Jakarta, Kompas - Memperbaiki kinerja DPR mendatang bisa dilakukan partai politik, apalagi kader partai yang berada di legislatif merupakan etalase wajah partai yang bisa dilihat masyarakat. Partai yang peduli dengan komitmen kerakyatan tidak akan melepaskan begitu saja kadernya berjuang sendirian di legislatif.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir di Jakarta, Senin (9/2).
”Itu sebabnya PAN sebetulnya sudah memberikan bekal politik tentang persoalan teknis di DPR pada setiap calon anggota legislatif,” ujarnya.
Menurut Soetrisno, bekal praktis yang diberikan pada saat pembekalan caleg ini tentu akan ditambah lagi ketika mereka sudah dinyatakan terpilih nantinya.
Selain itu, caleg terpilih nanti juga tetap akan membutuhkan petunjuk-petunjuk dari partai tentang kebijakan yang harus diperjuangkan sesuai dengan garis politik partai.
”Jadi, partai tidak akan melepaskan mereka sendirian berhadapan dengan anggota legislatif partai lain yang juga tentu mendapat support dari partainya,” ujarnya.
Soal ketegasan dan perilaku moral anggota DPR, menurut Soetrisno, setiap caleg tentunya sudah menyadari batasan itu.
Sebagai anggota legislatif partai yang mengusung reformasi tentu sadar bahwa kalau mereka korup yang tercemar bukan hanya dirinya, tetapi juga partai.
Merespons aspirasi
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan partai politik terkait kinerja anggota DPR mendatang.
Pertama kemampuan DPR dalam merespons aspirasi dan problem masyarakat serta kemudian menuangkannya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
”Ambil contoh, DPR agak lamban ketika merespons perkembangan pemekaran daerah yang kebablasan. Baru setelah jatuh korban, bereaksi. Padahal, sejak bertahun-tahun lalu banyak aspirasi tidak layak,” ujarnya.
Kedua, citra lembaga dan personal. Dalam hal ini, integritas harus ditingkatkan. Jangan ada lagi kasus suap-menyuap, korupsi, kasus penyimpangan moral, dan sebagainya.
Ketiga, kinerja dalam menjalankan tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, harus ditingkatkan. Apalagi, undang-undang yang dibuat masih kurang banyak dan belum semua yang dibuat itu memuaskan publik. Hal itu setidaknya terlihat dari banyaknya UU dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
”Dalam hal pengawasan pemerintah, DPR harus lebih berwibawa sehingga dapat cepat meluruskan pemerintah ketika diprotes rakyat,” ujarnya.
Sekjen Partai Matahari Bangsa Ahmad Rofiq mengatakan, kualitas DPR mendatang sesungguhnya sudah dipersiapkan partai sejak menyusun daftar calon anggota legislatifnya. Dan, partai yang peduli dengan kualitas itu tentu tidak akan menyerahkannya kepada orang yang biasa-biasa dan tidak punya kemampuan. ”Inilah yang sudah diusahakan PMB, mengirim orang-orang terbaiknya untuk menjadi wakil rakyat di DPR,” katanya. (MAM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar