku sekarang, persaingan tidak lagi terjadi di antara sesama partai, tetapi juga terjadi antarfigur caleg.

Rentang waktu tiga bulan sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar calon anggota legislatif tetap tentu tidaklah cukup bagi masyarakat untuk mengenal satu demi satu sosok calon wakil rakyat. Terdapat 11.225 caleg dari 38 parpol yang akan bertarung memperebutkan 560 kursi di DPR

Menghadapi pemilu yang tinggal dua bulan lagi ini, jualan citra sebagai caleg yang muda dan berkualitas sudah menjadi daya pikat tersendiri.(Gianie/Toto S/ Litbang Kompas)

Tak Ada Alasan Meragukan Caleg Perempuan

2009-02-10T02:50:00.001-08:00

Oleh GIANIE

Zaman sekarang, perempuan menjadi politisi, ketua umum partai, bahkan calon presiden bukan hal tabu. Pemahaman seperti itu terlihat dari semakin banyaknya jabatan publik yang diemban perempuan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu semakin membuka peluang berperannya perempuan Indonesia dalam berbagai panggung politik nasional dengan jaminan yang sangat menjanjikan.

Dalam kepengurusan partai politik, misalnya, Pasal 8 UU Nomor 10/2008 mensyaratkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat (DPP). Kondisi ini memberi kebebasan bergerak kepada perempuan melalui partai untuk menunjukkan idealisme dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Gambaran yang lebih kasatmata terlihat dari ”bertebarannya” perempuan di pucuk-pucuk pimpinan partai politik. Setidaknya ada empat partai dari 38 partai resmi yang ketua umumnya perempuan. Selain Megawati Soekarnoputri yang memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Amelia Achmad Yani yang menjadi Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional. Di Partai Perjuangan Indonesia Baru ada Kartini Sjahrir yang memimpin PIB meneruskan suaminya, Sjahrir, dan di Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ada Sukmawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

Peluang perempuan sebagai calon anggota legislatif pun diakomodasi UU Nomor 10/2008 melalui Pasal 53. Pasal tersebut menyatakan, dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Angka 30 persen ini berlaku untuk tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.

Caleg perempuan

Dari daftar calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bulan Oktober 2008, keterwakilan caleg perempuan secara rata-rata mencapai 35,25 persen atau sebanyak 3.902 orang. Akan tetapi, jika dilihat satu demi satu, masih ada lima partai yang mengajukan caleg perempuan kurang dari 30 persen. Kelima partai itu adalah Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerindra, Partai Republikan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Patriot.

Sebanyak delapan partai mengajukan caleg perempuan di atas 40 persen, yakni Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Partai lainnya memiliki komposisi perempuan di kisaran 30 persen.

Jika melihat potensi perempuan per daerah, tampak bahwa daerah yang paling banyak mengajukan caleg perempuan adalah Jawa Barat dengan 635 caleg perempuan (16,3 persen). Disusul kemudian oleh Jawa Timur dengan 505 caleg (13 persen) dan Jawa Tengah dengan 467 caleg (12 persen).

Daerah luar Pulau Jawa yang mengajukan banyak caleg perempuan adalah Sumatera Utara dengan 213 caleg (5,5 persen), Sulawesi Selatan dengan 151 caleg (3,9 persen), dan Sumatera Selatan dengan 123 caleg (3,2 persen).

Daerah-daerah yang sedikit mengajukan caleg perempuan untuk DPR adalah daerah yang merupakan provinsi pemekaran baru, seperti Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung, dengan kisaran 20-30 caleg perempuan per daerah.

Menganalisis lebih jauh data KPU, terlihat bahwa caleg perempuan yang diajukan oleh partai memiliki kualitas yang memadai dan tidak berbeda dengan laki-laki. Jumlah caleg perempuan yang berpendidikan sarjana sebanyak 53,7 persen, sedangkan jumlah laki-laki dengan pendidikan yang sama 58,9 persen.

Jika jumlah caleg laki-laki yang menempuh pendidikan hingga pascasarjana (strata dua dan tiga) jumlahnya 24 persen, caleg perempuan dengan pendidikan yang sama sebanyak 16,7 persen. Latar belakang pekerjaan caleg perempuan pun beragam, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, hingga kalangan akademisi. Karena itu, tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan dan kualitas perempuan.

Kebijakan afirmatif

Keterwakilan di kepengurusan partai dan dalam daftar caleg merupakan dukungan formal yuridis terhadap perempuan. Langkah selanjutnya menyangkut model penetapan keterpilihan caleg yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi.

Jika saja Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10/2008 dan menyatakan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, sesungguhnya peluang perempuan untuk terpilih berdasarkan nomor urut kecil akan lebih besar. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya banyak partai yang menempatkan caleg perempuan pada nomor urut kecil.

Artinya, secara substansi kebijakan, langkah afirmatif terhadap perempuan sebenarnya telah dimulai sejak di tingkat partai. Dari data KPU diketahui bahwa terdapat 506 caleg perempuan yang ditempatkan oleh partai di nomor urut satu pada seluruh atau 77 daerah pemilihan.

Dengan fakta keputusan MK tersebut, jika tidak diikuti kebijakan afirmatif, memang peluang perempuan duduk di parlemen cenderung ”terancam”. Hal ini disebabkan ”modal” untuk merebut suara sebanyak-banyaknya akan menjadi kerja ekstra keras dilihat dari sisi perempuan.(Gianie/ Litbang Kompas)

Panen Musim Politik Media Massa

2009-02-10T02:49:00.001-08:00

Oleh Umi Kulsum

Kehidupan media massa masa kini senantiasa dihadapkan kepada dua bandul yang berlawanan: mengawal idealisme demi keluhuran nilai jurnalistik atau sebaliknya, ”mengaburkan” tujuan idealistik jurnalisme demi roda bisnis.

Satu tahun terakhir dan setengah tahun ke depan menjadi tahun yang sangat sibuk bagi partai politik (dan media massa). Hal ini disebabkan berjubelnya agenda pemilu legislatif dan presiden yang ujungnya menumpuk sepanjang bulan April hingga Oktober mendatang.

Banyak hal yang dilakukan partai politik untuk meraih simpati massa dan memperluas wilayah konstituen mereka. Salah satu cara yang efektif ialah berkampanye melalui media massa, baik cetak (koran, majalah) maupun elektronik (televisi).

Faktanya, isu politik kini menjadi arus utama pemberitaan di berbagai media cetak ataupun elektronik. Mulai dari berita, talk show, infotainment, hingga iklan dijejali dengan isu tentang tarik-menarik kekuasaan ataupun tarik-menarik perhatian publik.

Hal itu menjadi perhatian publik konsumen media. Derasnya muatan politik dalam berbagai ruang publik media mengancam independensi media sebagai sarana informasi, edukasi, dan hiburan. Jajak pendapat Kompas mengungkap, hampir seluruh responden (85,3 persen) menyatakan media cetak dan elektronik kini cenderung menjadi ruang iklan bagi partai politik.

Derasnya kekuatan iklan media menggelontor ke hadapan publik memang tidak tanggung-tanggung. Selain karena banyaknya jumlah partai dan calon anggota legislatif yang akan bertarung saat ini, juga mekanisme pemilu yang semakin menuntut kedekatan personal sosok dengan konstituennya. Maka jadilah media massa saat ini ”bulan-bulanan” ajang kampanye para kandidat.

Pernyataan tersebut tidaklah terlalu mencengangkan. Belanja iklan partai politik pada masa kampanye Pemilihan Umum 2009 diyakini akan melonjak dibandingkan dengan belanja iklan politik menjelang Pemilu 2004. Peningkatan belanja iklan organisasi politik, bahkan, sudah mulai terlihat sejak triwulan pertama 2008.

Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) RTS Masli mengatakan, lonjakan belanja iklan menjelang Pemilu 2009 akan lebih tinggi daripada Pemilu 2004, yaitu dengan total belanja iklan menembus jumlah Rp 3 triliun (Kompas, 25 April 2008).

Demikian juga menurut lembaga Nielsen Media Indonesia, belanja iklan terbesar tahun 2008 adalah pada produk telekomunikasi dan politik. Sebagai contoh, untuk kebutuhan seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) saja jumlahnya mencapai Rp 2,2 triliun atau naik 66 persen dibandingkan dengan tahun 2007 (Kompas, 21 Januari 2009).

Jadi tidak mengherankan jika hanya separuh responden yang menyatakan bahwa media massa telah mampu menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat, sedangkan bagi sejumlah 42,1 persen responden lainnya menyatakan sebaliknya.

Pers dan independensi

Tegaknya media massa yang bebas, independen, dan tidak berpihak adalah salah satu pilar penting kokohnya demokrasi. Sayangnya, dalam musim ”panen” politik seperti saat ini tidak sepenuhnya pers bisa tetap kokoh berpijak pada jalur profesionalisme jurnalistik.

Paling tidak, di mata publik jajak pendapat ada sebanyak 40,4 persen yang menyatakan media massa belum berimbang dalam penyajian berita. Kondisi media massa yang secara organisasi banyak berlindung dalam korporasi bisnis media acapkali turut membentuk sosok opini yang akan diwartakan kepada masyarakat.

Dari sisi akurasi, separuh bagian publik juga menyatakan bahwa pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, saat ini cenderung berlebih-lebihan. Hal ini antara lain tampak dalam pemberitaan ala infotainment yang mengemas berbagai berita politik ataupun humaniora secara bombastis.

Hasil jajak pendapat tentang televisi pada Desember 2008 menengarai terlalu berlebihannya industri hiburan di televisi mengeksploitasi kehidupan pribadi seseorang. Melalui berbagai acara yang dikemas menyerupai ”perburuan” orang, dinilai mayoritas responden terlalu jauh masuk ranah privat orang.

Sebaliknya, kalangan industri hiburan di televisi berdalih bahwa publik saat ini justru menginginkan tayangan semacam itu setelah jenuh dengan berbagai informasi dan berita pertentangan politik.

Kondisi demikian dibuktikan dengan tingginya tingkat kesukaan publik terhadap acara-acara demikian yang tampak dari tingkat rating.

Sulit dimungkiri bahwa wajah dunia pers saat ini tak lepas dari sosok industri raksasa yang berkelindan dengan segala kepentingan bisnisnya. Pers yang sejak era reformasi memperoleh ”zaman kebebasan” melalui dihapuskannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers serta dijauhkannya kontrol negara acap kali terpeleset dalam tujuan pragmatis jangka pendek.

Namun, tetap muncul sisi positif dari era ”banjir informasi” saat ini.

Bagian terbesar publik (81,8 persen) menilai bahwa media massa saat ini sudah cukup memberikan informasi kepada masyarakat dan sebanyak 60,5 persen menyatakan bahwa berita yang tampil sudah cukup menampilkan kebenaran dan fakta.

Preferensi media

Kemudahan akses memperoleh informasi merupakan aspek penting dari berjalannya fungsi jurnalistik media kepada pembacanya.

Dalam hal ini, media elektronik memang tampak lebih unggul dalam berbagai segi.

Sebanyak 83 persen responden menyatakan puas dengan informasi yang diperoleh dari media elektronik, sementara untuk media cetak tingkat kepuasan responden hanya 76,5 persen.

Demikian juga untuk memperoleh berita tentang isu politik, media elektronik lebih sering dijadikan referensi responden ketimbang media cetak.

Namun, keunggulan penetrasi informasi media elektronik, khususnya televisi, ternyata tidak dibarengi dengan fungsi edukasi yang lebih baik ketimbang media cetak. Media cetak dinilai responden tetap lebih efektif dalam hal membawakan nilai-nilai yang mendidik.

Dampak pengaruh siaran televisi terhadap pemirsanya, bahkan, dinyatakan oleh lebih dari sepertiga responden memiliki pengaruh yang buruk bagi masyarakat. Jumlah ini tiga kali lipat daripada penilaian pengaruh jelek koran bagi pembacanya.

Perkembangan teknologi terakhir memungkinkan bentuk media cetak masuk dalam tampilan elektronik. Hal itu berarti muatan edukasi masyarakat yang terkandung dalam media cetak bisa saja mengalami penyebaran gagasan yang lebih luas, tetapi bisa juga merupakan distorsi menjadi sekadar kumpulan gagasan maya.(Toto Suryaningtyas/ Litbang Kompas)

Peta Politik

2009-02-10T02:46:00.000-08:00

Bangka Belitung

Oleh Indah Surya Wardhani

Wajah kekinian karakter masyarakat Provinsi Bangka Belitung adalah warisan lintasan masa lalu di kepulauan ini. Arus panjang budaya perdagangan dan pertambangan timah selama beratus tahun memahat sebuah masyarakat multikultur yang terbuka lagi pragmatis.

Provinsi muda bekas bagian Provinsi Sumatera Selatan ini adalah melting pot berisi masyarakat dengan beragam suku, agama, dan ideologi. Namun, seperti semboyan ”Serumpun Sebalai”, seluruh entitas budaya meyakini bahwa mereka merupakan satu akar yang hidup dalam satu rumah.

Ada 1,1 juta jiwa yang berdomisili di provinsi ini, terutama di Pulau Bangka dan Belitung. Tiga entitas suku secara dominan membentuk stereotip masyarakat. Melayu Bangka dan Melayu Belitung merupakan entitas suku terbesar dengan jumlah populasi sekitar 69 persen. Entitas ketiga adalah Tionghoa dengan populasi 11 persen. Selain itu, entitas lain yang menambah keragaman warna adalah Jawa 6 persen dan Bugis-Makassar 3 persen. Karakter multikultural ini dipaparkan pula oleh budayawan Bangka, Suhaimi Sulaiman.

Menurut dia, sejak abad ke-17 Kepulauan Babel ramai dikunjungi dan didiami komunitas dari berbagai daerah, terutama dari Johor Malaka, Minangkabau, Palembang, dan Tiongkok.

Menariknya, pertukaran budaya hanya menyisakan sedikit ikatan primordialisme dan ideologi. Keterbukaan, sikap egaliter, dan pragmatisme menjadi watak masyarakat Babel. Karakter itu pun memengaruhi preferensi politik. Meski berpenduduk mayoritas Melayu Muslim, pilihan tidak melulu tertuju pada parpol beraliran Islam. Ideologi lainnya memperoleh tempat, sebut saja marhaenisme, sosialisme, atau yang melekat pada agama Katolik.

Kondisi seperti itu pula yang tecermin dalam kontestasi politik pemilu. Pada tahun 1955, Partai Nasional Indonesia merupakan partai dominan dengan 41 persen suara disusul Masyumi 19 persen dan Partai Buruh 8 persen. Hasil pemilu ini mencuri perhatian. Sebab, kemenangan kaum marhaen PNI di Babel mampu menandingi pengaruh Masyumi yang mendominasi Provinsi Sumsel dengan 43 persen. Kepulauan Babel pada masa itu masih menjadi bagian Sumsel. Selain itu, keberhasilan Partai Buruh meraih posisi ketiga pun mengejutkan, mengingat perolehan partai ini tidak signifikan secara nasional.

Geliat politik lokal

Ajang kontestasi politik selanjutnya juga bertutur bagaimana persaingan antar-partai bercorak nasionalis dan partai bernuansa keislaman. Uniknya, kekuatan masing-masing partai cenderung mengelompok dalam satu satuan wilayah geografis. Partai-partai nasionalis, misalnya, lebih banyak bertumpu di Pulau Bangka. Sosok nasionalis yang juga proklamator Indonesia, Ir Soekarno, yang sempat ”terbuang” di Kecamatan Mentok, Bangka Barat, bisa jadi faktor pemompa kukuhnya partai nasionalis di wilayah ini. Sebaliknya, Belitung menjadi kantong partai-partai bercorak keislaman. Oleh karena itu, dalam satu kesatuan administratif wilayah Bangka Belitung, persaingan tampak sedemikian dinamis, satu sama lain saling menggantikan hingga Pemilu 2004.

Pertarungan perebutan pengaruh bermula saat memasuki periode 1970-an, di mana pengaruh kaum marhaen melemah. Saat itu Golkar yang muncul menjadi kuda hitam mulai menancapkan pengaruhnya. Di sisi lain, kekuatan partai Islam juga merosot pascapembubaran Masyumi tahun 1960. Tak pelak, Golkar melenggang menang hingga dua pertiga persen suara pada Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977, giliran partai bercorak keislaman unjuk gigi. Setelah pemerintah menetapkan fusi partai politik pada tahun 1975, kekuatan partai Islam (Parmusi, NU, PSII, dan Perti) bergabung dalam PPP. Ternyata pengaruhnya cukup besar dengan suara 37 persen mengejar Golkar yang mengantongi 46 persen. Bahkan di Belitung, PPP menggusur Golkar dengan 37 persen. Sementara kekuatan partai politik aliran nasionalis, Marhaen, Kristen, dan Katolik yang bergabung menjadi PDI hanya mendulang 17 persen.

