Jakarta, Kompas - Pada tahun 2010, pemerintah menargetkan pasar oligopoli sudah bisa diterapkan dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. Pertamina diarahkan untuk tetap menjadi penentu pasar, tetapi badan-badan usaha lain juga diberi ruang untuk bersama-sama ikut memasarkan BBM.
Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro saat menyaksikan penyerahan penugasan pendistribusian BBM bersubsidi ke Pertamina, Rabu (24/12) di Jakarta.
”Saat ini kita lihat Pertamina masih diberi kesempatan oleh pemerintah, tapi masa transisi ini sudah harus berakhir,” ujarnya.
Pertamina ditunjuk sebagai pelaksana pendistribusian BBM bersubsidi tahun 2009 setelah dinilai paling unggul dari lima badan usaha lainnya yang lolos seleksi akhir.
Dengan demikian, sejak bisnis hilir BBM bersubsidi dibuka untuk semua badan usaha pada tahun 2005, Pertamina sudah empat kali menjadi pelaksana.
Tahun depan, Pertamina bertanggung jawab untuk mendistribusikan 19,44 juta kiloliter premium, 11,06 juta KL solar, dan 5,80 juta KL minyak tanah.
Menurut Purnomo, dengan pertimbangan harga BBM di masyarakat tetap harus dikontrol agar tidak merugikan, pemerintah menginginkan Pertamina tetap menjadi penentu pasar.
”Badan usaha lain mendampingi Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Pemerintah tidak ingin terjadi pasar yang terlalu kompetitif karena harus memperhitungkan dampaknya ke masyarakat,” katanya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita Legowo mengatakan, pemerintah menargetkan oligopoli sudah berjalan penuh di tahun 2010. Penetapan badan-badan usaha yang bisa ikut mendistribusikan BBM bersubsidi diharapkan dilakukan Juli 2009.
Mengacu pada hasil penilaian Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk penugasan pendistribusian BBM tahun 2009, secara nasional tidak ada badan usaha yang sanggup menyaingi Pertamina dalam hal kesiapan teknis.
Namun, jika dilihat secara spesifik per wilayah, ada beberapa badan usaha yang memiliki kesiapan komersial dan teknis. Misalnya, Petronas Niaga Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara dan AKR Corporindo untuk wilayah Kalimantan.
Kedua perusahaan ini direkomendasikan oleh BPH Migas untuk membantu pendistribusian BBM bersubsidi di dua daerah itu jika terjadi kelangkaan yang tidak sanggup diatasi Pertamina.
Wakil Presiden Bidang Pengembangan Bisnis Shell Indonesia Wally Saleh mengatakan, badan usaha swasta siap untuk bekerja sama menggarap wilayah-wilayah yang selama ini kerap mengalami kelangkaan pasokan BBM.
Kerugian Pertamina
Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno mengatakan, tugas pendistribusian BBM akan berat dengan alpha yang semakin menyusut karena turunnya harga minyak. ”Dengan alpha 8 persen, kerugian kita mencapai Rp 2 triliun,” katanya.
Pertamina mengusulkan biaya pengadaan dan pendistribusian BBM yang tecermin dalam alpha tahun depan dinaikkan menjadi 12,5 persen dengan asumsi harga minyak 50 dollar AS per barrel dan kurs dollar terhadap rupiah Rp 11.000.
Pertamina dan Departemen Keuangan berencana akan mulai membahas perubahan alpha bulan Januari 2009. Terkait dengan keluhan Pertamina, Purnomo mengatakan pemerintah mengusulkan penetapan alpha dengan menggunakan skala.
”Kalau harga minyak tinggi, alpha disetel berapa, kalau harga minyak turun, alpha dimungkinkan naik. Tapi karena terkait dengan UU APBN, harus disetujui DPR,” kata Purnomo. (DOT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar