Rabu, 21 Januari 2009

Biaya Pemilu

Biaya Pemilu
Demokrasi Harusnya Hemat
Kamis, 22 Januari 2009 | 00:28 WIB

Jakarta, Kompas - Proses demokrasi langsung untuk memilih pemimpin dari tingkat nasional, gubernur, hingga bupati dinilai menghabiskan anggaran besar. Apalagi jika anggaran itu harus dikeluarkan dari APBN, bisa makin membebani rakyat. Itu sebabnya, perlu dipikirkan agar proses demokrasi yang dijalankan tidak memboroskan anggaran negara dan dana masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Amanat Nasional (Balitbang PAN) Sayuti Asyathri dalam diskusi Litbang PAN di Jakarta, Selasa (20/1). ”Penyelenggaraan pemilu yang hemat biaya, jangan dikira tak demokratis. Begitu juga sebaliknya, pemilu yang mahal jangan langsung dianggap pasti demokratis,” ujar Sayuti.

Ia menambahkan, pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu langsung yang dinilai demokratis, dari sisi biaya mahal, tetapi belum juga berhasil mendapatkan pemimpin yang mempunyai kepedulian besar kepada rakyat.

Menurut Sayuti, penyederhanaan sistem pemilu dan perbaikan administrasi kependudukan bisa menjadi solusi untuk melakukan penghematan anggaran. Misalnya, pembuatan kartu pemilih tidak diperlukan lagi apabila administrasi kependudukan rapi dan semua warga negara memiliki satu nomor kependudukan.

”Selama ini untuk setiap pemilu selalu dibuat kartu pemilih. Ini kan sebetulnya tak perlu. Anggarannya bisa dihemat. Bangsa ini sudah terlalu menderita, mari kita berpikir untuk menyelamatkannya,” kata dia lagi.

Solusi lain, lanjut Sayuti, menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan sistem cluster. Misalnya, Indonesia dibagi dalam tiga cluster penyelenggaraan pilkada sehingga masyarakat tidak selalu direpotkan oleh pemilu dan pilkada.

Yudi Latif dari Paramadina mengatakan, pelaksanaan pemilu harus disederhanakan menjadi dua kali saja. Pertama, pemilu untuk memilih eksekutif. Kedua, pemilu untuk legislatif.

”Pemilu untuk eksekutif mulai dari presiden, gubernur, dan bupati/wali kota dilaksanakan secara serempak. Pada saat berbeda pemilu legislatif dari DPR, DPD, dan DPRD juga dilaksanakan berbarengan,” ujarnya.

Problem besarnya, kata Yudi, apakah bangsa ini sungguh-sungguh mau menghemat biaya politik atau tidak. Jika mau, tentu banyak sekali penghematan anggaran yang bisa dilakukan. Elite politik yang harus menjawab kesungguhan itu. (mam)

Tidak ada komentar: