Jumat, 26 Desember 2008

Jadikan 2009, Tahun Penghukuman Partai


Jakarta, Kompas - Masyarakat harus disadarkan bahwa tahun 2009 merupakan tahun pemilu yang sangat penting bagi perjalanan bangsa. Ketika saat pemilu itu tiba, artinya waktu yang tepat untuk menghukum partai politik yang tidak memedulikan nasib rakyat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Daerah Adhie Massardi di Jakarta, Kamis (25/12). ”Rakyat perlu disadarkan bahwa mereka harus memilih partai yang baik. Partai yang baik itu bukan yang banyak menggelar spanduk kandidat legislatif di berbagai tempat strategis yang mengotori ruang publik, atau memajang foto calon presiden, bukan pula spanduk berbagai ucapan selamat atas berbagai peristiwa rutin keagamaan, juga bukan partai yang mengembalikan uang gratifikasi anggota Dewan,” ujarnya.

Partai yang baik, menurut Adhie, akan tampak dari kinerja yang ditampilkan anggota legislatif partai politik di DPR. Kinerja anggota legislatif itu, yang paling konkret, bisa dilihat dari produk hukum yang dihasilkan selama mereka duduk di kursi anggota Dewan.

”Lihat saja produk hukum yang dihasilkan anggota Dewan dan pemerintah sekarang, apa ada yang betul-betul membela kepentingan rakyat? Apa ada yang memberikan perlindungan bagi rakyat secara langsung terhadap usaha kecilnya? Apa rakyat kecil, petani dan pedagang kecil, merasakan manfaat sebuah produk undang-undang yang melindungi mereka, yang dibuat anggota Dewan dengan pemerintah? Saya rasa tidak ada,” ujarnya.

Jika rakyat bisa disadarkan tentang partai yang berkualitas, menurut Adhie, dengan sendirinya mereka tidak akan memilih partai yang melupakan kepentingannya. Namun, terkadang masyarakat memang gampang melupakan apa yang menimpa mereka, untuk kemudian menyesal selama lima tahun ke depan.

Sering mnmgecewakan

Fungsionaris Partai Amanat Nasional, Nasrullah, yang berkecimpung dalam bidang pertanian mengungkapkan, pemerintah dan partai-partai pendukungnya perlu dipertanyakan tentang komitmen pembelaan terhadap kepentingan rakyat.

Misalnya, petani sering kali mengalami kekurangan bibit unggul menjelang musim tanam. Setelah musim tanam, rakyat sulit mendapatkan pupuk karena pupuk menghilang dari pasar. Pupuk yang tersedia harganya mahal.

”Ketidaknyambungan antara apa yang ingin dicapai dan ingin dilakukan dengan kenyataan praktik yang dilakukan pemerintah sering kali mengecewakan. Namun, tetap saja pemerintah dan partai-partai pendukungnya dengan gagah berani mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil dan punya banyak kemajuan,” ujarnya.

Nasrullah mengakui sudah saatnya masyarakat memberikan penilaian dengan jujur kepada partai politik. (MAM)

Tidak ada komentar: