Hingga saat ini peran Megawati Soekarnoputri di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangatlah sentral. Megawati yang merupakan putri Bung Karno dan gigih melawan otoritarianisme pada masa Orde Baru menjadi simbol pemersatu sekaligus simbol perjuangan partai.
Tak heran, ketika PDI-P mengalami kekalahan pada pemilu legislatif dan presiden 2004, Megawati tetap dipilih untuk memimpin partai kembali hingga 2010. Dalam Rapat Koordinasi Nasional PDI-P 2007, 16.000 jajaran pengurus PDI-P, mulai dari cabang sampai pusat, yang duduk di legislatif dan eksekutif, secara aklamasi kembali mencalonkannya untuk maju pada Pemilu 2009.
Namun, Megawati juga telah menyiapkan sistem kaderisasi di partainya. ”Masak saya juga mau terus-terusan, kan tidak mungkin?” ucapnya.
Kendati demikian, Megawati juga menegaskan, kalaupun nanti figur yang datang menggantikan dia adalah dari keluarga Bung Karno, hal itu juga tidak perlu dipermasalahkan, asalkan memang mampu dan didukung rakyat, seperti halnya dirinya.
”Keluarga Bung Karno itu anaknya ada delapan, kenapa yang dipilih hanya saya. Ini juga harus dilihat dengan fair. Jadi kalau memang mampu, why not, tetapi bukan berarti menutup orang luar. Orang luar juga tunjukkan kemampuan. Semua berpulang kepada rakyat, bukan kepada elite,” paparnya.
Figur cawapres
Posisi sentral Megawati di PDI-P tentu akan ditentukan oleh hasil Pemilu 2009 nanti. Apabila Megawati kalah untuk kedua kali pada pemilu presiden, karisma putri Bung Karno ini bisa memudar.
Sementara kemenangan Megawati dalam pemilu presiden 2009 juga akan ikut ditentukan figur calon wakil presiden yang mendampinginya.
Tak heran, semenjak Megawati dicalonkan sebagai presiden pada rakornas, September 2007, banyak pihak menunggu siapa figur cawapresnya. Berbagai spekulasi pun berkembang, mulai dari Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, Wiranto, Sutiyoso, sampai para gubernur seperti Gamawan Fauzi atau Fadel Muhammad.
Dalam perbincangan dengan Kompas, Megawati pun hanya menyebutkan kriteria. Menurut dia, figur cawapresnya harus yang benar-benar mau bekerja sama dengan dia. Hal itu mengingat konstitusi dan undang-undang belum merumuskan secara tegas pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. ”Karena itu, bagi seorang calon presiden, idealnya mencari seseorang yang mau ’bekerja sama’, dalam kondisi yang saya sebutkan tadi, dan bisa berjalan bersama-sama lima tahun,” katanya.
Sebagai orang yang pernah duduk di posisi presiden dan wakil presiden, Megawati mengenal betul perbedaan kedua posisi itu. Megawati menegaskan, saat menjadi wakil presiden, dia selalu membangun dalam diri untuk menghargai hak prerogatif presiden. ”Sebagai wapres tetap dengan etika mengikuti keadaan itu. Semua keputusan tetap dilaporkan kepada presiden. Saya tidak pernah melakukan pekerjaan di balik itu,” paparnya.
Menurut Megawati, sangat sulit dibayangkan bila presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja sama. Padahal, rakyat memilih seseorang menjadi pucuk pimpinan nasional untuk menjalankan roda pemerintahan dan membesarkan negara. Kalau di antara presiden dan wakil presiden terjadi hubungan yang rancu, akan terlihat nuansanya sampai ke bawah.
Terkait dengan banyaknya figur yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, semakin sedikit alternatif bagi Megawati untuk memilih pasangannya. Ia sendiri menegaskan tidak mungkin mendegradasikan dirinya menjadi cawapres karena pencalonan dirinya diputuskan mulai dari kongres, rakernas, sampai rakornas 2007. Untuk mengubah itu haruslah melalui kongres luar biasa.
”Karena itu, tak mungkin kalau saya turun menjadi wapres. Saya juga akan dihujat oleh anak buah saya sendiri,” ucapnya.
Hasil sementara survei internal PDI-P, Megawati dianggap paling ideal berpasangan dengan Wiranto. Namun, Megawati tidak mau terburu-buru. ”Kita tidak boleh berpegang hanya pada survei. Saya juga punya hak prerogatif,” ucapnya.
Begitu pula dalam penentuan mitra koalisi partai. Wacana koalisi PDI-P dengan Partai Keadilan Sejahtera yang pernah dilontarkan Taufik Kiemas, menurut Megawati, boleh saja diwacanakan, tetapi belum merupakan keputusan partai. Sebagai ketua umum, dia pun punya hak untuk menentukan hal-hal yang sangat urgen.
Megawati juga belum bisa memastikan koalisi dengan Partai Golkar karena dalam rapimnas lalu pun masih muncul 10 nama calon presiden dari Partai Golkar. Bagi Megawati, kerja sama yang harus terbangun selama lima tahun nanti bukan hanya kerja sama di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga kerja sama tim untuk memajukan negara. (SUT/MYR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar