Jarang Calon Anggota DPR Berasal dari Daerah Pemilihannya

Kurang Pahami Daerah

Senin, 3 November 2008 | 00:31 WIB

Jakarta, Kompas - Daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu 2009, yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pekan lalu, menunjukkan sebagian besar calon di 77 daerah pemilihan di 33 provinsi berasal dari Jakarta atau ibu kota provinsi. Jarang ada calon yang bermukim di daerah pemilihan yang akan diwakilinya nanti.

Dosen ilmu politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, di Jakarta, Minggu (2/11), mengatakan, kurangnya jumlah calon anggota DPR yang berasal dan tinggal di daerah pemilihannya akan membuat artikulasi politik di daerah sulit ditampilkan dalam proses politik nasional. Calon dengan karakter seperti ini dipastikan kurang memahami persoalan riil masyarakat yang sebagian besar justru ada di daerah.

Kader politik lokal sebenarnya banyak yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi calon anggota DPR, bukan hanya menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota atau provinsi. Terkumpulnya elite politik lokal di daerah akan menyumbat aspirasi masyarakat daerah ke nasional. ”Ada kesenjangan antara aktivitas partai politik dan dinamika lokal di daerah,” katanya.

Selain itu, lanjut Airlangga, banyaknya kader partai di tingkat pusat yang menjadi calon anggota DPR dan anggota DPR periode 2004-2009 yang mencalonkan lagi pada pemilu mendatang menunjukkan masih kuatnya karakter sentralistik dalam partai. Elite partai masih enggan membagi kekuasaan yang dimilikinya kepada kader baru. Besarnya sumber politik dan ekonomi DPR diduga menjadi penyebab keengganan elite partai menampilkan pemimpin baru di partai mereka.

Secara terpisah, peneliti politik lokal dan ekonomi regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, menilai sentralisasi partai menunjukkan masih digunakannya cara Orde Baru dalam penentuan calon anggota DPR. Pada saat reformasi politik Indonesia mengarah ke sistem desentralisasi, desentralisasi parpol justru tak terjadi.

Tersumbatnya aspirasi politik lokal akan kian melanggengkan oligarki elite partai di DPR yang sudah terjadi selama ini. Elite parpol akan semakin sering memanipulasi aspirasi masyarakat daerah demi kepentingan individu maupun kelompok.

Selain itu, buntunya aspirasi daerah juga rawan menimbulkan konflik horizontal di daerah. Rakyat juga semakin mudah diadu domba dan dimanipulasi. (mzw)