Jangan Jdikan Politik Mata Pencarian

PADANG -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif minta agar politik tidak dijadikan sebagai mata pencarian, karena akan menyulitkan untuk menyimpang dari "pola umum" yang korup yang sedang melilit bangsa ini.

Hal itu disampaikannya pada acara syukuran atas anugerah award dari Ramon Magsaysay Filipina pada kategori "Perdamaian dan Pemahaman Internasional" 2008 kepadanya dan silaturrahmi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Sabtu.

Ia menjelaskan, kalau politik sudah dijadikan mata pencarian, itu merupakan satu pertanda bangsa yang tidak beradab, dan perang melawan korupsi serta mewujudkan pemerintah yang bersih akan sulit tercapai.

Seperti dalam laporan Transparency Internasional, kata Maarif, tindak korupsi di Indonesia masih tinggi, tetapi sudah berkurang. Meski pelan dan melelahkan, masih ada harapan Indonesia untuk bangkit.

Syafii Maarif melanjutkan, ternyata penyimpangan dari "pola umum" itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Solok, Sumbar, di bawah kepemimpinan bupatinya waktu itu Gamawan Fauzi.

"Saya merasa senang dengan adanya terobosan birokrasi yang berani itu dalam upaya memerangi budaya kumuh dan bentuk korupsi dan praktik busuk lainnya," katanya dan menambahkan, kegembiraan menjadi bertambah setelah membaca majalah Newsweek online yang terkait dengan terobosan di Kabupaten Solok tersebut.

Dalam laporan majalah itu, ternyata perang melawan korupsi secara terencana dan sistemasis dimulai dari Kabupaten Solok awal abad ke 21, kemudian ditiru oleh daerah tingkat II yang lain di Indonesia.

"Saya tidak tahu, apakah selama menjadi Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, mungkin dihadapkan kendalanya cukup banyak, karena UU dan raja-raja lokal yang berkeliaran," katanya.

Maarif mengatakan, sudah 483 daerah tingkat II dan akan ada tambah tujuh lagi, di antaranya di Papua, namun berdasarkan penelitian baru lima persen yang sudah mulai menjalankan prinsip-prinsip "good governance".

Menurut dia, masih ada harapan Indonesia bisa diselamatkan dari gurita penyakit sosial yang menghancurkan itu, karena korupsi tidak saja dapat menghancurkan sebuah institusi, bangsa, peradapan pun dapat dibuat berantakan.

"Jadi kunci utama untuk memperbaikan bangsa ini secara keseluruhan akan banyak tergantung kepada kualitas kepemimpinan yang handal dan visioner dalam melaksanakan prinsip-prinsip 'good governace'," katanya. - ant/ah