Pengaruh PPP dan PDI sama- sama meredup pasca-Pemilu 1977. Seiring menguatnya pemerintahan Orde Baru, suara Golkar meningkat pesat membabat suara PPP dan PDI. Gairah politik kembali hidup pascaruntuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 terutama di tingkat lokal. Pada Pemilu 1999, giliran PDI-P ”memerahkan” dengan 35 persen suara. Dukungan kepada Partai Golkar 23 persen, PPP 11 persen, dan PBB 11 persen.

Meski suara PDI-P mendominasi di Babel, partai nasionalis ini tunduk pada PBB di Kabupaten Belitung. Terpuruknya partai pemenang di Belitung ini pernah terjadi pada tahun 1977 ketika PPP unggul atas Partai Golkar yang memenangi pemilu di Babel.

Politik lokal makin menggelora tahun 2004 yang merupakan pemilu pertama di Babel yang berbentuk provinsi. Buktinya, PBB menjadi partai pemenang dengan 21 persen, disusul PDI-P 19 persen, dan Golkar 18 persen. Padahal, secara nasional suara PBB tidak terlalu signifikan, hanya 2,6 persen atau di peringkat kedelapan.

Dari tujuh wilayah, PBB hanya menang di dua kabupaten, di Belitung dan Belitung Timur. Namun, kemenangan itu bernas hingga mendongkrak posisi PBB di provinsi. Sementara PDI-P menang di tiga wilayah, yakni Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Tengah. Adapun Golkar menang di dua wilayah, yakni Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang.

Koalisi ala pilkada

Putaran politik lokal bergerak makin acak pada ajang pemilihan kepala daerah. Perebutan kekuasaan di tingkat lokal tersebut menunjukkan rapuhnya ikatan ideologi parpol yang dipertontonkan pada pemilu tahun 1955-2004.

Dalam arena pilkada, figur terlihat lebih efektif menggiring dukungan ketimbang mesin politik partai. Tak pelak, koalisi parpol tak lebih dari perhitungan pragmatis.

Menanggapi hal itu, sosiolog dari Universitas Bangka Belitung (UBB), Prof Bustami Rahman, yang juga Rektor UBB, berpendapat, dominasi figur dan parpol yang silih berganti tak lain cermin berubahnya arah dukungan masyarakat. ”Setiap pemilihan pada dasarnya masyarakat coba- coba. Memilih mana yang bisa membuat sejahtera. Daripada memilih tokoh baru, lebih baik memilih yang sudah dikenal. Sangat pragmatis. Tidak ada yang bisa menjamin ke mana dukungan masyarakat,” katanya.

Pilkada sepanjang tahun 2005- 2008 menunjukkan gejala itu. Dari delapan kali penyelenggaraan pilkada, hanya tiga pilkada yang pemenangnya sukses diusung partai tunggal. Dua di antaranya parpol dominan, yakni PBB dan Golkar. Sementara satu lainnya adalah PKS yang tergolong pendatang baru di wilayah Babel.

PBB sukses memenangkan incumbent Bupati Darmansyah Husein dan Sahani Saleh di Kabupaten Belitung, 24 Juni 2008, dengan 36 persen. Wilayah ini memang kantong suara PBB yang loyal sejak tahun 1999.

Sebelumnya, Golkar mengusung caretaker Bupati Justiar Noer dan Jamro H Jalil di Bangka Selatan, 18 Juni 2005. Di daerah basis massa Golkar sejak tahun 2004 ini, pasangan Justiar-Jamro meraih 41,5 persen. Bersamaan dengan itu, PKS sukses mengusung Parhan Ali-H Zuhri Syahzali di Bangka Barat yang merupakan basis massa PDI-P pada tahun 2004. Pasangan ini meraih 34,4 persen.

Adapun fenomena lima pilkada lainnya diwarnai persekutuan parpol yang tak ajek. Pada pemilihan gubernur, 22 Februari 2007, misalnya, PBB sebagai pemenang Pemilu 2004 rupanya tidak percaya diri mengusung tunggal Eko Maulana Ali-Syamsuddin Basari sehingga harus menggandeng PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pasangan ini sukses mengalahkan empat pasangan lainnya 35 persen.

Namun, kongsi empat parpol pecah menjadi tiga kubu pada Pilkada Kota Pangkal Pinang, 24 Juni 2008. Di kota basis massa Golkar pada tahun 2004 ini, justru koalisi Partai Demokrat dan PPP yang berjaya mengusung incumbent Wali Kota Zulkarnain Karim dan Malikul Amjad. Pasangan ini menggusur empat pesaing dengan dominasi 55 persen suara.

Beda lagi dengan pilkada di Belitung Timur, 18 Juni 2005. Ibarat David menjungkalkan Goliath, koalisi parpol ”gurem” PIB-PNBK sukses memenangkan Basuki Tjahaja Purnama-H Khaerul Efendi. Hal ini menafikan dominasi PBB di kabupaten ini yang telah bercokol sejak tahun 1999. Basuki yang berlatar belakang Tionghoa Buddha ternyata mendulang dukungan 37 persen masyarakat yang notabene mayoritas Melayu Muslim.

Secara umum, aliansi parpol memang tanpa keajekan. Namun, terdapat benang merah. Figur pasangan calon hampir seluruhnya adalah elite lokal: incumbent atau caretaker bupati atau anggota DPRD. Masih teramat jarang munculnya wajah-wajah baru kalangan non-elite yang mencoba mewarnai politik Babel. Melihat kondisi semacam itu, cukup sulit membaca ke mana arah dukungan masyarakat Babel pada pemilu anggota legislatif mendatang.

Bagi partai politik, PBB, misalnya, tentu berbagai upaya coba dilakukan untuk mempertahankan penguasaannya di provinsi ini, terutama di Belitung, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2004. Begitu pun bagi PDI-P dan Golkar. Penguasaan Provinsi Babel menjadi target guna mengulang kejayaan mereka pada masa lampau. Bagi partai-partai politik lain, lemahnya ikatan-ikatan ideologis dan menguatnya pragmatisme menjadi peluang dalam upaya memperluas penetrasi mereka. Oleh karena itu, dalam Pemilu 2009, mungkin akan ada seribu janji parpol dan capres yang akan ditebar pada masa kampanye. Namun, tampaknya orang Babel punya pilihannya sendiri. Inilah pragmatisme ala Babel. Nye katanye! (Indah Surya Wardhani/ Litbang Kompas)

Caleg Kuat karena Dikenal

2009-02-10T02:44:00.000-08:00

Oleh F Harianto Santoso

Masalah calon anggota legislatif yang tidak dikenal masyarakat sudah menjadi sorotan seusia pemilu itu sendiri. Dari satu pemilu ke pemilu lainnya penetapan caleg DPR didasarkan nomor urut sehingga caleg dari domisili di luar daerah pemilihan menjadi dominan.

Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan mekanisme nomor urut itu dan menggantinya dengan suara terbanyak untuk Pemilu 2009. Di sini lalu terjadi profanasi caleg dari parpol. Namun, caleg dengan perolehan suara terbanyak tidak otomatis memperoleh kursi.

Berbagai peringatan pernah dilontarkan oleh mereka yang prihatin pada kualitas anggota Dewan. Jangan memilih kucing dalam karung, jangan memilih politisi busuk, dan lainnya.

Bagaimana membuat pesan ini efektif, bukan merupakan hal yang mudah. Apabila masyarakat sudah mengenal sebagian besar caleg, tentu bukan hal sulit untuk membedakan mana caleg bersih dan mana caleg tidak bersih. Kenyataannya tidak demikian.

Mereka yang tinggal di Soreang, Kabupaten Bandung, pada saat memasuki bilik suara tanggal 9 April 2009 akan memilih satu dari 176 caleg untuk mengisi 10 kursi DPR, 1 dari 26 caleg untuk 4 kursi DPD. Mereka juga akan mencontreng satu dari 191 caleg untuk mengisi 100 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat, serta memilih satu dari 82 caleg untuk 50 kursi DPRD Kabupaten Bandung.

Apa yang dilakukan masyarakat di Soreang memang sederhana, hanya memilih satu orang dari setiap lembar suara. Namun, untuk sampai pada keputusan memilih seseorang, tentu bukan hal yang mudah, mengingat adanya kesenjangan informasi. Masyarakat tidak mengenal caleg dengan baik.

Untuk memecah kesenjangan ini, caleg kemudian mengenalkan diri kepada masyarakat. Berbagai cara dipakai. Mulai dari yang paling sederhana bikin baliho, spanduk, poster, kartu nama, sampai pada cara-cara yang lebih kreatif. Mereka yang memiliki akses terhadap sumber keuangan akan memasang baliho yang lebih besar di jalan-jalan strategis. Mereka yang berkantong tipis sekadar memasang poster sederhana di sepanjang pohon di pinggir jalan.

Masalah caleg yang tidak dikenal masyarakat sudah menjadi sorotan seusia pemilu itu sendiri. Apakah ini karena domisili caleg yang tidak berasal dari daerah tempat di mana mereka bertarung?

Tatkala menjadi Menteri Dalam Negeri, Rudini secara eksplisit pernah mengharapkan agar dalam Pemilu 1992 tidak ada lagi caleg yang tidak mengenal dan dikenal oleh orang-orang dari daerah yang bersangkutan. ”Seharusnya dalam pemilihan umum rakyat mengenal calon-calon yang dipilih. Sebaliknya, calon-calon yang mewakili suatu daerah pemilihan juga mengenal segala permasalahan yang dihadapi daerah yang diwakilinya,” kata Rudini, 6 Maret 1990.

Dominasi Jabotabek

Namun, bahkan setelah Orde Baru tumbang, fenomena ini tetap berjalan. Separuh caleg dalam Pemilu 1999 berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Begitu pula dengan Pemilu 2004. Jumlah caleg dari DKI Jakarta tetap dominan, meski tak sebanyak pemilu sebelumnya.

Secara umum bisa dikatakan terjadi kecenderungan pengelompokan caleg berdasarkan domisili. Kursi anggota DPR banyak diminati caleg dari DKI Jakarta dan sekitarnya, DPRD Provinsi dari caleg sekitar ibu kota provinsi, sementara kursi untuk DPRD kabupaten/kota dari caleg lokal.

Apakah kecenderungan Pemilu 2009 masih relatif sama atau akan berubah? MK membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penetapan caleg berdasarkan nomor urut dan menggantinya dengan perolehan suara terbanyak.

Keputusan MK tersebut setidaknya membuat caleg lebih bergairah dan mengandalkan mesin politik atas nama dirinya sendiri. Keputusan itu juga sebuah terobosan yang bisa dibaca sebagai Zeitgeist, sebuah tanda zaman. Terjadi sebuah profanasi politik, di mana caleg di satu sisi dilepaskan dari sekat-sekat kepartaian.

Namun, di sisi lain parpol masih tetap menjadi penentu lolos tidaknya caleg. Tanpa sebuah parpol yang kuat, ketokohan caleg menjadi sia-sia. Bisa saja seorang caleg memperoleh suara terbanyak di dapilnya. Akan tetapi, apabila parpol yang mendukungnya tidak lolos parliamentary threshold 2,5 persen, tidak otomatis kursi DPR ada dalam genggamannya.

>kern 351mkern 251m<

Maka, segera beterbangan berbagai prahara dari dalam kotak itu, termasuk harapan. Terlepas berbagai pemberitaan miring tentang persiapan Pemilu 2009, masih ada harapan pemilu ini akan lebih baik daripada sebelumnya. (F Harianto Santoso Litbang Kompas)

DPR adalah Etalase Parpol

2009-02-10T02:42:00.000-08:00

Perbaiki Integritas dan Fungsi Pokok

Jakarta, Kompas - Memperbaiki kinerja DPR mendatang bisa dilakukan partai politik, apalagi kader partai yang berada di legislatif merupakan etalase wajah partai yang bisa dilihat masyarakat. Partai yang peduli dengan komitmen kerakyatan tidak akan melepaskan begitu saja kadernya berjuang sendirian di legislatif.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di Jakarta, Senin (9/2).

”Itu sebabnya PAN sebetulnya sudah memberikan bekal politik tentang persoalan teknis di DPR pada setiap calon anggota legislatif,” ujarnya.

Menurut Soetrisno, bekal praktis yang diberikan pada saat pembekalan caleg ini tentu akan ditambah lagi ketika mereka sudah dinyatakan terpilih nantinya.

Selain itu, caleg terpilih nanti juga tetap akan membutuhkan petunjuk-petunjuk dari partai tentang kebijakan yang harus diperjuangkan sesuai dengan garis politik partai.

”Jadi, partai tidak akan melepaskan mereka sendirian berhadapan dengan anggota legislatif partai lain yang juga tentu mendapat support dari partainya,” ujarnya.

Soal ketegasan dan perilaku moral anggota DPR, menurut Soetrisno, setiap caleg tentunya sudah menyadari batasan itu.

Sebagai anggota legislatif partai yang mengusung reformasi tentu sadar bahwa kalau mereka korup yang tercemar bukan hanya dirinya, tetapi juga partai.

Merespons aspirasi

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan partai politik terkait kinerja anggota DPR mendatang.

Pertama kemampuan DPR dalam merespons aspirasi dan problem masyarakat serta kemudian menuangkannya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

”Ambil contoh, DPR agak lamban ketika merespons perkembangan pemekaran daerah yang kebablasan. Baru setelah jatuh korban, bereaksi. Padahal, sejak bertahun-tahun lalu banyak aspirasi tidak layak,” ujarnya.

Kedua, citra lembaga dan personal. Dalam hal ini, integritas harus ditingkatkan. Jangan ada lagi kasus suap-menyuap, korupsi, kasus penyimpangan moral, dan sebagainya.

Ketiga, kinerja dalam menjalankan tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, harus ditingkatkan. Apalagi, undang-undang yang dibuat masih kurang banyak dan belum semua yang dibuat itu memuaskan publik. Hal itu setidaknya terlihat dari banyaknya UU dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

”Dalam hal pengawasan pemerintah, DPR harus lebih berwibawa sehingga dapat cepat meluruskan pemerintah ketika diprotes rakyat,” ujarnya.

Sekjen Partai Matahari Bangsa Ahmad Rofiq mengatakan, kualitas DPR mendatang sesungguhnya sudah dipersiapkan partai sejak menyusun daftar calon anggota legislatifnya. Dan, partai yang peduli dengan kualitas itu tentu tidak akan menyerahkannya kepada orang yang biasa-biasa dan tidak punya kemampuan. ”Inilah yang sudah diusahakan PMB, mengirim orang-orang terbaiknya untuk menjadi wakil rakyat di DPR,” katanya. (MAM)

PPP dan Keislaman Indonesia

2009-02-10T02:41:00.000-08:00

KOMPAS/AGUS SUSANTO / Kompas Images
Ratusan simpatisan PPP memadati jalanan pada saat kampanye Pemilu 2004 putaran kedua di Jakarta.

Selasa, 10 Februari 2009 | 00:41 WIB

Partai Persatuan Pembangunan boleh mengklaim diri sebagai satu-satunya partai Islam yang masih hidup dan punya sejarah panjang dalam pentas politik Indonesia. Namun, partai Islam yang muncul belakangan tampaknya mampu mengatasi ketertinggalannya dalam membangun jaringan dan kedekatan dengan konstituen Muslim. Bahkan, mereka mampu mengakumulasikan dukungan konstituen itu menjadi suara yang punya arti dalam pemilu.

Dalam dua pemilu pascareformasi, PPP memang mampu memperlihatkan diri sebagai kekuatan politik Islam yang terbesar di parlemen. Namun, keraguan terhadap dukungan suara PPP terus saja bermunculan karena dukungan suara riilnya justru berkurang.

PPP dan partai politik lainnya hidup dalam dinamika politik kebangsaan yang terus berubah. Dan perubahan yang dianggap sebagai sunatullah ini membutuhkan perubahan cara menanggapi jika ingin bertahan dalam arus perubahan. Namun, bagi partai sebesar PPP, langkah diambil tidak cukup untuk sekadar bertahan, karena itu artinya sama saja dengan kemunduran.

Dua pemilu masa reformasi seharusnya menjadi pelajaran sangat berharga bagi PPP. Apalagi, sejak lama PPP selalu mewacanakan taghyiir atau perubahan agar bisa bertahan sebagai partai yang tetap punya pengaruh di kalangan Muslim Indonesia.

Tidak heran jika pengurus PPP dengan tegas tetap menyatakan dirinya sebagai partai yang berasas Islam karena, memang, identitas keislaman inilah yang menjadi keunggulan PPP, meskipun mendapat tantangan dari partai Islam lain.

Kritik internal agar PPP kembali ke maqom keislaman yang asli terus saja bermunculan. Apalagi, tidak sedikit juga kalangan internal PPP yang menilai PPP sudah tidak berbeda dengan partai lain. Perbedaannya hanya terletak pada asas partai saja.

Ketua PPP Endi AJ Soefihara pernah mengungkapkan agar PPP bisa menjalankan keislamannya dengan lebih membumi. Sebuah keislaman yang berselera Nusantara karena dengan prinsip rahmatan lil alamin, Islam bisa bergaul erat dengan nilai luhur yang sudah hidup di masyarakat.

Namun, implementasi keislaman yang berselera Nusantara tampaknya belum sepenuhnya terwujud.

Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, PPP memang dibentuk melalui fusi empat kekuatan partai berasas Islam. Fusi inilah sesungguhnya yang menjadikan PPP sebagai miniatur umat Islam Indonesia. Inilah yang membedakan PPP dari partai Islam lain, ataupun partai yang berbasiskan pada massa Islam.

”PKB, dan terakhir ada PKNU, merupakan partai Islam yang lebih homogen dengan warga nahdliyin. Begitu juga dengan PAN dan PMB yang berbasis massa Muhammadiyah, dan PBB yang punya basis massa Masyumi, serta PKS yang didukung kalangan usroh atau gerakan tarbiah. Mereka semua didukung umat Islam yang homogen,” ujarnya.

Keberagaman itulah yang menjadi perbedaan yang menonjol bagi PPP dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Tidak heran jika secara faktual, sesungguhnya PPP-lah yang bisa menjadi rumah besar bagi politik umat Islam Indonesia.

Menjelang Pemilu 2009, tidak sedikit pihak yang juga meramalkan kehancuran PPP. Bahkan, sejumlah survei nasional yang dilakukan berbagai lembaga survei juga menempatkan PPP di urutan rendah.

Lukman Hakim Saefuddin dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tetap optimistis PPP mempunyai massa yang setia. (Imam Prihadiyoko)

Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan

2009-02-10T02:36:00.001-08:00

Oleh Ani Soetjipto

Sungguh tajam dan pedas kritik Amich Alhumami dalam artikel ”Mitos Kebijakan Afirmatif” (Kompas, 5/2).

Tulisan itu mengkritik gerakan perempuan Indonesia yang gigih memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen pascakeputusan Mahkamah Konstitusi sebagai ”tidak paham tentang konsep afirmatif dan terjebak mitos mengenai afirmasi sehingga gegabah menoleransi mereka yang tidak punya kapasitas dan hanya atas nama pertimbangan jender memaksakan untuk bisa menempati jabatan publik”.

Tidak ada yang keliru dalam penjelasan Alhumami saat membahas sejarah lahirnya kebijakan afirmatif di Amerika Serikat yang dirancang untuk memperbaiki posisi serta kedudukan perempuan dan kelompok kulit berwarna akibat segregasi dan diskriminasi. Kebijakan afirmatif diperlukan untuk menghapus diskriminasi dan menyeimbangkan proporsi keterwakilan kelompok masyarakat di arena publik.

Yang tidak tepat adalah mengatakan, afirmatif harus dilakukan melalui prinsip equal opportunity. Artinya, hanya bisa diberikan kepada individu yang memiliki kualitas, kompetensi yang menjadi syarat mutlak untuk mendapat perlakuan khusus itu.

Menyesatkan

Prinsip equal opportunity sungguh menyesatkan jika digunakan sebagai basis pemberian tindakan khusus itu. Equal opportunity tidak melihat perbedaan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, jika setiap laki-laki atau perempuan diberi kesamaan hak dan akses, otomatis kesetaraan tercapai.

Padahal, kategori laki-laki dan perempuan sebagai kelompok sosial tidak tunggal. Kebijakan afirmatif melihat realitas ini secara obyektif. Afirmatif untuk perempuan, artinya kita berhadapan dengan kategori perempuan yang beragam bersinggungan dengan banyak faktor, seperti strata sosial ekonomi, kelas, ras, kebangsaan, etnis, agama, dan lainnya.

Kategori kaum perempuan seperti inilah yang menyebabkan cara-cara penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional melalui konsep equal opportunity. Dibutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih sistematis, proaktif, progresif, dan ada kemauan politik kuat untuk melaksanakan sehingga diskriminasi berbasis jender bisa diatasi.

Kondisi diskriminasi jender di Indonesia juga bukan didasarkan mitos atau prasangka seperti dituduhkan. Kenyataan empiris memperlihatkan, terjadi gender gap amat tajam. Angka HDI, GDI, GEM, angka kematian ibu yang tinggi atau predikat negara pengirim tenaga kerja wanita tertinggi dengan perlindungan minim, sungguh bukan predikat membanggakan. Dalam hal keterwakilan perempuan di bidang politik, data juga menunjukkan gambaran memprihatinkan.

Tidak paralel

Pesan lain yang juga tidak akurat adalah pernyataan, afirmatif dan kuota tidak paralel. Kuota adalah salah satu mekanisme yang populer dan biasa digunakan dalam pelaksanaan kebijakan afirmatif. Cara ini efektif membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi di arena politik dan mempersempit gender gap dalam waktu singkat. Sebanyak 187 negara di dunia mempraktikkannya. Tidak ada yang salah jika Indonesia juga menggunakan mekanisme kuota sebagai salah satu cara pelaksanaan kebijakan afirmatif.

Upaya gerakan perempuan mendesakkan diadopsinya kebijakan afirmatif dalam UU Politik sejak 2002/2003 bertujuan bukan saja untuk mempersempit gender gap di institusi strategis pengambil kebijakan, tetapi sekaligus pintu masuk di mana representasi perempuan bisa dipakai sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih besar mengatasi berbagai masalah diskriminasi jender maupun masalah sosial lain yang masih terabaikan.

Di mana pun penerapan kebijakan afirmatif selalu menuai kontroversi dan tantangan. Masyarakat patriarkis selalu berprasangka, perempuan cenderung berkapasitas rendah, kurang kompeten, dan tidak bermutu. Dengan standar ganda selalu dipertanyakan kualitas perempuan yang akan menduduki jabatan publik, tetapi hal itu tidak pernah dipertanyakan kepada lelaki apakah mereka mempunyai kompetensi dan kapasitas yang baik.

Indonesia

Saat ini Indonesia baru bisa menghadirkan jumlah minim perempuan di parlemen. Dengan jumlah ini, sudah ada produk kebijakan yang hadir untuk perlindungan perempuan, juga pergeseran prioritas isu dan alokasi resources bagi kepentingan publik. Dalam jumlah minimal, perempuan cukup menunjukkan, mereka bukan medioker atau hadir demi mengisi kuota. Mereka adalah hasil seleksi dari proses internal parpol, berkompetisi dalam pemilu dan dipilih rakyat.

Pemilu adalah ajang kompetisi. Ajang kompetisi bisa dikatakan fair dan demokratis jika para pemain yang bertarung berangkat pada titik start yang sama. Kebijakan afirmatif sebelum dihancurkan keputusan MK sebenarnya bertujuan memberi ruang pelibatan perempuan lebih cepat dalam institusi politik, dengan tindakan khusus untuk mengejar start ketertinggalannya.

Kini yang dibutuhkan adalah ketegasan elite politik tertinggi serta konsensus di kalangan pemangku kepentingan terkait nasib afirmatif pascakeputusan MK. Tanpa itu, afirmatif hanya menjadi hiasan dan bahan kontroversi yang tak pernah usai.

Ani Soetjipto Pengajar di FISIP UI

967 Anggota DPRD Dan 61 Kepala Daerah Terlibat Korupsi

2009-02-04T19:42:00.000-08:00

Kam, Mei 31, 2007

Nasional

Padang ( Berita ) : Â Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia, telah diikuti maraknya tindak korupsi di tingkat lokal dan hingga kini tercatatÂ 967 anggota DPRD dan 61 kepala daerah terlibat dalam kejahatan itu.

Para anggota DPRD dan kepala daerah dalam proses hukumnya kini ada yang masih tersangka, terdakwa dan ada pula telah divonis bersalah sebagai terpidana, kata peneliti program The World Bank untuk kasus penanganan korupsi pemerintah tingkat lokal, Said Amin di Padang, Kamis [31/05].

Ia mengatakan, keterlibatan 967 orang “wakil rakyat” itu, berdasarkan data dihimpun dari Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, dengan jumlah kasus mencapai 265 kasus korupsi dan ditangani proses hukumnya oleh 29 Kejati.

Sedangkan kasus korupsi melibatkan kepala daerah mencapai 46 kasus dengan jumlah bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota menjadi tersangka, terdakwa atau telah divonis bersalah sebagai terpidana sebanyak 61 orang.

Korupsi melibatkan para kepala daerah itu ditangani kejaksaan KejatiÂ sebanyak 43 kasus dan Kejaksaan Agung tiga kasus.

Lebih lanjut, Said Amin mengungkapkan, berdasarkan data dihimpun dari Departemen Dalam Negeri, diketahui selama tahun 2004 - 2006 telah dikeluarkan surat izin pemeriksaan kepala daerah atas dugaan korupsi bagi tujuh gubernur dan 60 orang bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Khusus di Sumatera Barat, ujarnya, terjadi sedikitnya 49 kasus korupsi melibatkan DPRD sebanyak 11 kasus dan 38 kalangan non legislatif (termasuk pemerintahan) dengan jumlah pelakuÂ 276 orang.

Akibat 49 kasus korupsi di Sumbar itu telah merugikan keuangan negara mencapai Rp91,65 miliar, tambahnya.

Pada bagian lain, ia mengatakan, terhadap berbagai kasus korupsi di tingkat lokal itu, selalu mendapat tanggapan serius dari berbagai kelompok masyarakat, baik para tokoh, mahasiswa, media massa dan LSM.

Kelompok masyarakt itu, sudah melakukan berbagai langkah untuk mendorong agar kasus-kasus korupsi tersebut dapat diproses seadil-adilnya oleh lembaga penegak hukum, tambahnya. ( ant )

Jumlah Caleg Pemilu 2009 Sebanyak 11.868 Orang

2009-02-04T19:22:00.000-08:00

Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada malam ini. Puluhan ribu calon legislatif (caleg) yang diseleksi KPU, sebnesar 11.868 orang yang lolos.

Acara penetapan yang digelar KPU di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (26/9/2008), meloloskan para caleg dari 38 partai politik (parpol) peserta pemilu 2009.

Berdasarkan data yang diperoleh okezone, caleg terbanyak yang diajukan parpol berasal dari Partai Demokrat sebanyak 673 calon, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 644 calon, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 635 calon.

Sebelumnya, jumlah caleg yang didaftarkan partainya ke KPU, berjumlah 14.020 orang. Berarti sebanyak 2.152 caleg yang dicoret oleh KPU. Pencoretan ini karena berbagai macam alasan.

Pertama, para caleg tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh KPU. Kedua, mengundurkan diri dan tidak mau ditaruh sebagai caleg di nomor urutan bawah

Sumber: Okezone